Takdir Politik Era Reformasi

Rabu, 06 Jul 2011 - 23:43 WIB > Dibaca 2383 kali | Komentar

SEKIRANYA Presiden SBY seberani Presiden Abdurrahman Wahid, apakah kepuasan publik terhadap pemerintahannya menguat? Gus Dur berani memberhentikan Wiranto, bahkan melambungkan wacana Dekrit Presiden, membubarkan DPR seperti pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 1959. Tapi sejarah membuktikan, Gus Dur malah dijatuhkan, dan kekuasaan Soekarno secara perlahan menyusut, dan jatuh di awal Orde Baru.

Unik. Walau PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang pada 2009 mengusung Gus Dur hanyalah partai minoritas dalam Pemilu 1999, tapi Gus Dur berlakon seakan-akan bagai kekuatan mayoritas. Tak ayal, kekuatan partai politik di parlemen bersatu sehingga Gus Dur jatuh. Boleh jadi inilah yang disadari SBY. Toh, Partai Demokrat bukanlah single majority di parlemen. Meski meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2009, bahkan dipilih lebih 60 persen pemilih dalam Pemilihan Presiden. Dukungan partai koalisi juga tak menjanjikan dan tak bisa menjamin yang terbukti dalam hasil angket Bank Century.

Benar bahwa SBY memimpin kabinet presidensial, namun dalam praktik kekuatan partai politik di parlemen sangat banyak menentukan berbagai kebijakan pemerintah. SBY tak nekad berjalan sendirian, karena sangat potensial menuai perlawanan di DPR. SBY tak sepadan dibandingkan dengan the Strong Man Soeharto yang boleh dikata menguasai kabinet, parlemen (karena Golkar adalah single majority). Bahkan Soeharto juga didukung oleh institusi dan lembaga birokrasi pemerintahan dan kekuatan ABRI (TNI-Polri) yang terkenal dengan istilah ABG (ABRI- Birokrasi dan Golkar) yang dikukuhkan pula oleh UU, meskipun bertentangan dengan UUD 1945.

Tak mengherankan jika rezim Soeharto bisa berkuasa 32 tahun, selalu terpilih setiap Pemilu karena tanpa rival, dan seluruh programnya berjalan mulus. Kekuatan politik yang berani membangkang sudah pasti dengan mudah dibungkam, sehingga sampai ada istilah, jika Soeharto mendehem saja, Indonesia aman, walau sebenarnya semu. Barangkali, memang sudah takdir politik SBY tampil di era yang berbeda dengan Soeharto. SBY hadir setelah Reformasi melindas semua yang berbau monolit, ketika eksekutif sangat  strong, dan sebaliknya legislatif hanya sekadar tukang stempel.

Ketika sistem multipartai mengemuka sejak 1999, tak ada lagi single majority yang mengharuskan adanya koalisi yang ujung-ujungnya, who gets what. Meski menganut kabinet presidensial, tak dinafikan bahwa kekuatan koalisi baik di eksekutif dan legislatif  sangat dipertimbangkan SBY dalam mengambil keputusan strategis. Karena itu, jika kita mau jujur, maka ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan SBY adalah kesalahan kolektif partai koalisi pendukung SBY baik di eksekutif maupun legislatif. Sekiranya pun ada operator politik yang kuat, saya kira tidak akan berdaya menghadapi kekuatan koalisi yang sesungguhnya tidak solid, tapi selalu jalan sendiri jika sudah menyangkut kepentingan politik yang berbeda.

Harapan bahwa SBY harus mengeluarkan kebijakan yang bersifat big bang, kebijakan yang besar yang memiliki success story yang baru, juga akan tersandera oleh berbagai kasus yang sesunggunya juga membelit sesama partai koalisi, seperti dilansir oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Lalu, apa solusinya? Saya kira kalangan civil society harus menekan partai koalisi pendukung pemerintahan agar segera mendorong SBY melakukan apa yang disebut dengan kebijakan big bang. Bila perlu disertai ancaman tidak akan memilih partai-partai tersebut dalam Pemilu 2014. Tentu saja dengan kampanye besar-besaran terhadap masyarakat.

People power harus dibangkitkan agar mereka tersentak bahwa rakyat adalah pangeran demokrasi yang memberi mereka pedang kekuasaan. Ketika pedang kekuasaan tak digunakan semestinya, maka anugerah itu harus dicabut, dan hanya diberikan kepada partai yang tahu diri asal muasalnya yang tak akan pernah ada jika tanpa rakyat. Saya kira waktu tersisa sekitar tiga tahun lagi masih memadai untuk mengubah paradigma dan orientasi partai koalisi agar kembali ke jalan yang benar. Repotnya, kadang kekuatan civil society pun tidak kompak sehingga daya bargainingnya hanya sekadar badai dalam gelas yang kemudian berlalu.

Jangan-jangan kekuatan civil society yang kerap muncul di media pun sangat elitis. Tidak punya akar yang kuat di masyarakat sehingga hanya sekadar penghias berita di media cetak dan elektronik. Akibatnya, berbagai kritik yang muncul pun hanya sekadar kanalisasi atau ketakpuasan, tetapi telah terlampiaskan secara psikologis-sosiologis. Seperti biasa, selesailah sudah, meski tak jelas apanya yang selesai. Pesimistis? Boleh jadi. Jika meminjam Karl Marx toh Anda tak bisa merekayasa masa depan seenak jidat Anda. Selalu kehendak besar harus disertai proses pendukung, baik vertikal dan horizontal yang memang merupakan tuntutan zaman sehingga ketika ia berang maka muncullah air bah yang tak bisa dihempang. Faktor itulah yang tidak ada sekarang. Yang ada malah saling melindungi, walaupun sesekali diwarnai kegenitan manuver politik yang akibatnya relatif kecil dan tak mengubah keadaan.

Barangkali, keadaan bangsa ini akan begini-begini saja hingga Pemilu 2014. Tragisnya, calon pemimpin yang ideal pun rasanya tidak kelihatan, apalagi calon presiden independen belum dimungkinkan oleh undang-undang. Tampaknya bangsa ini harus bersabar. Kita masih butuh 2 atau 3 kali Pemilu lagi yang memungkinkan partai politik semakin terkonsolidasi, tentu saja dengan kaderisasi yang matang menuju kristalisasi politik yang didambakan masyarakat.

He-he, saya kira inilah takdir politik sebuah bangsa yang baru 13 tahun melakukan reformasi, dengan lima masa kepresidenan, yang masih terlalu singkat untuk mengharapkan perubahan besar.***


Bersihar Lubis
Wartawan Senior Tinggal di Medan
KOMENTAR
BERITA TERBARU

Banjir Masih Melanda Desa Buluh Cina Siak Hulu Kampar (video)

15 Desember 2018 - 17:33 WIB
Petani Muda Riau Terima Bantuan Bibit Sapi dari Chevron

Petani Muda Riau Terima Bantuan Bibit Sapi dari Chevron

15 Desember 2018 - 15:32 WIB
Pelaku Perusak Atribuat Partai Demokrat Diperiksa Penyidik

Pelaku Perusak Atribuat Partai Demokrat Diperiksa Penyidik

15 Desember 2018 - 15:14 WIB
Hari Ini, 54 Wartawan PWI Riau Konsentrasi Ikuti UKW

Hari Ini, 54 Wartawan PWI Riau Konsentrasi Ikuti UKW

15 Desember 2018 - 15:06 WIB

Aturan Jilbab ASN Tak Berlaku di Riau

15 Desember 2018 - 15:00 WIB
Malam Ini Penentuan

Malam Ini Penentuan

15 Desember 2018 - 14:57 WIB
Truk Tonase Besar  "Berjatuhan"

Truk Tonase Besar "Berjatuhan"

15 Desember 2018 - 14:39 WIB
Hari Ini Batas Akhir Pelunasan Pajak

Hari Ini Batas Akhir Pelunasan Pajak

15 Desember 2018 - 14:13 WIB
BERITA POPULER

Follow Us