Jabatan Sekda, di Persimpangan Karir dan Politik

14 April 2013 - 08.19 WIB > Dibaca 1788 kali | Komentar
 
Jabatan Sekda, di Persimpangan Karir dan Politik
POSISI jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di pemerintahan, tak  ubahnya istri muda dalam ikatan pernikahan. Posisinya bisa-bisa menggeser posisi istri pertama. Sebab, jabatan Sekda lebih ditentukan gubernur, wali kota atau pun bupati.  

Wakil gubernur, wakil wali kota maupun wakil bupati yang  posisinya mirip istri pertama yang ’menikah’ melalui proses Pemilukada, biasanya jarang diminta pendapat apalagi persetujuannya. Setuju tak setuju, ya harus setuju. Itulah realitanya.
 
Ketentuan perundang-undangan telah mengatur, jabatan Sekda diisi oleh seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu khususnya jenjang kepangkatan. Makanya, jabatan ini disebut  jabatan karir, bukan politik. Namun pada realitanya, jabatan ini mau tidak mau, suka tidak suka harus bersentuhan dengan politik seiring jabatan politis yang disandang kepala daerah.

Dalam tugasnya, Sekda memiliki jabatan sangat strategis. Selain Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat) yang menentukan nasib dan jenjang karir para pegawai, juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kuasa pengguna anggaran daerah.  

Dengan dua jabatan ini, keberadaan Sekda memang sangat vital  dalam mengatur arus birokrasi maupun keuangan. Kekosongan jabatan ini akan berakibat fatal, sebab dua fungsi utama ini jelas tidak  bisa berjalan dan tak bisa diambil alih oleh orang lain, termasuk kepala daerah sendiri.

Kondisi inilah yang sekarang terjadi di Pemerintahan Provinsi  (Pemprov) Riau. Jabatan Sekda yang ditinggal Wan Syamsir Yus karena sudah memasuki masa pensiun sejak 1 April lalu, sampai  saat ini masih kosong dan belum ada pengganti —walaupun hanya dalam status pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh).

Pemprov Riau sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini dengan  mengusulkan tiga nama calon Sekda beberapa bulan lalu ke Menteri  Dalam Negeri. Namun, entah apa pasal, tak satu nama pun yang direkomendasi Mendagri sampai hari ini.  
Kabar terakhir, Kemendagri menyatakan bahwa Gubernur Riau Rusli Zainal bisa menunjuk pelaksana harian untuk menganti sipasi kendala itu.

Namun Gubri menolak dengan alasan nanti di saat pelaksana harian sudah ditetapkan, keluar pula nama Plt  Sekda dari Mendagri, dan itu jelas menimbulkan masalah. Akhirnya,  Gubri lebih memilih tetap menunggu keputusan Mendagri soal tiga nama yang sudah diusulkan sebelumnya.

Dalam ketidakpastian ini, sejumlah persoalan  bisa saja akan muncul dan akan terus bermunculan. Sebab, semua kegiatan yang berurusan dengan pencairan keuangan dipastikan  tidak bisa dilakukan karena tidak adanya tanda tangan Sekda.

Dampaknya dari itu jelas sangat besar. Sebagai contoh, dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ujian nasional (UN) yang sudah masuk ke kas daerah, jelas tidak akan bisa dicairkan sebelum diteken Sekda sebagai kuasa pengguna anggaran.

Ketika itu terjadi, sudah bisa dibayangkan. Operasional sekolah yang bertumpu pada dana BOS akan lumpuh. Ketika sekolah tidak lagi punya anggaran, sementara di sisi lain sekolah dilarang memungut uang kepada orangtua, jelas multiplier effect-nya bisa  ke mana-mana. Bisa dibayangkan pula ujian nasional tanpa anggaran.

Untuk itu, koordinasi Gubernur dan Kemendagri menjadi kata  kunci. Harus ada keputusan secepatnya, apakah Gubri yang akan  menunjuk Pelaksana Harian atau Mendagri yang memutuskan satu nama yang diusulkan Gubri sebagai pelaksana tugas.  

Hanya ada dua solusi itu. Sebab, dalam kondisi masa jabatan Gubri yang akan berakhir tidak lama lagi, Mendagri tidak mungkin menunjuk Sekda definitif, karena kalau nanti tak cocok dengan Gubri yang baru, pasti diganti lagi. Jadi, dari pada bercerai di tengah jalan, biarlah Gubri yang baru mencari ’istri muda’ pilihannya sendiri.***


Syamsul Bahri Samin
Redaktur Senior
KOMENTAR
Terbaru
Kamis, 20 September 2018 - 20:34 wib

BPJS TK Beri Penghargaan pada Tiga Perusahaan Terbaik

Kamis, 20 September 2018 - 19:00 wib

Olahraga Bangun Peradaban Positif

Kamis, 20 September 2018 - 18:43 wib

TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

Kamis, 20 September 2018 - 18:38 wib

AS Potong Bantuan Dana bagi Palestina

Kamis, 20 September 2018 - 18:30 wib

Polres Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Brata

Kamis, 20 September 2018 - 18:24 wib

Ketua Ombudsman RI Gelar Kuliah Umum di Unri

Kamis, 20 September 2018 - 18:00 wib

Sah, BPI Kerjasama dengan Negeri Istana

Kamis, 20 September 2018 - 17:39 wib

Dimsum, Chinese Food Yg Menggugah Selera

Follow Us