Depan >> Opini >> Opini >>

Abdi H

Sumatera Power

9 Juli 2011 - 08.00 WIB > Dibaca 1085 kali | Komentar
 

(Kebersamaan Sumatera Keluar dari Krisis Listrik)

KRISIS listrik yang melanda hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Sumbar) yang selama ini pelayanan dan penyiapan pasokan dilakukan secara monopoli oleh BUMN (berdasarkan UU No 15/1985 tentang Ketenagalistrikan) telah menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan bagi masyarakat Pulau Sumatera.

Kondisi ini juga menimbulkan semangat kebersamaan bagi pengambil kebijakan daerah tingkat provinsi untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan minimnya infrastruktur ketenagalistrikan melalui pengusulan revisi UU No 15/1985 kepada Presiden RI pada 2009, selanjutnya telah disetujui menjadi Undang-undang No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan (saat ini sedang menunggu Peraturan Pelaksana Undang-undang) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah melalui BUMD agar ikut berperan lebih besar dan memiliki tanggung jawab bersama.

Berdasarkan kesepakatan para gubernur se-wilayah Sumatera untuk membentuk Forum Gubernur Sumatera dan sesuai dengan rapat Forum Gubernur terakhir pada Desember 2010 di Pekanbaru, dimana Gubernur Sumatera Barat sebagai Koordinator Pembangunan Ketenaga Listrikan se-Sumatera, yang salah satu agendanya adalah mempercepat pembangunan ketenagalistrikan se-wilayah Sumatera. Dengan kapasitas terpasang pembangkit se-Sumatera 4.200 MW dengan daya mampu netto 3.600 MW dan rasio elektrifikasi Sumatera 60 persen (tahun 2010). Melihat potensi energi primer provinsi se-wilayah Sumatera dapat dilihat data berikut ini; Pertama, Provinsi NAD, memiliki potensi batubara 450,15 juta ton, gas alam 3,71 TSCF, minyak bumi 141,28, MMSTB panas bumi 17 lokasi (1232 MWe), air 2626 MW. Kedua, Provinsi Sumatera Utara memiliki batubara: 53,94 juta ton. gas alam 1,32 TSCF, minyak bumi 128,68 MMSTB, panas bumi di 16 lokasi (3345 MWe), air 12 MW. Ketiga, Provinsi Sumatera Barat memiliki batubara 732,16 juta ton, panas bumi di 16 lokasi (1656 MWe).

Keempat, Propinsi Riau dan Kepri mempunyai potensi batubara 1767,54 juta ton, gas alam 7,96 TSCF, minyak bumi 4155,67 MMSTB, panas bumi hanya di satu lokasi (25 MWe), air 949 MW. Kelima, Kepulauan Natuna memiliki potensi gas alam 53,06 TSCF, minyak bumi 326,15 MMSTB. Keenam, Provinsi Jambi memiliki batubara 2069,1 juta ton, panas bumi di 8 lokasi (1047 MWe), air 370 MW. Ketujuh, Provinsi Bengkulu dengan potensi batubara 198,65 juta ton, panas bumi di empat lokasi (1273 MWe), air 1.000 MW.

Kedelapan, Provinsi Lampung batubara 52463,5 juta ton, panas bumi 13 lokasi (2855 MWe), air 524 MW. Kesembilan, Provinsi Sumsel, batubara 47085,1 juta ton, gas alam 26,68 TSCF, minyak bumi, 917,36 MMSTB, panas bumi pada 6 lokasi (1911 MWe), air 9 MW, maka pembangunan penyediaan tenaga listrik melalui pendirian PT Sumatera Power sangat memungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan ketersediaan potensi energi primer yang ada se-wilayah Sumatera.

PT Riau Power
PT Sumatera Power adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh konsorsium pemerintah provinsi se-wilayah Sumatera bersama dengan investor yang bertujuan untuk melakukan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik dalam rangka percepatan penyediaan tenaga listrik se-wilayah Sumatera. Dalam jasa usaha penyediaan tenaga listrik ini, PT Sumatera Power bisa berdiri sendiri atau bekerja sama dengan investor lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan usaha bersama diharapkan para gubernur se-Sumatera untuk membuat suatu badan usaha (BMD) se-Sumatera yang berkonsorsium dengan Badan Usama Milik Negara (BUMN) yaitu PT PLN Persero.

Kemudian selanjutnya dalam kerja sama ini melibatkan BUMN di bidang pertambangan PT Bukit Asam yang telah mempunyai wilayah izin usaha pertambangan di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan cadangan sekitar 500 juta ton yang telah dilakukan studi kelayakan, DED dan studi Amdal yang mana peluang ini dapat dibawa ke Forum Gubernur yang akan dilaksanakan di Palembang pada akhir bulan Juli 2011.

Hal ini memungkinkan dilakukan karena UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan peluang kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk besinergi dalam percepatan membangun dan keluar dari krisis listrik. Kerja sama konsorsium pemerintah provinsi sewilayah Sumatera dengan investor dalam bentuk joint operation dalam pembangunan penyediaan tenaga listrik berdasarkan dan memperhatikan potensi daerah serta potensi sumber energi yang dimiliki provinsi sewilayah Sumatera.

Dengan terwujudnya konsorsium BUMD PT Sumatera Power yang akan dibahas lanjutannya pada tanggal 5 atau 6 Juli di Pekanbaru, yang kemudian akan disampaikan pada Rapat Gubernur se-Sumatera yang rencananya akan dibuka oleh Presiden RI di Sumatera Selatan, maka dapat diharapkan capaian-capaian sebagai berikut, yaitu; menunjang percepatan penyediaan tenaga listrik se-wilayah Sumatera; mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi se-wilayah Sumatera; meningkatkan rasio elektrifikasi se-wilayah Sumatera; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; sebagai implementasi UU No 30/2009 dan sinergitas antara BUMN (PT PLN) dengan konsorsium BUMD provinsi dan pihak swasta.***

Abdi H
Kabid Ketenagalistrikan dan Energi, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.
KOMENTAR
Terbaru
Epson Luncurkan Proyektor EB-L510 U dan EB L-610U

Rabu, 19 September 2018 - 12:30 WIB

Aura Kasih, Tak Kuat Jauh dari Pacar

Rabu, 19 September 2018 - 12:22 WIB

Bingbing, Tersangkut Kasus Pajak dan Ditinggal Fans

Rabu, 19 September 2018 - 12:19 WIB

TP PKK Bengkalis Wakili Riau ke Tingkat Nasional

Rabu, 19 September 2018 - 12:00 WIB

Pencairan Tunda Bayar Prioritas

Rabu, 19 September 2018 - 11:50 WIB

Follow Us