Hewan yang Berpikir

9 Juni 2013 - 08.02 WIB > Dibaca 3426 kali | Komentar
 
Hewan yang Berpikir
Seorang pejabat pemerintah dari negeri Laskar Pelangi santer menjadi pemberitaan di media massa, apalagi online dan media sosial, beberapa hari terakhir. Ini karena sikap arogannya, memukul pramugari sebuah maskapai penerbangan karena dilarang menghidupkan ponsel di pesawat.

Lucu terkadang memang. Aturan yang jamak diketahui setiap penumpang bila ingin menumpang pesawat komersial. Tapi, masih ada yang melanggar. Lebih parah lagi, melakukan tindakan yang di luar kewajaran.

Apa yang salah di sini, aturan atau sikap si pejabat cerminan arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat? Yang pasti, kejadian itu kembali menjadi potret bagaimana aturan hanya menjadi aturan di atas kertas dan berlaku bagi masyarakat kecil, sementara pejabat belum lagi menjadi tauladan. Banyak contoh kecil lain dimana seakan ada pengecualian bagi oknum pejabat dalam menjalankan aturan.

Kita tinggalkanlah cerita pejabat yang sudah ditahan itu. Biarlah ia menerima konsekuensi perbuatannya. Meski instansi tempatnya bertugas juga mati-matian memberi pembelaan agar kasus ini berakhir dengan damai.

Mungkin kita juga bisa belajar dari masyarakat Desa Tasik Serai Timur, Kecamatan Pinggir, Bengkalis yang kukuh menjaga aturan turun-temurun warisan pendahulunya. Konsekuensinya dari tidak mengindahkan aturan tadi, sama dengan menghidupkan ponsel di pesawat. Nyawa bisa jadi taruhan.

Kearifan lokal masyarakat Tasik Serai seakan menegaskan, di tengah kekuasaan kita hidup di dunia ini, ada juga hak dan kekuasaan makhluk lain yang juga harus dihargai. Tradisi Belo Kampung itu merupakan cara mereka untuk bisa memahami alam dan lingkungan agar hidup ‘’berdampingan’’ dengan tuk Belang, begitu mereka menyebut harimau sumatera.

Percaya atau tidak, tradisi dari kearifan lokal itu telah berlangsung turun-temurun. Alam pun seakan memberi bukti, jika mereka melanggar, bakal ada konsekuensi.

Padahal sebenarnya itu tidak bisa menjadi tanggung jawab mereka semata. Secara alami, masuknya harimau ke pemukiman itu banyak faktor. Habitat terganggu, sebuah perkampungan mengambil zona lintas hewan buas itu atau memang tidak ada lagi tempat bagi predator yang menempati posisi teratas dalam rantai makanan ini. Belum lagi aksi perburuan secara liar hewan yang dilindungi ini.

Jadi karena aturan ‘’alam’’ itu telah diganggu, maka hukum alam pun berlaku. Siapa yang kuat, maka dia yang survive. Ketika di satu sisi mereka diburu dan dibunuh, di sisi lain untuk bertahan hidup, giliran Tuk Belang itu yang menerkam manusia.

Banyak daerah terjadi konflik harimau-manusia. Bukan saja hutan di Riau, daerah lain di Sumatera pun masih terjadi perseteruan antara manusia dengan harimau. Sementara di sisi lain, aktivis penyayang binatang pun gencar kampanye. Sampai kapan?

Yang jelas itu tidak bisa hanya dipersalahkan kepada masyarakat setempat semata. Apa betul ulah masyarakat setempat yang membabat hutan untuk menyambung hidup sehingga harimau itu tidak mempunyai alam liar lagi? Atau ada masyarakat di luar itu yang membuat masyarakat setempat menjadi imbas konflik perebutan ‘’lahan’’ antara manusia dan hewan ini.

Banyak aturan telah dibuat. Zona konservasi, suaka marga satwa dan sebagainya. Namun apa itu sudah berjalan semestinya? Adilkah untuk menjaga itu hanya dibebankan kepada warga tempatan? Sementara yang membuat ulah di luar mereka untuk kepentingan ekonomi —mulai dari pemodal besar hingga kecil, oknum pejabat pusat hingga yang bertugas di hutan— hanya berani menyalahkan atau menyayangkan bila terjadi konflik?

Selayaknya ada kesadaran semuanya. Bila masyarakat lokal punya kearifan lokal, para pejabat, pengusaha dan pemodal besar tentunya juga harus memikirkan nasib manusia, satwa serta tumbuhan yang ada di dalamnya.

Bayangkan saja, harimau sumatera atau nama latinnya Panthera Tigris Sumatrae yang menjalani rehabilitasi di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Lampung Barat, pun bisa marah bila kenyamanan mereka diusik. Padahal itu tempat rehabilitasi yang dibuat manusia bagi harimau korban konflik dengan manusia. Apalagi di habitat asli mereka.

Kalau aturan tinggal aturan, alamat konflik berkepanjangan ini tak akan pernah usai. Masyarakat kecil yang ‘’berbagi’’ alam dengan harimau itu pun akan selalu menjadi korban, atau sebaliknya.

Binatang selamanya tetap akan menggunakan insting-nya untuk survive. Sementara kita, manusia, lebih dari itu. Di dalam Ilmu Mantiq, manusia didefinisikan sebagai Hayawaanun Naatiq atau hewan yang berpikir. Sudah seharusnya berpikir tidak semata untuk diri sendiri, namun juga untuk makhluk lain yang sama-sama berbagi alam milik Sang Pencipta ini.***


Firman Agus
Redaktur Pelaksana
KOMENTAR
Terbaru
Kamis, 15 November 2018 - 18:35 wib

Ingin Bahasa Indonesia jadi Bahasa Internasional, APPBIPA Riau Terbentuk

Kamis, 15 November 2018 - 17:59 wib

Lagi Berenang, Bocah Tewas Diterkam Buaya

Kamis, 15 November 2018 - 17:00 wib

3 Pemain Timnas Dapat Tawaran dari Klub Luar Negeri

Kamis, 15 November 2018 - 16:15 wib

BPN Komit Realisasikan Program PTSL 2018

Kamis, 15 November 2018 - 16:00 wib

Sabhara Gagalkan Rencana Tawuran Sekelompok Pemuda

Kamis, 15 November 2018 - 15:45 wib

Pembangunan RSUD Indrasari Terlambat

Kamis, 15 November 2018 - 15:30 wib

BNNK Ringkus Pengedar Antar Provinsi

Kamis, 15 November 2018 - 15:15 wib

Pertamina Jamin Pasokan BBM di Riau Cukup

Follow Us