Wonderful Indonesia
Pengawasan Pemko Lemah
Hebat, Tanpa Kelengkapan Izin Bisa Membangun
Jumat, 17 Maret 2017 - 23:10 WIB > Dibaca 955 kali Print | Komentar
Hebat, Tanpa Kelengkapan Izin Bisa Membangun
Tower Pasar Dupa Berdiri Diatas Ruko
Berita Terkait





PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Pengawasan dan penindakan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dinilai masih lemah. Hal ini disebabkan koordinasi antar OPD tidak ada. Terkesan jalan sendiri-sendiri, sehingga penegakan Perda menjadi sulit dilakukan.

 Hal ini terjadi pada semua pembangunan yang ada di Pekanbaru, baik itu perumahan, tower, ruko, dan lainnya. Ada pembangunan yang tanpa memiliki Izin Pelaksana, namun pembangunanya dibiarkan tetap berjalan. Padahal baru memegang Izin Prinsip. Seharusnya, setelah memiliki Izin Prinsip, maka harus memiliki dahulu Izin Pelaksana baru bisa membangun.

 Oleh karena itu, agar memudahkan pengawasan dan penertiban, dalam menegakkan aturan kota, supaya semua izin yang dikeluarkan OPD terkait, diminta untuk ditembuskan ke Satpol PP selaku penegakan Perda Kota Pekanbaru.

 Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel SH MH kepada Riau Pos, Jumat (17/3/2017), menurutnya ini perlu dilakukan. Karena memang selama ini dinilai koordinasi antar OPD tidak berjalan sesuai harapan. Seperti halnya dalam mengeluarkan izin pembangunan.

 ‘’Semua kegiatan pembangunan yang ada di Pekanbaru sebaiknya ditembuskan ke Satpol PP Pekanbaru,’’ katanya.

 Dilanjutkannya, selama ini tidak dilakukan. Bahkan  Satpol PP tidak mengetahui bangunan mana saja di mana saja yang punya izin maupun tidak. Lalu bangunan mana saja izinnya tidak sesuai peruntukkan.Ronie menyebutkan, ada juga kegiatan pembangunan, tapi belum punya izin pelaksana, dan baru memiliki izin prinsip. Pembangunan seperti  banyak. Ini menyulitkan pengawasan dan penertiban.

 Untuk itu disarankannya, agar semua aturan daerah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan,  semua kegiatan pembangunan di Kota Pekanbaru, baik itu prinsip, maupun Izin Pelaksanaan harus ditembuskan ke Satpol PP. Tujuannya jelas, supaya bisa diawasi oleh Satpol PP.

 Dari sejumlah sidak yang dilakukan Komisi IV, terhadap pembangunan yang terjadi di Pekanbaru banyak pelanggaran yang terjadi. Pembangunan hanya mengantongi izin prinsip, dan itu juga banyak yang tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku. ‘’Kita maunya pembangunan yang terjadi itu harus benar-benar mengikuti prosedur, supaya bisa lebih tertata dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,’’ tuturnya.

 Pemerhati Sosial, Roy Aban menyebutkan, banyak pembangunan yang memang belum dilakukan pengawasan oleh Pemko Pekanbaru. Kondisi ini tentunya membuat pembangunan terus terjadi, tanpa adanya pengawasan. 

“Misalnya saja pembangunan tower di Jalan Singgalang dan Pasar Dupa. Jelas di Jalan Singgalang itu tidak ada izin keseluruhan tapi tetap dibangun. Sekarang sudah di segel. Masyarakat sekitar berkeluh kesah, bahwa tower ini harusnya segera dibongkar saja. Masa membangun tanpa izin bisa. Termasuk tower Pasar Dupa, masyarakat sekitar juga meminta Pemko Pekanbaru cek izinya. Bongkar saja ke dua tower tersebut kalau izin memang tidak dimiliki,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian AP MSi menegaskan, memang seharusnya semua perizinan yang dikeluarkan harus ditembuskan ke Satpol PP.

 ‘’Begitu idealnya, ‘’ ungkap Zulfahmi.

 Dilanjutkannya, itu sesuai dengan Undang-undang penegak Perda dan pengampu itu adalah Satpol PP. Sementara pemangkunya adalah instansi terkait (OPD). Yang mana OPD itu melakukan pembinaan, pengawasannya juga. Kemudian penegakannya itu Satpol PP.

 ‘’Itu sudah amanat Undang-undang. Artinya, kita bekerja dalam sebuah sistim. Jika OPD mengeluarkan izin kemudian ditembuskan ke Satpol PP,’’tambahnya lagi.

 Ditegaskan Zulfahmi, jika kondisi ideal ini terlaksana dengan baik, maka proses pengawasan, proses pemantauan dilapangan untuk mengetahui mana yang berizin dan mana yang tidak akan lebih diketahui. ‘’Dan ini akan memudahkan dalam melakukan penertiban,’’ ujarnya.

 Untuk kondisi saat ini, diakui Zulfahmi, belum pernah menerima ada tembusan dari OPD terkait terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh pemangku perizinan.

 ‘’Kita belum pernah mendapatkan tembusan itu, dan kita terpaksa, untuk mengetahui sebuah pembangunan itu ada izin atau tidak ya harus turun dulu kelapangan,’’ ungkapnya.(gus)


EDITOR: M KURNIAWAN
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Scoot Buka Rute Baru Singapura-Palembang
Minggu, 22 Oktober 2017 - 06:54 wib
TIGA TAHUN PEMERINTAHAN
Kader PDI P: Pembangunan di Era Jokowi-JK Melebar ke Luar Jawa
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:30 wib
DISAMPAIKAN LEWAT VIDEO
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Begini Penilaian SBY
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:00 wib
MESKI SUMBER PEMBIAYAAN BELUM JELAS
Donald Trump Terus Gesa Pembangunan Tembok Anti-Imigran
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:30 wib
DATA DARI BEM SI
Inilah Identitas Mahasiswa yang Ditangkap usai Demo di Istana Negara
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:00 wib
TERKAIT KEMUDAHAN VERIFIKASI
Partai-partai Baru Sudah Pengaruhi KPU? Ini Kata Pengamat
Minggu, 21 Oktober 2017 - 18:30 wib
Cari Berita
Pekanbaru Terbaru
Kapolsek Ikut Pantau Dana Desa

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:36 WIB

Josephine Antoinette Salvator Sanga Jadi Rebutan Tiga Coach
Tiga Lurah Divonis 10 Bulan

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:54 WIB

Buang Sampah di TPS Resmi

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:51 WIB

TPS Hasanuddin Dijaga Satgas

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:27 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us