Wonderful Indonesia
SEBUT PEMERINTAH MENCEDERAI KEADILAN
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
Senin, 20 Maret 2017 - 15:54 WIB > Dibaca 792 kali Print | Komentar
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
Fadli Zon. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rasa keadilan masyarakat pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang melancarkan aksi protes atas pendirian pabrik semen di Rembang, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, telah dicederai oleh pemerintah. Dikatakan Fadli, dirinya menyayangkan pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang pada April mendatang.

"Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng," ujarnya, Senin (20/3/2017).

Diakui Fadli, dirinya mengikuti perkembangan aksi mengecor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka oleh sejumlah petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sejak Selasa, 14 Maret 2017 lalu. Aksi itu merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di pegunungan Kendeng. Ditambahkan Fadli, saat aksi mengecor kaki pertama kali dilakukan pada April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana 2 Agustus 2016, presiden sudah memutuskan menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh tim independen. "Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkara dengan pihak PT Semen Indonesia," jelasnya.

Akan tetapi, imbuhnya, dalam perjalanannya, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Jadi, tidak sampai setahun sudah bisa diselesaikan. Tapi anehnya, sementara hasil KLHS-nya saja belum keluar, Menteri BUMN seperti sudah tahu hasilnya dengan menyatakan bahwa bulan depan presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang.

"Ini bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah," sebutnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, terlebih lagi pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan memenangkan petani Rembang dan yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. "Pernyataan Menteri BUMN itu telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli keputusan presiden sebelumnya," ucapnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DUA POLISI TEWAS
Penangkapan Maling Helikopter Berlangsung Dramatis
Selasa, 16 Januari 2018 - 13:56 wib
PERGI KE LUAR NEGERI TANPA IZIN
Bupati Cantik Ini Diberhentikan Selama Tiga Bulan
Selasa, 16 Januari 2018 - 13:36 wib

Pamor Akan Adakan Festival Kuliner Bakso dan Kuda Kepang
Selasa, 16 Januari 2018 - 13:20 wib
DITEMUKAN MENINGGAL DI HOTEL
Dolores yang Malang, dari Pelecahan Seksual Hingga Bipolar
Selasa, 16 Januari 2018 - 13:12 wib
MASIH KATEGORI AMAN
Utang Luar Negeri Indonesia Capai Angka Rp4.688,5 Triliun
Selasa, 16 Januari 2018 - 13:03 wib
Kabupaten Indragiri Hilir
Sekda Sampaikan Pidato Bupati di DPRD
Selasa, 16 Januari 2018 - 12:07 wib
Satpol PP Pekanbaru Siluman
Agus: Tidak Ada Anggota Fiktif
Selasa, 16 Januari 2018 - 12:06 wib
Pemko Siap-siap Pindahkan Aset
Februari, Flyover Dibangun
Selasa, 16 Januari 2018 - 11:30 wib

Pulangkan 150 Pengungsi Rohingya Setiap Hari
Selasa, 16 Januari 2018 - 11:16 wib
Mesin Kapal Layar Motor Rusak
Pasutri WNA Terdampar, Administrasi Lengkap
Selasa, 16 Januari 2018 - 11:16 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Bupati Cantik Ini Diberhentikan Selama Tiga Bulan

Selasa, 16 Januari 2018 - 13:36 WIB

Lantai Gedung Ambruk Tak Pengaruhi Perdagangan

Selasa, 16 Januari 2018 - 10:44 WIB

Jaga Suasana Tetap Kondusif

Selasa, 16 Januari 2018 - 10:41 WIB

Transaksi Valas ke Perusahaan Rekan Setnov

Selasa, 16 Januari 2018 - 10:39 WIB

Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Selasa, 16 Januari 2018 - 10:25 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us