Wonderful Indonesia
SEBUT PEMERINTAH MENCEDERAI KEADILAN
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
Senin, 20 Maret 2017 - 15:54 WIB > Dibaca 644 kali Print | Komentar
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
Fadli Zon. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rasa keadilan masyarakat pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang melancarkan aksi protes atas pendirian pabrik semen di Rembang, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, telah dicederai oleh pemerintah. Dikatakan Fadli, dirinya menyayangkan pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang pada April mendatang.

"Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng," ujarnya, Senin (20/3/2017).

Diakui Fadli, dirinya mengikuti perkembangan aksi mengecor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka oleh sejumlah petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sejak Selasa, 14 Maret 2017 lalu. Aksi itu merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di pegunungan Kendeng. Ditambahkan Fadli, saat aksi mengecor kaki pertama kali dilakukan pada April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana 2 Agustus 2016, presiden sudah memutuskan menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh tim independen. "Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkara dengan pihak PT Semen Indonesia," jelasnya.

Akan tetapi, imbuhnya, dalam perjalanannya, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Jadi, tidak sampai setahun sudah bisa diselesaikan. Tapi anehnya, sementara hasil KLHS-nya saja belum keluar, Menteri BUMN seperti sudah tahu hasilnya dengan menyatakan bahwa bulan depan presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang.

"Ini bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah," sebutnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, terlebih lagi pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan memenangkan petani Rembang dan yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. "Pernyataan Menteri BUMN itu telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli keputusan presiden sebelumnya," ucapnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Uangnya buat Keperluan
Rabu, 20 September 2017 - 12:38 wib

Dresscode Tiap Kali Ketemu
Rabu, 20 September 2017 - 12:25 wib
20 Km Sudah Berbentuk Badan Jalan
Tol Pekanbaru-Dumai Mulai Diaspal
Rabu, 20 September 2017 - 12:15 wib

Persoalan Guru Tuntas Oktober
Rabu, 20 September 2017 - 11:54 wib
Mengenal Lebih Dekat Halimah Yacob, Presiden Perempuan Pertama Singapura (2-Habis)
Serap Aspirasi Ditemani Mi dan Teh
Rabu, 20 September 2017 - 11:44 wib
POLITIK
KPK dan LIPI Ajak Golkar Kerja Sama
Rabu, 20 September 2017 - 11:38 wib

Korban Galodo Solsel Direlokasi
Rabu, 20 September 2017 - 11:37 wib

Cina Jajaki Kerja Sama Agrobisnis di Batam
Rabu, 20 September 2017 - 11:35 wib

Bangun Sarana, Komite Sekolah Koordinasi dengan Disdik
Rabu, 20 September 2017 - 11:30 wib

Ritel Lesu, Konsumsi Listrik Turun
Rabu, 20 September 2017 - 11:23 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
DPR Tolak Wacana Pembubaran Korem dan Kodim, Ini Alasannya

Selasa, 19 September 2017 - 21:00 WIB

Isu Kebangkitan PKI, MUI Imbau Masyarakat Waspada

Selasa, 19 September 2017 - 20:50 WIB

Ini Penjelasan Ketua BNPB soal Tudingan Pencitraan Bantuan ke Rohingya
Terkait e-KTP, 9 Juta Lebih Penduduk Belum Lakukan Perekaman
Pemutaran Kembali Film G30S PKI Tuai Dukungan Pimpinan DPR

Selasa, 19 September 2017 - 19:30 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us