Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
DINILAI BERADA DI BAWAH TEKANAN
Kasus e-KTP, DPR Sebut Miryam Perlu Perlindungan LPSK
Selasa, 02 Mei 2017 - 18:25 WIB > Dibaca 541 kali Print | Komentar
Kasus e-KTP, DPR Sebut Miryam Perlu Perlindungan LPSK
Miryam S Haryani. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani menjadi tersangka kasus pemberian keterangan palsu dalam sidang perkara korupsi proyek kartu identitas elektronik (e-KTP). Untuk itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap Miryam.

"Keterangan Miryam yang berubah-ubah adalah sinyal bahwa yang bersangkutan mengalami sejumlah tekanan, dan mungkin ancaman dari pihak lain," kata anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Menurutnya, sebagai satu-satunya lembaga yang diamanatkan Undang-Undang 13/2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK wajib aktif memberikan perlindungan terhadap saksi yang berpotensi mendapat ancaman. Dia memandang, apabila Miryam berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda.

Kemudian, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan di pengadilan. "Untuk itu, sebaiknya LPSK segera jemput bola untuk melindungi Miryam," sebutnya.

Lebih jauh, dia menyayangkan sikap kurang responsif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melindungi Miryam sebagai saksi kasus korupsi e-KTP. Padahal, sejak awal Miryam mengatakan dirinya merasa mendapat ancaman dan ditekan sejumlah pihak.

Langkah cepat LPSK diperlukan agar pengungkapan kasus e-KTP dapat berjalan tanpa hambatan. "Seharusnya KPK mengambil langkah berkoordinasi dengan LPSK. Bukan justru menjadikannya sebagai tersangka memberi keterangan palsu atas keterangan yang dia berikan. Sebagai saksi keterangan Miryam dilindungi undang-undang," tutupnya. (wah)

Sumber: RMOL
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DITERIMA MA
Ahok Ajukan PK Kasus Dugaan Penistaan Agama, Habib Rizieq Sedih
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:15 wib
SEBAGAI SAKSI
Kasus BLBI, Eks Anak Buah Megawati Ini Bungkam usai Diperiksa KPK
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:00 wib
HASIL POLLING DI AKUN MEDSOS
Uji Materi UU MD3 Diajukan PSI Jumat Besok, Ini Alasannya
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:55 wib
BAHAS ISU PERSEKUSI
Polri Minta Tokoh Agama Tak Termakan Hoax Berita Medsos
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:50 wib
Habib Rizieq: Sejak Saya Hijrah, Negeri Kacau Balau
BATAL PULANG KE INDONESIA
Habib Rizieq: Sejak Saya Hijrah, Negeri Kacau Balau
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:45 wib
DIJADWALKAN TIBA HARI INI
Panitia Penyambutan Minta Maaf karena Habib Rizieq Batal Pulang
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:15 wib
DUGAAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
Ketika Ancaman 20 Tahun Penjara Mulai Bayangi Bupati Cantik
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:00 wib
DIJADWALKAN TIBA HARI INI
Habib Rizieq Batal Pulang, Ketua ICMI: Biarkan Dia Belajar di Saudi
Rabu, 21 Februari 2018 - 18:30 wib
PASCA-REVISI DI DPR
Tajam! Begini Kritik Fahri karena Jokowi Enggan Tanda Tangani UU MD3
Rabu, 21 Februari 2018 - 18:15 wib
SIDANG LANJUTAN DI PENGADILAN TIPIKOR
Dituntut 5 Tahun Penjara, Nofel Terbukti Terlibat Kasus Korupsi Bakamla
Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Ahok Ajukan PK Kasus Dugaan Penistaan Agama, Habib Rizieq Sedih
Kasus BLBI, Eks Anak Buah Megawati Ini Bungkam usai Diperiksa KPK
Polri Minta Tokoh Agama Tak Termakan Hoax Berita Medsos
Sidang Cerai Dua Minggu Lagi, Ahok Diminta Langsung Gugat Vero
Ketika Ancaman 20 Tahun Penjara Mulai Bayangi Bupati Cantik
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us