Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Riau >>
Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru 2017/2018
Stop Pungutan Siluman di Sekolah
Jumat, 19 Mei 2017 - 11:52 WIB > Dibaca 832 kali Print | Komentar
Stop Pungutan Siluman di Sekolah
Berita Terkait



PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setelah pelaksanaan ujian nasional (UN), dunia pendidikan Tanah Air bersiap menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mulai dari SD hingga SMA sederajat. Terkait PPDB, pungutan dan pembayaran dengan berbagai macam bentuk jadi problem tersendiri di negeri ini. Ada yang berkedok uang infak, pendaftaran masuk, daftar ulang, uang seragam dan masih banyak lagi jenisnya. Padahal pemerintah terus mengimbau pungutan-pungutan siluman ini tidak boleh terjadi.

Irjen Kemendikbud Daryanto dengan tegas mengatakan, pihak sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan, terkecuali bentuknya sumbangan atau bantuan. Menurutnya pengertian pungutan, sumbangan dan bantuan itu sangat jauh berbeda. Yang disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sedangkan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya. Baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sementara bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Penafsirannya menurut dia harus benar. Pungutan itu biasanya diinisiasi oleh pihak yang memerlukan seperti sekolah. Sedangkan bantuan diinisiasi dari pihak luar yang ingin membuat kualitas pendidikan di sekolah meningkat. Dia mencontohkan, ketika orangtua melihat toilet sekolah tidak layak, mereka urunan untuk memperbaikinya. Namun Daryanto mengingatkan, jangan sampai ada orangtua yang tidak mampu ditekan harus ikut berikan sumbangan.

“Ini kadang-kadang sepakat tapi tidak sepakat, wali siswa tetap dipaksa melakukan pembayaran. Ini yang salah,” ujar Daryanto.

Daryanto tidak menampik, kalau selama ini pihaknya banyak menerima pengaduan soal pungutan liar (pungli) di sekolah. Ada yang sudah dihentikan dan ada pula yang ditangani Tim Saber Pungli. Bahkan ada juga terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan aturan karena sebenarnya tidak ada pungli.

“Pungli itu kalau didefinisikan, kan pungutan yang tidak ada dasar. Tapi kalau mengacu Permendikbud 75/2016, itu bisa dijadikan dasar,” ujarnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Masyarakat Melayu Harus Bersatu
Septina Minta Masukan Arah Pembangunan
Rabu, 24 Mei 2017 - 01:30 wib
Re-Opening Epson Service Center Pekanbaru
Maksimalkan Pelayanan ke Konsumen
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:59 wib
OTOMOTIF
Penguasaan Pasar Fuso di Riau Capai 63 Persen
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:57 wib
EKONOMI BISNIS
RS KPJ Klang Malaysia Sediakan Layanan di Luar Pengobatan
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:56 wib
BANTUAN PERALATAN
Kelola Lahan Sawit tanpa Bakar, Diberi Insentif
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:39 wib
26 Mei Sekolah Libur Ramadan
Dinas Pendidikan Siak
26 Mei Sekolah Libur Ramadan
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:34 wib
Harapan untuk Firdaus-Ayat
Harus Lebih Pro Rakyat
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:32 wib
FORUM SEBAR PUNGLI
Hari Ini, Gubri Buka Seminar
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:27 wib

Jelang Ramadan, Harga Masih Normal
Rabu, 23 Mei 2017 - 10:21 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Septina Minta Masukan Arah Pembangunan

Rabu, 24 Mei 2017 - 01:30 WIB

Kelola Lahan Sawit tanpa Bakar, Diberi Insentif

Selasa, 23 Mei 2017 - 10:39 WIB

Operasi Patuh, 1.367 Pengendara Ditilang

Selasa, 23 Mei 2017 - 09:31 WIB

Zulaikhah Ikuti Seminar Nasional Pendidikan di Solo
Pembangunan Jembatan Darurat Selesai

Selasa, 23 Mei 2017 - 09:22 WIB

Advertorial KAB ROHIL
Advertorial DPRD ROHIL
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini
Septina Minta Masukan Arah Pembangunan