Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Riau >>
Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru 2017/2018
Stop Pungutan Siluman di Sekolah
Jumat, 19 Mei 2017 - 11:52 WIB > Dibaca 1836 kali Print | Komentar
Stop Pungutan Siluman di Sekolah
Berita Terkait

Pungli Sekolah, Wako Minta Data



PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setelah pelaksanaan ujian nasional (UN), dunia pendidikan Tanah Air bersiap menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mulai dari SD hingga SMA sederajat. Terkait PPDB, pungutan dan pembayaran dengan berbagai macam bentuk jadi problem tersendiri di negeri ini. Ada yang berkedok uang infak, pendaftaran masuk, daftar ulang, uang seragam dan masih banyak lagi jenisnya. Padahal pemerintah terus mengimbau pungutan-pungutan siluman ini tidak boleh terjadi.

Irjen Kemendikbud Daryanto dengan tegas mengatakan, pihak sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan, terkecuali bentuknya sumbangan atau bantuan. Menurutnya pengertian pungutan, sumbangan dan bantuan itu sangat jauh berbeda. Yang disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sedangkan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya. Baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sementara bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Penafsirannya menurut dia harus benar. Pungutan itu biasanya diinisiasi oleh pihak yang memerlukan seperti sekolah. Sedangkan bantuan diinisiasi dari pihak luar yang ingin membuat kualitas pendidikan di sekolah meningkat. Dia mencontohkan, ketika orangtua melihat toilet sekolah tidak layak, mereka urunan untuk memperbaikinya. Namun Daryanto mengingatkan, jangan sampai ada orangtua yang tidak mampu ditekan harus ikut berikan sumbangan.

“Ini kadang-kadang sepakat tapi tidak sepakat, wali siswa tetap dipaksa melakukan pembayaran. Ini yang salah,” ujar Daryanto.

Daryanto tidak menampik, kalau selama ini pihaknya banyak menerima pengaduan soal pungutan liar (pungli) di sekolah. Ada yang sudah dihentikan dan ada pula yang ditangani Tim Saber Pungli. Bahkan ada juga terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan aturan karena sebenarnya tidak ada pungli.

“Pungli itu kalau didefinisikan, kan pungutan yang tidak ada dasar. Tapi kalau mengacu Permendikbud 75/2016, itu bisa dijadikan dasar,” ujarnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Oleh: Muhammmad Amin
Kupas Tuntas Hubungan Industrial
Minggu, 25 Februari 2018 - 16:01 wib

Pacu Jalur Iven Nasional Dihelat Usai Idul Adha
Minggu, 25 Februari 2018 - 15:30 wib
Nada Kenangan Bersama Sanggar Mahligai
‘‘Sirawa’’ Undang KPLMR
Minggu, 25 Februari 2018 - 15:23 wib
NEYMAR JR
Sakit, Diragukan Tampil di Le Classique
Minggu, 25 Februari 2018 - 14:53 wib
Puskesmas dan RS Harus Ramah Anak

Puskesmas dan RS Harus Ramah Anak
Minggu, 25 Februari 2018 - 14:51 wib
GUNA HINDARI PERCERAIAN
Perlunya Bimbingan Menjaga Ketahanan Keluarga
Minggu, 25 Februari 2018 - 13:52 wib

Juni, Cak Imin Putuskan Maju Cawapres
Minggu, 25 Februari 2018 - 13:48 wib
DATUK SERI ULAMA SETIA NEGARA
Buah Pengembaraan
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:59 wib
Mobil ’’Presiden’’ Dipecah, Uang dan Laptop Raib

Mobil ’’Presiden’’ Dipecah, Uang dan Laptop Raib
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:49 wib
ALAMAK
Bertemu Mantan, Antar ke Butik Kebaya
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:44 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Pacu Jalur Iven Nasional Dihelat Usai Idul Adha

Minggu, 25 Februari 2018 - 15:30 WIB

‘‘Sirawa’’ Undang KPLMR

Minggu, 25 Februari 2018 - 15:23 WIB

70 Ha Lahan Gambut di Dumai Terbakar

Minggu, 25 Februari 2018 - 12:43 WIB

Berita dan Dialog Khusus Pilkada

Minggu, 25 Februari 2018 - 11:49 WIB

Jangan Ada Lagi Kasus Korupsi

Minggu, 25 Februari 2018 - 11:33 WIB

Advertorial KAB ROHIL
Advertorial DPRD ROHIL
Sagang Online
loading...
Follow Us