Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Riau >>
Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru 2017/2018
Stop Pungutan Siluman di Sekolah
Jumat, 19 Mei 2017 - 11:52 WIB > Dibaca 1438 kali Print | Komentar
Stop Pungutan Siluman di Sekolah
Berita Terkait

Pungli Sekolah, Wako Minta Data



PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setelah pelaksanaan ujian nasional (UN), dunia pendidikan Tanah Air bersiap menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mulai dari SD hingga SMA sederajat. Terkait PPDB, pungutan dan pembayaran dengan berbagai macam bentuk jadi problem tersendiri di negeri ini. Ada yang berkedok uang infak, pendaftaran masuk, daftar ulang, uang seragam dan masih banyak lagi jenisnya. Padahal pemerintah terus mengimbau pungutan-pungutan siluman ini tidak boleh terjadi.

Irjen Kemendikbud Daryanto dengan tegas mengatakan, pihak sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan, terkecuali bentuknya sumbangan atau bantuan. Menurutnya pengertian pungutan, sumbangan dan bantuan itu sangat jauh berbeda. Yang disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sedangkan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya. Baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sementara bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Penafsirannya menurut dia harus benar. Pungutan itu biasanya diinisiasi oleh pihak yang memerlukan seperti sekolah. Sedangkan bantuan diinisiasi dari pihak luar yang ingin membuat kualitas pendidikan di sekolah meningkat. Dia mencontohkan, ketika orangtua melihat toilet sekolah tidak layak, mereka urunan untuk memperbaikinya. Namun Daryanto mengingatkan, jangan sampai ada orangtua yang tidak mampu ditekan harus ikut berikan sumbangan.

“Ini kadang-kadang sepakat tapi tidak sepakat, wali siswa tetap dipaksa melakukan pembayaran. Ini yang salah,” ujar Daryanto.

Daryanto tidak menampik, kalau selama ini pihaknya banyak menerima pengaduan soal pungutan liar (pungli) di sekolah. Ada yang sudah dihentikan dan ada pula yang ditangani Tim Saber Pungli. Bahkan ada juga terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan aturan karena sebenarnya tidak ada pungli.

“Pungli itu kalau didefinisikan, kan pungutan yang tidak ada dasar. Tapi kalau mengacu Permendikbud 75/2016, itu bisa dijadikan dasar,” ujarnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Scoot Buka Rute Baru Singapura-Palembang

Scoot Buka Rute Baru Singapura-Palembang
Minggu, 22 Oktober 2017 - 06:54 wib
TIGA TAHUN PEMERINTAHAN
Kader PDI P: Pembangunan di Era Jokowi-JK Melebar ke Luar Jawa
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:30 wib
DISAMPAIKAN LEWAT VIDEO
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Begini Penilaian SBY
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:00 wib
MESKI SUMBER PEMBIAYAAN BELUM JELAS
Donald Trump Terus Gesa Pembangunan Tembok Anti-Imigran
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:30 wib
DATA DARI BEM SI
Inilah Identitas Mahasiswa yang Ditangkap usai Demo di Istana Negara
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:00 wib
TERKAIT KEMUDAHAN VERIFIKASI
Partai-partai Baru Sudah Pengaruhi KPU? Ini Kata Pengamat
Minggu, 21 Oktober 2017 - 18:30 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
M Amin Masuk Nominasi Santri Of The Year 2017

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 14:48 WIB

Tekor, UMKM Kapok Ikut Riau Expo

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:41 WIB

Gajah Betina Ditemukan Sakit di Hutan Talang Duri

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:38 WIB

13 Desa Terima ZCD Baznas Pusat

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:29 WIB

Restocking Masih Diagendakan

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:28 WIB

Advertorial KAB ROHIL
Advertorial DPRD ROHIL
Sagang Online
loading...
Follow Us