Ketika Akal Menjadi Akil

6 Oktober 2013 - 08.16 WIB > Dibaca 842 kali | Komentar
 
Ketika Akal Menjadi Akil
BANYAK istilah yang dipakai paskatertangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya Jalan Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan, Rabu malam (9/10) lalu. Mulai dari ‘’Runtuhnya Pilar Konsitusi’’, ‘’Tsunami Konstitusi’’, ‘’Gempa Bumi di MK’’ dan lainnya yang menggambarkan peristiwa Rabu kelabu dalam sejarah peradilan di Indonesia itu.

Sah-sah saja, apalagi yang ditangkap adalah Ketua MK, benteng terakhir tempat mengadunya anak bangsa yang merasa jadi korban ketidak-adilan penerapan undang-undang di republik ini, atau memutus sengketa dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Apalagi putusan MK yang bersifat final dan mengikat, menjadikan mahkamah yang dihuni sembilan hakim konstisusi itu menjadi tempat mencari keadilan terakhir.

Tulisan ini tidak akan membahas nasib Akil setelah tertangkap tangan diduga menerima suap itu. Atau, bagaimana nasib MK setelah kasus ini, termasuk polemik yang muncul soal pemilihan hakim konstitusi. Apalagi kini kembali dipertanyakan hakim MK yang dipilih berdasarkan keterwakilan partai politik, pemerintah dan akademisi itu. Bahkan kembali diwacanakan dikembalikannya penyelesaian kasus sengketa Pemilukada ke Mahkamah Agung (MA). Karena, saat penanganan kasus sengketa Pemilukada ini yang membuat Akil menjadi penghuni Rutan KPK.

Namun yang pasti, kasus ini menyita perhatian kita semua warga republik ini beberapa hari terakhir. Bahkan televisi yang berbasis di Arab, Aljazeera membuat liputan khusus soal ini. Todung Mulya Lubis dalam salah satu kicauannya di twitter mengaku bagaimana terbelalaknya peserta seminar di Harvard Kennedy School ketika ia mencerikatan tertangkapnya Ketua MK ini.

Yang menarik, bagi rakyat Riau yang dua bulan terakhir harus menerima pemadaman listrik bergilir, seolah mendapat tempat pelampiasan kegeraman baru. Saya perhatikan kicauan, status teman-teman di media sosial baik facebook, twitter maupun BlackBerry Messenger (BBM), mereka seakan mendapat hot topic baru.

Tak lagi pemadalam listrik, namun mulai mengomentasi kasus MK ini. Bila dulu PLN dimaki, kini pindah ke Akil yang masuk jeruji. Bila sebelumnya PLN disindir, kini giliran Akil dicibir. Bila dulu berdoa soal agar listrik cepat hidup, sekarang mendoakan Akil, namun doanya buruk.

Bahkan ada status kawan-kawan tersebut sampai memilih kata ‘’Korupsi’’ untuk menjelaskan dari akronim MK. Ada juga yang bergaya menyindir seperti, ‘’KPK: Bravo, MK: Brapo?’’. ‘’Kreatif’’ memang he...he..he...

Seakan, padamnya listrik mendapat obat baru. Selama ini setiap listrik padam umpatan, cacian, keluhan akan berganti ucap syukur ketika listrik kembali hidup. Karena itu memang obatnya. Uniknya, kejadian ini berulang hari.

Beberapa hari terakhir, komentar listrik padam kalah dengan komentar kasus Akil. Apalagi ditambah ‘’bumbu’’ berita ditemukannya barang yang diduga narkoba di laci meja Akil. Semakin menjadi-jadi. Rasa frustasi pun terungkap terhadap lembaga yang diagung-agungkan independensi dan kredibilitasnya ini. ‘’Mau jadi apa negeri ini?’’ itulah kira-kira kesimpulan kekecewaan mereka.

Apalagi seorang M Mahfud MD sampai menyebut peristiwa ini menjadi peristiwa terburuk yang pernah dialami lembaga hukum di Indonesia, bahkan dunia. Mantan Ketua MK ini pesimis, MK akan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam waktu dekat. Bahkan ia memprediksi paling tidak dalam setahun ke depan MK akan menjadi bahan ejekan di masyarakat.

Kepercayaan masyarakat itu yang selama ini menjadikan modal MK. Apapun putusan yang keluar pasti ditaati, bahkan presiden sekalipun. Ingat polemik kasus legalitas mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Meski sebuah produk undang-undang sudah menjalani proses dan perdebatan panjang yang melibatkan eksekutif, legislatif, para pakar dan masyarakat sendiri, tapi bila MK memutuskan telah menyalahi Undang-Undang Dasar 45, tak ada yang bisa membantah. Patuh dan dijalani.

Mungkin itu yang menjadikan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie sampai mengeluarkan pernyataan keras, Akil pantas dipidana mati. Kegeraman Ketua MK periode 2003-2008 ini wajar. Jimly dan delapan hakim konstitusi jilid pertama yang membangun fondasi MK dengan sistem peradilan modern, transparan sehingga kredibilitas hakimnya dipercaya masyarakat.

Kini, pilar utama dari sembilan pilar di bagian depan Gedung MK itu telah rubuh. Saya, Anda dan mungkin rakyat Indonesia lainnya tak akan cepat melupakan tragedi ini. Tapi, kita harus berdoa dan berikhtiar untuk yang lebih baik. Minimal di kehidupan pribadi, belajar untuk menyindir, mengejek, mengumpat, marah kepada diri sendiri. Sudahkah kita menjadi orang yang taat hukum juga, baik hukum dunia maupun agama?

Kasus Akil telah memberikan pelajaran: jangan biarkan akal menjadi akil. Perkataan yang tidak sesuai perbuatan, pasti ada balasan. Bahkan tak perlu menunggu hari penghitungan. Mari kita renungkan.***


Firman Agus
Redaktur Pelaksana 
KOMENTAR
Terbaru
Selasa, 25 September 2018 - 18:39 wib

Traffic Website SSCN Padat di Siang Hari

Selasa, 25 September 2018 - 17:38 wib

Angkat Potensi Kerang Rohil

Selasa, 25 September 2018 - 17:30 wib

PMI Ajak Generasi Muda Hindari Perilaku Menyimpang

Selasa, 25 September 2018 - 17:00 wib

BPN Diminta Tingkatkan Pelayanan

Selasa, 25 September 2018 - 16:56 wib

Beli BBM Pakai Uang Elektronik

Selasa, 25 September 2018 - 16:45 wib

Kapal Terbalik, 224 Jiwa Tewas

Selasa, 25 September 2018 - 16:36 wib

Jalan Rusak, Siswa Terpaksa Memperbaiki

Selasa, 25 September 2018 - 16:32 wib

Rangkai Bunga Artificial Jadi Bouquet Cantik

Follow Us