Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
PELAPOR KORUPSI
Cegah Korupsi, Sistem "Whistleblowing" Mendesak di Daerah
Senin, 19 Juni 2017 - 02:00 WIB > Dibaca 1639 kali Print | Komentar
Cegah Korupsi, Sistem "Whistleblowing" Mendesak di Daerah
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemberian uang suap berkedok tunjangan hari raya (THR) yang masih subur di daerah ditengarai akibat buruknya sistem pencegahan korupsi. Penyelenggara negara di daerah tingkat I dan II mesti segera memperbaiki sistem tersebut. Setidaknya, dengan berkomitmen membentuk mekanisme pelaporan (whistleblowing system) yang akuntabel.

Sejauh ini, belum banyak daerah yang menerapkan sistem good governance tersebut. Sehingga, wajar bila masih banyak celah bagi eksekutif, legislatif serta penegak hukum (yudikatif) untuk melanggengkan praktik korupsi transaksional.

”Whistleblowing system
bisa dibentuk di masing-masing daerah,” kata peneliti Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar, kemarin (18/6).

Perbaikan sistem pencegahan korupsi di daerah mendesak dilakukan seiring terbongkarnya 3 kasus dugaan suap di Surabaya, Bengkulu dan Kota Mojokerto yang menyeret pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif. Modus pemberian uang suap dalam 3 kasus yang diungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terbilang mirip.

Yakni, eksekutif dan swasta menyetor sejumlah uang ke legislatif dan penegak hukum agar pelaksanaan proyek pemerintah berjalan lancar tanpa tersentuh pengawasan atau masalah hukum yang merepotkan. Di mayoritas pemerintah daerah (pemda), baik provinsi atau kabupaten/kota, perilaku koruptif tersebut masih sangat subur.

Erwin mengatakan, mestinya lembaga pengawas, seperti Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan (Komjak), bersama pemda berkomitmen membangun whistleblowing system. Sistem itu memberikan peluang bagi pihak yang dirugikan oleh para penyelenggara negara untuk memberikan laporan secara rahasia.

Saat ini, whistleblowing system baru diterapkan oleh beberapa lembaga saja. Salah satunya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu membikin aplikasi yang memfasilitasi para pelapor (whistleblower) untuk memberikan informasi tentang indikasi pelanggaran di lingkungan Kemenkeu. Laporan bisa disampaikan melalui telepon, SMS pengaduan, fax, surat elektronik (email) dan situs web. Identitas pelapor sangat dijamin dalam sistem itu.

Menurut Erwin, whistleblowing system bisa dibangun oleh setiap institusi di daerah. Baik itu dinas, badan, atau organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan publik lain yang rentan terjadi korupsi transaksional. Mulai dari suap atau gratifikasi serta pungutan liar (pungli).

”Yang leading dalam membangun ini adalah pemimpin daerah, bupati atau walikota,” ujarnya.

Pemda tidak perlu menunggu instruksi pusat. Sebab, kebijakan membangun sistem pencegahan korupsi bisa dibikin masing-masing lembaga. Payung hukumnya pun bisa dibuat sendiri oleh setiap institusi bersangkutan.


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
MALAM PERTAMANYA SPESIAL
Kakek 60 Tahun Nikah dengan Remaja Cantik Pakai Mahar Rp300 Ribu Saja
Jumat, 24 November 2017 - 01:03 wib
NGIDAM
Yang Dielus Gubernur Ganjar Pranowo Ini Bukan Hamil Biasa
Jumat, 24 November 2017 - 00:47 wib
KALANGAN ISTANA SEBUT HAMPIR PASTI
Angin Reshuffle Kabinet Berhembus Lagi
Jumat, 24 November 2017 - 00:28 wib
DIHIBAHKAN KE PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Seharga Rp90 Juta, Silakan Pakai
Jumat, 24 November 2017 - 00:14 wib
CERITA SAHABAT MENGENANG MASA LALU
Tahu Ga..., Setya Novanto Itu Pernah Jadi Sopir
Jumat, 24 November 2017 - 00:02 wib
SEPAKBOLA
Lewat Ryan Giggs, Vietnam Mau Merumput di Piala Dunia 2030
Jumat, 23 November 2017 - 17:52 wib
MAU JADI CALEG DPR RI
Ketika Asmara Dipadu Politik, Status Istri Ketiga Pun Dilegalkan
Jumat, 23 November 2017 - 16:48 wib
USAI DITAHAN KPK
Ada Tiga Jagoan Golkar Disebut Kuat Gantikan Setnov
Jumat, 23 November 2017 - 16:37 wib
TAK MAU DINIKAHI
Nekad Gantung Diri saat Sedang Hamil Tiga Bulan
Jumat, 23 November 2017 - 16:05 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Setnov Sudah Coreng Citra DPR

Kamis, 23 November 2017 - 12:04 WIB

Suparman dan DjoharDihukum 6 Tahun Penjara

Kamis, 23 November 2017 - 10:58 WIB

Todongkan Senjata, Dua Napi Kabur

Kamis, 23 November 2017 - 10:52 WIB

103 Pengendara Terjaring Razia KTP

Kamis, 23 November 2017 - 09:24 WIB

Dinilai Janggal, Kesaksian Nazaruddin Harus Diuji

Rabu, 22 November 2017 - 20:45 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us