Wonderful Indonesia
TERKAIT KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK
Karena Pernyataan Sang Dirut, DPR Minta PLN Diaudit
Senin, 19 Juni 2017 - 19:18 WIB > Dibaca 1165 kali Print | Komentar
Karena Pernyataan Sang Dirut, DPR Minta PLN Diaudit
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Audit terhadap pencabutan subsidi listrik yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu dilaksanakan. Menurut Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, terlebih lagi karena direktur utama perusahaan milik negara itu, Sofyan Basir memberi pernyataan yang tidak mengenakkan ke publik. Sofyan sebelumnya berguyon jika ingin tarif listrik turun, masyarakat diminta untuk mencabut meterannya.

Dia mengatakan hal itu sebagi tanggapan atas banyaknya keluhan masyarakat atas kenaikan harga akibat pencabutan subsidi listrik 900 Volt Amper (VA). "Ini juga harus diaudit. BPK harus audit pencabutan subsidi ini. Dirut? Dia kekanak-kanakan," katanya di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Di sisi lain, diketahui bahwa selama ini tidak ada informasi dari PLN ketika mengeluarkan kebijakan terkait subsidi maupun kenaikan harga listrik. Pencabutan subsidi listrik memang berarti para pengguna 900 VA membayar dengan harga normal. "Di dapil bilang bu naik ya? Masyarakat mana ngerti subsidi. Yang mereka tahu saya bayar setiap bulan 100 ribu sekarang bayar 150 ribu," ucapnya.

PLN, sambungnya, setidaknya memberi informasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan terkait listrik. "Pakai surat misalnya bahwa hari ini mereka sudah harga normal bukan subsidi sehingga masyarakat tahu," tegasnya.

Apabila ada penyesuaian tarif, masyarakat menengah ke atas memang tidak terlalu peduli dengan kenaikan harga walaupun tidak ada pemberitahuan resmi. "Tapi yang di bawah menjerit," tuturnya.

Dia menambahkan, tarif listrik di Indonesia tergolong mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Hal itu karena PLN masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM). "Harusnya jangan BBM, pakai tuh gas, batu bara. Makanya harga listrik kita masih mahal. Coba pakai batu bara, gas, apalagi nuklir," ketusnya.

Lebih jauh, dia mencurigai masih ada pihak-pihak yang bermain sehingga PLN masih menggunakan BBM. Karena itu, audit terhadap perusahaan tersebut perlu dilakukan. "Ada beberapa orang yang mungkin dicurigai juga. Ini karena kepentingan banyak orang, karena kepentingan bisnis juga," tuntas politikus Partai Golkar itu. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DAILY NEW ADVANTURE
All New Terios Diperkenalkan, Inilah Kesempurnaan yang Harus Dimiliki
Sabtu, 24 November 2017 - 19:12 wib
TAMBAH PERBENDAHARAAN KOSAKATA DI KBBI
Balai Bahasa Provinsi Riau Taja Diseminasi Program Pengayaan Kosakata
Sabtu, 24 November 2017 - 17:05 wib
PALING SESUAI DENGAN KONDISI INDONESIA
All New Terios Resmi Diluncurkan, Ini Tampangnya
Sabtu, 24 November 2017 - 15:17 wib
BAYAR TUNGGAKAN IURAN
BPJS TK dan Kejari Ingatkan Perusahaan
Sabtu, 24 November 2017 - 14:58 wib
KAB SAIAK
Syamsuar Berharap SDM Aparatur Desa Meningkat
Sabtu, 24 November 2017 - 14:51 wib
KAB ROKAN HULU
Penghasilan Guru Honorer Masih di Bawah UMK
Sabtu, 24 November 2017 - 14:40 wib
Rencana Swastanisasi Pengelolaan Sampah
Pilih yang Profesional
Sabtu, 24 November 2017 - 14:36 wib

Media Massa Cerdaskan Umat
Sabtu, 24 November 2017 - 14:34 wib
ALAMAK
Dihukum Menyanyi Indonesia Raya
Sabtu, 24 November 2017 - 14:32 wib

Labuh Baru Timur Terapkan PHBS
Sabtu, 24 November 2017 - 14:28 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Berlabuh ke Demokrat, PDIP Pecat Emil Dardak

Jumat, 24 November 2017 - 11:15 WIB

Megawati: Partai Politik Punya Tanggung Jawab Sosial

Jumat, 24 November 2017 - 11:04 WIB

Proteksionisme Trump Ancam Ekonomi Asia

Jumat, 24 November 2017 - 10:53 WIB

Ada Tiga Jagoan Golkar Disebut Kuat Gantikan Setnov

Kamis, 23 November 2017 - 16:37 WIB

Khofifah Segera Mundur dari Kabinet Jokowi

Kamis, 23 November 2017 - 10:41 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini