Wonderful Indonesia
TERKAIT PEMBAHASAN LIMA ISU KRUSIAL
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Senin, 19 Juni 2017 - 19:34 WIB > Dibaca 426 kali Print | Komentar
Pemerintah Ancam Pansus Pemilu? Ini Kata Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu hingga saat ini belum merampungkan tugas mereka. Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menbantah dirinya mengancam Pansus tersebut.

Dia mengaku, pemerintah sejatinya tak ingin pembahasan lima isu krusial dalam RUU tersebut mengalami kebuntuan. Untuk itu, pemerintah katanya hanya ingin fraksi-fraksi partai politik di parlemen bersama pihaknya mengedepankan musyawarah dalam RUU Pemilu. "Apa saya ada kata mengancam? Nggak. Silakan tanya yang menganggap saya mengancam. Saya kan bilang pemerintah kan inginnya musyawarah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurutnya, presiden menyampaikan ingin meningkatkan kualitas demokrasi, yakni dengan ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20-25 persen. Untuk itu, perlu adanya musyawarah terkait hal ini. Akan tetapi, ada yang menuduh besaran tersebut mengarah untuk terjadinya calon tunggal. Padahal pemilu sebelumnya, ada beberapa Paslon yang muncul dengan ambang batas 20-25 persen. "2009 muncul lima Paslon, 2014 ada dua aslon," tuturnya.

Setidaknya, kata dia, sudah 562 pasal yang dituntaskan dalam RUU Pemilu. Dari lima isu krusial yang menjadi perdebatan, dua isu sudah diambil kesepakatannya sehingga dia berharap adanya musyawarah untuk menyepakati tiga isu lainnya. Dua isu yang sejauh ini sudah berada di satu suara yakni parliamentary threshold di angka 4% dan sistem pemilu, yakni terbuka. "Masa tiga isu nggak bisa musyawarah. Kalo nggak bisa ya dibawa ke paripurna," ucapnya.

Dia sendiri mengatakan dirinya optimistis RUU Pemilu dapat selesai sebelum proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dimulai. Yakni pada Agustus 2017. "Kalau deadlock. Prinsip pemerintah Perppu jangan diobral. (Kecuali) kalau mendesak sekali. Tapi kami optimis selesai sampai habis lebaran, cukup waktu kan," tuntasnya.

Pemerintah sebelumnya bersikukuh menginginkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di angka 20-25 persen. Tjahjo pun beberapa waktu lalu lantas mengatakan, pemerintah akan menarik diri dari pembahasan dan akan menggunakan UU Pemilu yang lama plus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bila Pansus tak juga menemui kesepakatan. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DILONTARKAN GUBERNUR LEMHANAS
DPR Tolak Wacana Pembubaran Korem dan Kodim, Ini Alasannya
Rabu, 19 September 2017 - 21:00 wib
SEPANDANGAN DENGAN PEMERINTAH
Isu Kebangkitan PKI, MUI Imbau Masyarakat Waspada
Rabu, 19 September 2017 - 20:50 wib
TERKAIT KONFLIK DI MYANMAR
Ini Penjelasan Ketua BNPB soal Tudingan Pencitraan Bantuan ke Rohingya
Rabu, 19 September 2017 - 20:40 wib
CATATAN DITJEN DUKCAPIL
Terkait e-KTP, 9 Juta Lebih Penduduk Belum Lakukan Perekaman
Rabu, 19 September 2017 - 20:30 wib
TERKAIT ADANYA HOAX
Cari Dalang Kerusuhan, Polisi Bakal Periksa Anggota YLBHI
Rabu, 19 September 2017 - 20:20 wib
TERKAIT KONFLIK ARIS-NOVEL
Agus Rahardjo: Tanpa Polri, Kinerja KPK Tak Akan Berjalan Baik
Rabu, 19 September 2017 - 20:00 wib
POLISI SEMPAT AMANKAN 12 ORANG
Penyerangan Kantor YLBHI, Tujuh Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka
Rabu, 19 September 2017 - 19:45 wib
GAGASAN PRESIDEN JOKOWI
Pemutaran Kembali Film G30S PKI Tuai Dukungan Pimpinan DPR
Rabu, 19 September 2017 - 19:30 wib
TERKAIT SEMINAR 65 DI YLBHI
PKI Diisukan Bangkit Lagi, PBNU Keluarkan Sikap Tegas Ini
Rabu, 19 September 2017 - 19:15 wib
PULUHAN ORANG SEMPAT DITAHAN
Kivlan Zen Akan Tuntut YLBHI soal Tudingan Sebagai Dalang Kerusuhan
Rabu, 19 September 2017 - 19:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Dua Pandangan DPR soal Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran KPK

Selasa, 19 September 2017 - 17:45 WIB

Pemeriksaan Setnov KembaliTertunda

Selasa, 19 September 2017 - 13:52 WIB

Tiga Balon Berebut Perahu Demokrat

Selasa, 19 September 2017 - 11:16 WIB

Abdul Kadir Gantikan Heru Wahyudi Pimpin DPRD Bengkalis

Selasa, 19 September 2017 - 11:10 WIB

Soal PKI Bangkit Lagi, Gerindra Anggap Sebagai Pengalihan Isu
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini