Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT PANSUS ANGKET KPK
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Senin, 19 Juni 2017 - 19:43 WIB > Dibaca 485 kali Print | Komentar
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Miryam S Haryani. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus Hanura yang menjadi tersangka dugaan memberikan keterangan palsu di sidang kasus e-KTP, Miryam S Haryani batal datang ke DPR. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadirkan yang bersangkutan.

Karena itu, KPK hari ini sudah mengirimkan surat merespon permintaan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menghadirkan Miryam dalam rapat dengar pendapat (RDP) siang ini. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, surat tersebut ditandatangani langsung oleh para pimpinan komisi antirasuah. "Pertama KPK tidak bisa memberikan kehadiran Miryam karena masih dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses hukum juga dipenyidikan, dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dia juga menuturkan, adanya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa lembaga itu bersifat independen seehingga pengaruh dari kekuasaan manapun terkait dengan penanganan perkara tidak dapat dilakukan. "Karena kalau kami lihat proses penanganan tentu itu bagian kewenangan konstitusi yang diatur yaitu terkait badan peradilan jadi badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman. Kami harus mematuhi hal itu," tuturnya.

Dikatakannya, dalam surat yang KPK dari DPR tidak dicantumkan adanya keputusan tentang pembentukan Pansus angket. Namun, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. "KPK belum terima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau Pansus terkait keberadaan Pansus angket itu. Karena harusnya tentu menurut UU MD3 dan tatib di DPR, Pansus angket dibentuk melalui keputusan DPR, dan itu juga disampaikan ke berita negara dan ke presiden," jelasnya.

Febri menilai, KPK menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, jangan sampai proses hukum proses hukum dan peradilan pidana yang segera akan dilimpahkan ditarik pada proses politik. "KPK tidak bisa buka rekaman proses pemeriksaan Miryam dalam kasus e-KTP karena itu adalah bukti dalam kasus yang kita dalami saat ini," tuntasnya. (Put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Scoot Buka Rute Baru Singapura-Palembang

Scoot Buka Rute Baru Singapura-Palembang
Minggu, 22 Oktober 2017 - 06:54 wib
TIGA TAHUN PEMERINTAHAN
Kader PDI P: Pembangunan di Era Jokowi-JK Melebar ke Luar Jawa
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:30 wib
DISAMPAIKAN LEWAT VIDEO
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Begini Penilaian SBY
Minggu, 21 Oktober 2017 - 20:00 wib
MESKI SUMBER PEMBIAYAAN BELUM JELAS
Donald Trump Terus Gesa Pembangunan Tembok Anti-Imigran
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:30 wib
DATA DARI BEM SI
Inilah Identitas Mahasiswa yang Ditangkap usai Demo di Istana Negara
Minggu, 21 Oktober 2017 - 19:00 wib
TERKAIT KEMUDAHAN VERIFIKASI
Partai-partai Baru Sudah Pengaruhi KPU? Ini Kata Pengamat
Minggu, 21 Oktober 2017 - 18:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Dukung Pembentukan, Ini Saran ICW untuk Densus Tipikor Polri
Inilah Identitas Mahasiswa yang Ditangkap usai Demo di Istana Negara
Kapolri Harus Jelaskan Pengendalian Densus Tipikor kepada Presiden
Dua Kali Mangkir, Setnov Dituding Bersiasat untuk Tak Bersaksi
Keluhan dari Internal Polri Jadi Alasan DPR Usul Bentuk Densus Tipikor
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us