Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT PANSUS ANGKET KPK
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Senin, 19 Juni 2017 - 19:43 WIB > Dibaca 263 kali Print | Komentar
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Miryam S Haryani. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus Hanura yang menjadi tersangka dugaan memberikan keterangan palsu di sidang kasus e-KTP, Miryam S Haryani batal datang ke DPR. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadirkan yang bersangkutan.

Karena itu, KPK hari ini sudah mengirimkan surat merespon permintaan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menghadirkan Miryam dalam rapat dengar pendapat (RDP) siang ini. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, surat tersebut ditandatangani langsung oleh para pimpinan komisi antirasuah. "Pertama KPK tidak bisa memberikan kehadiran Miryam karena masih dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses hukum juga dipenyidikan, dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dia juga menuturkan, adanya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa lembaga itu bersifat independen seehingga pengaruh dari kekuasaan manapun terkait dengan penanganan perkara tidak dapat dilakukan. "Karena kalau kami lihat proses penanganan tentu itu bagian kewenangan konstitusi yang diatur yaitu terkait badan peradilan jadi badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman. Kami harus mematuhi hal itu," tuturnya.

Dikatakannya, dalam surat yang KPK dari DPR tidak dicantumkan adanya keputusan tentang pembentukan Pansus angket. Namun, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. "KPK belum terima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau Pansus terkait keberadaan Pansus angket itu. Karena harusnya tentu menurut UU MD3 dan tatib di DPR, Pansus angket dibentuk melalui keputusan DPR, dan itu juga disampaikan ke berita negara dan ke presiden," jelasnya.

Febri menilai, KPK menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, jangan sampai proses hukum proses hukum dan peradilan pidana yang segera akan dilimpahkan ditarik pada proses politik. "KPK tidak bisa buka rekaman proses pemeriksaan Miryam dalam kasus e-KTP karena itu adalah bukti dalam kasus yang kita dalami saat ini," tuntasnya. (Put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
RUMOR TRANSFER PEMAIN
Suarez: Hector Bellerin Akan Disambut Baik di Barcelona
Kamis, 29 Juni 2017 - 15:55 wib
RUMOR TRANSFER PEMAIN
Persaingan Kian Ketat, Bek Andalan Chelsea Ini Santai
Kamis, 29 Juni 2017 - 15:50 wib
RUMOR TRANSFER PEMAIN
Totti Mulai Dillirik Klub Liga Jepang
Kamis, 29 Juni 2017 - 15:43 wib
DARI JABATAN DIREKTUR OLAHRAGA
Luca Toni Pergi saat Verona Naik Kasta ke Serie-A
Kamis, 29 Juni 2017 - 15:39 wib
RUMOR TRANSFER PEMAIN
Dua Pemain Southampton Ini Dilabeli "Not for Sale"
Kamis, 29 Juni 2017 - 15:33 wib
ANGGAP SEBAGAI SILATURAHMI
Pertemuan GNPF-MUI dan Jokowi Tak Pengaruhi Proses Hukum Rizieq
Kamis, 29 Juni 2017 - 15:21 wib
DIMAKAMKAN ESOK HARI
Jenazah dr Stefanus Taofik Disambut Duka Keluarga
Kamis, 29 Juni 2017 - 15:17 wib

Dua Putri Obama Enjoy Berenang di Pantai Jimbaran
Kamis, 29 Juni 2017 - 08:05 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kubu Rizieq Ajukan Abolisi, Begini Kata Kapolda Metro Jaya
Pertemuan GNPF-MUI dan Jokowi Tak Pengaruhi Proses Hukum Rizieq
Banyak Nama Besar Disebut, Jadi Pertaruhan KPK

Kamis, 29 Juni 2017 - 00:18 WIB

Jelang lebaran, Sat Sabhara Gencar Lakukan Patroli Premanisme
Jaksa Sebut Pencabutan BAP Miryam Tanpa Alasan yang Logis
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us