Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT PANSUS ANGKET KPK
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Senin, 19 Juni 2017 - 19:43 WIB > Dibaca 563 kali Print | Komentar
Hanya Kirimkan Surat, KPK Tak Ingin Miryam Datang ke DPR
Miryam S Haryani. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus Hanura yang menjadi tersangka dugaan memberikan keterangan palsu di sidang kasus e-KTP, Miryam S Haryani batal datang ke DPR. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadirkan yang bersangkutan.

Karena itu, KPK hari ini sudah mengirimkan surat merespon permintaan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menghadirkan Miryam dalam rapat dengar pendapat (RDP) siang ini. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, surat tersebut ditandatangani langsung oleh para pimpinan komisi antirasuah. "Pertama KPK tidak bisa memberikan kehadiran Miryam karena masih dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses hukum juga dipenyidikan, dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dia juga menuturkan, adanya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa lembaga itu bersifat independen seehingga pengaruh dari kekuasaan manapun terkait dengan penanganan perkara tidak dapat dilakukan. "Karena kalau kami lihat proses penanganan tentu itu bagian kewenangan konstitusi yang diatur yaitu terkait badan peradilan jadi badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman. Kami harus mematuhi hal itu," tuturnya.

Dikatakannya, dalam surat yang KPK dari DPR tidak dicantumkan adanya keputusan tentang pembentukan Pansus angket. Namun, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. "KPK belum terima secara resmi berkas-berkas atau info dari DPR atau Pansus terkait keberadaan Pansus angket itu. Karena harusnya tentu menurut UU MD3 dan tatib di DPR, Pansus angket dibentuk melalui keputusan DPR, dan itu juga disampaikan ke berita negara dan ke presiden," jelasnya.

Febri menilai, KPK menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, jangan sampai proses hukum proses hukum dan peradilan pidana yang segera akan dilimpahkan ditarik pada proses politik. "KPK tidak bisa buka rekaman proses pemeriksaan Miryam dalam kasus e-KTP karena itu adalah bukti dalam kasus yang kita dalami saat ini," tuntasnya. (Put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PEMAIN TERBAIK PIALA DUNIA ANTARKLUB
Modric: Ini Tahun Sempurna Madrid
Minggu, 17 Desember 2017 - 15:52 wib

Berharap Setnov “Bernyanyi”
Minggu, 17 Desember 2017 - 13:49 wib

Mega Minta Lima Persen APBN untuk Riset
Minggu, 17 Desember 2017 - 12:44 wib

Jutaan Massa Aksi Bela Palestina
Minggu, 17 Desember 2017 - 11:47 wib
10 Kabupaten Rusak Parah
Sehari, 3 Gempa Hantam Indonesia
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:53 wib

Jangan Pernah Menyerah
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:42 wib

Senja di Semenanjung Sungai Kampar
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:39 wib

Slank Banting Setir Jualan Kopi
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:37 wib
sheila majid
Boneka untuk Fans
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:36 wib
Rizal Armada
Kalau Jodoh, Mau Bagaimana?
Minggu, 17 Desember 2017 - 10:35 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Berharap Setnov “Bernyanyi”

Minggu, 17 Desember 2017 - 13:49 WIB

Kasus Kondensat Masih Mentok di Kejaksaan

Minggu, 17 Desember 2017 - 10:51 WIB

Ada Politik "Belah Bambu" dalam Kasus Novanto, Ini Penjelasan Pengacara
Gawat, Status Tersangka e-KTP Mengancam Nyawa Setya Novanto
Hukuman 6 Tahun Bui Mulai Mengancam Dokter yang Hina Jokowi
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us