Wonderful Indonesia
MESKI KEMBALI KE HARGA NORMAL
PAN: Pemerintah Harus Jelaskan Masalah Pencabutan Subsidi Listrik
Selasa, 20 Juni 2017 - 00:07 WIB > Dibaca 965 kali Print | Komentar
PAN: Pemerintah Harus Jelaskan Masalah Pencabutan Subsidi Listrik
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pencabutan subsidi listrik 900 VA perlu dijelaskan oleh pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Fraksi Partai PAN.

Mereka menilai, meski artinya kembali ke harga normal, masyarakat tetap merasa ada kenaikan harga listrik. "Pemerintah memang perlu menjelaskan kenapa harus naik di tengah situasi ekonomi yang tidak sedang baik kondisinya. Apalagi mau lebaran," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dia memandang, masih banyak pengguna 900 VA yang tergolong masyarakat menengah ke bawah atau pas-pasan dari skala ekonomi. Karena itu, dia menilai pencabutan subsidi yang dirasa masyarakat harga naik tidak diperlukan. Negara, imbuhnya, harus hadir memecahkan solusi di masyarakat.

"Fungsinya negara, masa semuanya dibebankan ke rakyat, apa fungsinya negara? Negara itu kan harus membantu rakyatnya, melayani rakyatnya yang miskin, susah, ekonomi sulit. Kalau semuanya dikasihkan ke rakyat, pemerintah nggak perlu ada," cetusnya.

Terkait apakah perlu subsidi diberikan langsung ke masyarakat bukan lagi ke PLN, Yandri mengatakan, mekanismenya bisa diatur pemerintah. "Initinya kita ingin bantu rakyat apakah itu langsung atau tetap melalui PLN, coba dikaji plus minusnya. Kehadiran pemerintah kepada rakyat tetap harus dijaga tidak boleh lepas dari liberalisasi selama ini," tuntas legislator daerah pemilihan Banten itu. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DATA DARI BEM SI
Inilah Identitas Mahasiswa yang Ditangkap usai Demo di Istana Negara
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 19:00 wib
TERKAIT KEMUDAHAN VERIFIKASI
Partai-partai Baru Sudah Pengaruhi KPU? Ini Kata Pengamat
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 18:30 wib
TERKAIT MEKANISME PENGAWASAN
Kapolri Harus Jelaskan Pengendalian Densus Tipikor kepada Presiden
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 18:00 wib
SEDIANYA DIGELAR BULAN INI
Demonstrasi Honorer K2 Batal karena Kurang Amunisi
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 17:45 wib
BERUJUNG PENGHENTIAN OPERASIONAL
PT RAPP Disanksi, Begini Penjelasan Kementerian LHK
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 17:30 wib
TERKAIT MASALAH EKONOMI NASIONAL
Keras! Rizal Ramli Sebut Jokowi Jadi Korban Hoax Menteri
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 17:00 wib
PERTIMBANGAN KESEHATAN
Komitmen Pemerintah Mulai Dipertanyakan Terkait Kenaikan Cukai Rokok
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 16:50 wib
TELAH BERKERJA DENGAN BAIK
Jokowi Berhasil di Bidang Infrastruktur dalam Tiga Tahun Pemerintahan
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 16:40 wib
BAIK DANA DAN KEWENANGAN
Keluhan dari Internal Polri Jadi Alasan DPR Usul Bentuk Densus Tipikor
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 16:30 wib
ADA PERUBAHAN SISTEM PEMBERANTASAN KORUPSI
Pengamat: Jokowi Diuntungkan dengan Pembentukan Densus Tipikor
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 16:20 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Demonstrasi Honorer K2 Batal karena Kurang Amunisi

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 17:45 WIB

PT RAPP Disanksi, Begini Penjelasan Kementerian LHK

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 17:30 WIB

Jokowi Berhasil di Bidang Infrastruktur dalam Tiga Tahun Pemerintahan
Kementerian LHK Larang Lahan Perhutanan Sosial Dijualbelikan
KLHK: RAPP Tetap Bisa Beroperasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:19 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us