Wonderful Indonesia
KTP-EL
4 Jutaan Blangko KTP-el Menumpuk di Daerah
Senin, 17 Juli 2017 - 00:45 WIB > Dibaca 1003 kali Print | Komentar
4 Jutaan Blangko KTP-el Menumpuk di Daerah
SUKSESNYA lelang dan produksi blangko KTP-el awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik. Pasalnya, masalah baru justru muncul di tingkat akar rumput. Di mana proses pencetakan fisik KTP di daerah sangat lambat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dari 7 juta keping blangko yang dicetak awal tahun ini, 5,9 juta keping di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh penjuru Tanah Air. Sementara 1,1 juta keping lainya di stok di pusat.

Namun hingga pertengahan Juni lalu, dari 5,9 juta keping tersebut, yang sudah digunakan baru 1,6 juta keping atau 27 persen saja.

“Data kami menunjukkan bahwa masih ada 4,3 juta keping blanko di daerah yang belum terpakai,” ujarnya kepada wartawan, kemarin (16/7).

Lambatnya proses pencetakkan KTP-el yang terjadi di daerah sendiri cukup disayangkan. Sebab, jika merujuk data Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, ada sekitar 4,5 juta masyarakat yang sudah melakukan perekaman, tapi belum mendapatkan KTP fisiknya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menambahkan, sebetulnya telah terjadi lonjakan pencetakan dalam beberapa pekan terakhir.

 “Data bapak menteri (Mendagri, red) itu per Juni. Pada pertengahan Juli ini sudah meningkat 40 persen,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui, angka tersebut tetap tidak ideal jika melihat banyaknya jumlah masyarakat yang berstatus menunggu fisik KTP. Zudan menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala teknis. Seperti printer yang rusak, kehabisan tinta, pegawai dimutasi, hingga arus listrik yang byar pet.

“Seperti Ciamis dan garut itu lambat pencetakan karena printer hanya dua, padahal penduduknya banyak. Pokoknya kompleks, maklum ada 514 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Saat ini, upaya percepatan pun sedang dilakukan. Mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM) pegawai, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Harapannya, pemprov bisa melakukan supervisi dan pengawasan.


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
BERDASARKAN PENGAKUAN YULIANIS
Komisioner KPK Diduga Terima Uang Rp1 M oleh Nazaruddin, Begini Kronologinya
Senin, 24 Juli 2017 - 21:00 wib
TERKAIT ESKALASI ISRAEL
Bahas Insiden di Al Aqsa, OKI Segera Bersidang
Senin, 24 Juli 2017 - 20:45 wib
DINILAI TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT KECIL
KSPI Kritik Kebijakan Sri Mulyani soal Penurunan PTKP
Senin, 24 Juli 2017 - 20:27 wib
DUGAAN PELANGGARAN PANGAN
Kasus PT IBU, Polisi Belum Tetapkan Tersangka?
Senin, 24 Juli 2017 - 20:20 wib
DATANG KE PANSUS ANGKET KPK
Yulianis Heran KPK Istimewakan Nazarduddin, padahal...
Senin, 24 Juli 2017 - 20:15 wib
KEMBALI DIBURU PENGGEMAR
Chester Meninggal, Penjualan Album Linkin Park Melonjak
Senin, 24 Juli 2017 - 20:04 wib
UNDANG SEMUA FRAKSI KOALISI
PAN Tidak Diajak Bertemu Jokowi di Istana?
Senin, 24 Juli 2017 - 19:59 wib
SELAIN DIDUGA SEBAGAI BANDAR NARKOBA
Pretty Asmara Diduga Jadi Muncikari, Ini Kata Polisi
Senin, 24 Juli 2017 - 19:55 wib
USAI KELUARNYA PERPPU ORMAS
Dana Pramuka Tertahan karena HTI, Kemenpora Tunggu Klarifikasi Adhyaksa
Senin, 24 Juli 2017 - 19:48 wib
USAI KELUARNYA PERPPU ORMAS
Meski Beri Tahu Polisi, Acara HTI Akan Tetap Dibubarkan
Senin, 24 Juli 2017 - 19:42 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Komisioner KPK Diduga Terima Uang Rp1 M oleh Nazaruddin, Begini Kronologinya
Bahas Insiden di Al Aqsa, OKI Segera Bersidang

Senin, 24 Juli 2017 - 20:45 WIB

KSPI Kritik Kebijakan Sri Mulyani soal Penurunan PTKP
Begini Persiapan Pelaksanaan Haji 2017 Menurut Menteri Agama
Archandra Segera Evaluasi Semua Permen di Kementerian ESDM
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us