Wonderful Indonesia
KTP-EL
4 Jutaan Blangko KTP-el Menumpuk di Daerah
Senin, 17 Juli 2017 - 00:45 WIB > Dibaca 1280 kali Print | Komentar
4 Jutaan Blangko KTP-el Menumpuk di Daerah
SUKSESNYA lelang dan produksi blangko KTP-el awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik. Pasalnya, masalah baru justru muncul di tingkat akar rumput. Di mana proses pencetakan fisik KTP di daerah sangat lambat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dari 7 juta keping blangko yang dicetak awal tahun ini, 5,9 juta keping di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh penjuru Tanah Air. Sementara 1,1 juta keping lainya di stok di pusat.

Namun hingga pertengahan Juni lalu, dari 5,9 juta keping tersebut, yang sudah digunakan baru 1,6 juta keping atau 27 persen saja.

“Data kami menunjukkan bahwa masih ada 4,3 juta keping blanko di daerah yang belum terpakai,” ujarnya kepada wartawan, kemarin (16/7).

Lambatnya proses pencetakkan KTP-el yang terjadi di daerah sendiri cukup disayangkan. Sebab, jika merujuk data Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, ada sekitar 4,5 juta masyarakat yang sudah melakukan perekaman, tapi belum mendapatkan KTP fisiknya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menambahkan, sebetulnya telah terjadi lonjakan pencetakan dalam beberapa pekan terakhir.

 “Data bapak menteri (Mendagri, red) itu per Juni. Pada pertengahan Juli ini sudah meningkat 40 persen,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui, angka tersebut tetap tidak ideal jika melihat banyaknya jumlah masyarakat yang berstatus menunggu fisik KTP. Zudan menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala teknis. Seperti printer yang rusak, kehabisan tinta, pegawai dimutasi, hingga arus listrik yang byar pet.

“Seperti Ciamis dan garut itu lambat pencetakan karena printer hanya dua, padahal penduduknya banyak. Pokoknya kompleks, maklum ada 514 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Saat ini, upaya percepatan pun sedang dilakukan. Mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM) pegawai, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Harapannya, pemprov bisa melakukan supervisi dan pengawasan.


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
SAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF
Insiden Pencekalan Panglima TNI, Ini Ungkapan Penyesalan Kedubes AS
Selasa, 23 Oktober 2017 - 21:00 wib
KASUS DUGAAN SUAP
Soal Pengumpulan Uang untuk Auditor BPK, Saksi: Dirjen Kemendes Tahu
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:50 wib
TERPASANG DI SEJUMLAH JALAN IBU KOTA
Spanduk Pengusiran Warga Amerika Beredar Pasca-Insiden Panglima TNI
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:40 wib
TOLAK PERPPU ORMAS
Soal Rencana Aksi 2610, Polisi Akui Belum Dapat Informasi
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:30 wib
DISAMPAIKAN LANGSUNG KE MENHAN RI
Menhan AS Minta Maaf soal Pelarangan terhadap Panglima TNI
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:20 wib
TAK MASUK OBJEK PTUN
Salah Kamar, Gugatan Setnov kepada Dirjen Imingrasi Dikritik TPDI
Selasa, 23 Oktober 2017 - 20:00 wib
HAKIM KABULKAN GUGATAN
Resmi Menjanda, Nafa Urbach Berbagi Hak Asuh Anak dengan Zack Lee
Selasa, 23 Oktober 2017 - 19:50 wib
TOLAK PERPPU ORMAS
50 Ribu Massa Akan Kepung DPR dalam "Aksi 2610"
Selasa, 23 Oktober 2017 - 19:40 wib
DALAM SEBUAH WAWANCARA
Pernyataan Kapolri soal Kasus Pemerkosaan Tuai Kritik Menteri Yohana
Selasa, 23 Oktober 2017 - 19:30 wib
UNTUK 20 HARI KE DEPAN
Buntut Aksi Kritik Pemerintahan Jokowi-JK, Polisi Tahan Dua Mahasiswa
Selasa, 23 Oktober 2017 - 19:20 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Insiden Pencekalan Panglima TNI, Ini Ungkapan Penyesalan Kedubes AS
Spanduk Pengusiran Warga Amerika Beredar Pasca-Insiden Panglima TNI
Menhan AS Minta Maaf soal Pelarangan terhadap Panglima TNI
Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus untuk Dialog Antaragama
50 Ribu Massa Akan Kepung DPR dalam "Aksi 2610"

Senin, 23 Oktober 2017 - 19:40 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini