Wonderful Indonesia
Hari Ini HTI Ajukan JR ke MK
Klaim Dapat Dukungan Belasan Ormas
Senin, 17 Juli 2017 - 12:04 WIB > Dibaca 424 kali Print | Komentar
Klaim Dapat Dukungan Belasan Ormas
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017.
Berita Terkait



JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Hari ini (17/7), mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara (Jubir) HTI Ismail Yusanto menuturkan, JR yang diajukan oleh organisasi ini merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap Perppu Ormas. Sejak kali pertama Menko Polhukan Wiranto mengumumkan Perppu tersebut, HTI memang langsung bereaksi.

”Unsur pengadilan tidak ditempuh merupakan indikasi kediktatoran gaya baru,” ungkap dia, kemarin (16/7).

HTI berpendapat bahwa Perppu Ormas menunjukkan telah terjadi kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan badan hukum ormas yang sebelumnya tertera pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU Ormas) tidak ada dalam Perppu Ormas.

”Besok (hari ini, red) kami ajukan JR. Ada 17 ormas yang bergabung,” tutur Ismail.

Namun demikian, Ismail belum bersedia merinci seluruh ormas yang turut serta mengajukan JR terhadap Perppu Ormas. Yang pasti, mereka mendukung langkah HTI. ”Mereka pasti ikut,” kata dia percaya diri. ”Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,” tambahnya. Dia juga tidak menjelaskan secara detail materi gugatan yang bakal disampaikan hari ini.

Menurut Ismail, itu akan dia sampaikan secara keseluruhan pascamateri gugatan diterima oleh MK.

”Besok (hari ini, red) sekaligus kami jelaskan yang digugat,” jelas dia. Meski enggan menyampaikan secara rinci, dia menuturkan bahwa materi gugatan tidak jauh dari pasal pada UU Ormas yang dihapus dengan Perppu Ormas. ”Yang pasti menyangkut pasal-pasal itu,” tegasnya.(bay/syn/jpg)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
BERDASARKAN PENGAKUAN YULIANIS
Komisioner KPK Diduga Terima Uang Rp1 M oleh Nazaruddin, Begini Kronologinya
Senin, 24 Juli 2017 - 21:00 wib
TERKAIT ESKALASI ISRAEL
Bahas Insiden di Al Aqsa, OKI Segera Bersidang
Senin, 24 Juli 2017 - 20:45 wib
DINILAI TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT KECIL
KSPI Kritik Kebijakan Sri Mulyani soal Penurunan PTKP
Senin, 24 Juli 2017 - 20:27 wib
DUGAAN PELANGGARAN PANGAN
Kasus PT IBU, Polisi Belum Tetapkan Tersangka?
Senin, 24 Juli 2017 - 20:20 wib
DATANG KE PANSUS ANGKET KPK
Yulianis Heran KPK Istimewakan Nazarduddin, padahal...
Senin, 24 Juli 2017 - 20:15 wib
KEMBALI DIBURU PENGGEMAR
Chester Meninggal, Penjualan Album Linkin Park Melonjak
Senin, 24 Juli 2017 - 20:04 wib
UNDANG SEMUA FRAKSI KOALISI
PAN Tidak Diajak Bertemu Jokowi di Istana?
Senin, 24 Juli 2017 - 19:59 wib
SELAIN DIDUGA SEBAGAI BANDAR NARKOBA
Pretty Asmara Diduga Jadi Muncikari, Ini Kata Polisi
Senin, 24 Juli 2017 - 19:55 wib
USAI KELUARNYA PERPPU ORMAS
Dana Pramuka Tertahan karena HTI, Kemenpora Tunggu Klarifikasi Adhyaksa
Senin, 24 Juli 2017 - 19:48 wib
USAI KELUARNYA PERPPU ORMAS
Meski Beri Tahu Polisi, Acara HTI Akan Tetap Dibubarkan
Senin, 24 Juli 2017 - 19:42 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Komisioner KPK Diduga Terima Uang Rp1 M oleh Nazaruddin, Begini Kronologinya
Bahas Insiden di Al Aqsa, OKI Segera Bersidang

Senin, 24 Juli 2017 - 20:45 WIB

KSPI Kritik Kebijakan Sri Mulyani soal Penurunan PTKP
Begini Persiapan Pelaksanaan Haji 2017 Menurut Menteri Agama
Archandra Segera Evaluasi Semua Permen di Kementerian ESDM
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us