Wonderful Indonesia
Hari Ini HTI Ajukan JR ke MK
Klaim Dapat Dukungan Belasan Ormas
Senin, 17 Juli 2017 - 12:04 WIB > Dibaca 541 kali Print | Komentar
Klaim Dapat Dukungan Belasan Ormas
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017.
Berita Terkait



JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Hari ini (17/7), mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara (Jubir) HTI Ismail Yusanto menuturkan, JR yang diajukan oleh organisasi ini merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap Perppu Ormas. Sejak kali pertama Menko Polhukan Wiranto mengumumkan Perppu tersebut, HTI memang langsung bereaksi.

”Unsur pengadilan tidak ditempuh merupakan indikasi kediktatoran gaya baru,” ungkap dia, kemarin (16/7).

HTI berpendapat bahwa Perppu Ormas menunjukkan telah terjadi kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan badan hukum ormas yang sebelumnya tertera pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU Ormas) tidak ada dalam Perppu Ormas.

”Besok (hari ini, red) kami ajukan JR. Ada 17 ormas yang bergabung,” tutur Ismail.

Namun demikian, Ismail belum bersedia merinci seluruh ormas yang turut serta mengajukan JR terhadap Perppu Ormas. Yang pasti, mereka mendukung langkah HTI. ”Mereka pasti ikut,” kata dia percaya diri. ”Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,” tambahnya. Dia juga tidak menjelaskan secara detail materi gugatan yang bakal disampaikan hari ini.

Menurut Ismail, itu akan dia sampaikan secara keseluruhan pascamateri gugatan diterima oleh MK.

”Besok (hari ini, red) sekaligus kami jelaskan yang digugat,” jelas dia. Meski enggan menyampaikan secara rinci, dia menuturkan bahwa materi gugatan tidak jauh dari pasal pada UU Ormas yang dihapus dengan Perppu Ormas. ”Yang pasti menyangkut pasal-pasal itu,” tegasnya.(bay/syn/jpg)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Sebagian Mengkhawatirkan
32 Mobdin DPRD Dikembalikan
Kamis, 21 September 2017 - 13:53 wib

9 Desember Pilkades Serentak
Kamis, 21 September 2017 - 13:52 wib
KAB ROKAN HILIR
Simaan Quran Harus Dipertahankan
Kamis, 21 September 2017 - 13:52 wib
KAB PELALAWAN
13 Sekolah Segera Direhab
Kamis, 21 September 2017 - 13:40 wib
SIAK
Bupati Ajak Masyarakat Bertani Bahan Pokok
Kamis, 21 September 2017 - 13:27 wib
Bila Sebut Blangko KTP-el Kosong
Ancam Pecat Kadis Dukcapil Daerah
Kamis, 21 September 2017 - 13:02 wib
KAB KUANSING
Dua Desa di Hulu Kuantan Rawan Banjir
Kamis, 21 September 2017 - 12:58 wib
KAB ROKAN HILIR
Wacana Bupati Direspon Disdukcapil
Kamis, 21 September 2017 - 12:46 wib
KAB KUANSING
Mursini Apresiasi Pegadaian
Kamis, 21 September 2017 - 12:34 wib
TEMBILAHAN
Perkelapaan Pengaruhi Ekonomi Masyarakat
Kamis, 21 September 2017 - 12:26 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Ancam Pecat Kadis Dukcapil Daerah

Kamis, 21 September 2017 - 13:02 WIB

Karet-Sawit Dibarter Sukhoi SU-35

Kamis, 21 September 2017 - 12:09 WIB

Presiden Enggan Bertemu Pansus

Kamis, 21 September 2017 - 11:19 WIB

Demi Indonesia, PBNU Sarankan Pemerintah Rekonsiliasi dengan PKI
Pengamat: Citra Jokowi Dipertaruhkan Terkait Pemutaran Film G30S/PKI
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us