Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
SEBAGAIMANA KEBIJAKAN KEMENKOMINFO
Telegram Diblokir atas Permintaan Polri, Ini Alasannya
Senin, 17 Juli 2017 - 15:44 WIB > Dibaca 341 kali Print | Komentar
Telegram Diblokir atas Permintaan Polri, Ini Alasannya
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemblokiran Telegram sebelumnya tidak pernah diusulkan Kepolisian Republik Indonesia (polri). Akan tetapi, akhirnya mereka berpikir itu harus dilakukan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, itu karena penyedia Telegram enggan memberi akses bagi pihaknya untuk menelusuri kecurigaan aplikasi tersebut menjadi alat komunikasi para teroris.

Termasuk, siapa yang menyebarkan paham radikal dan memerintahkan melakukan pengeboman pada sejumlah wilayah di Indonesia.

"Tapi nggak dilayani. Nggak ditanggapi. Ya kalau nggak ditanggapi kami tutup," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Tito, kecurigaan Polri bahwa aplikasi Telegram digunakan untuk komunikasi para teroris menguat karena aplikasi Telegram memiliki fitur end to end encryption. Jadi, pesan, video, dan foto yang dikirimkan via Telegram tidak bisa dibaca oleh orang lain.

Termasuk oleh pihak Telegram sendiri, penjahat cyber, dan juga lembaga penegak hukum. Kemudian, fitur Telegram juga mampu menampung grup hingga 10 ribu. Akhirnya di sana juga bisa menyebarkan paham-paham radikal atau mengajarkan langsung cara membuat bom hingga terjadilah fenomena lone wolf self radicalitation.

Dengan aplikasi Telegram, teroris dan jaringan serta individu yang terpengaruh paham radikal tersebut pun tidak perlu bertatap muka. Lagi pula, imbuhnya, dari hasil penelusuran Densus 88, ada sejumlah kasus aksi terorisme yang menggunakan aplikasi tersebut.

"Jadi gini, telegram ini dari hasil temuan Polri khususnya densus. Ada 17 kasus yang terjadi semenjak 2016 termasuk bom Tamrin. Semua dari hasil investigasi menggunakan saluran komunikasi telegram," sebutnya.

Sementara itu, terkait pihak Telegram yang meminta Kemenkominfo membuka kembali pemblokiran tersebut, dia mempersilakannya. Namun, perlu ditegaskan supaya pihak Telegram juga memberi akses bagi Polri.

"Fine,  kalau mau dibuka lagi fine, tapi kami boleh diberikan akses kalau sudah ada data data yang ini kaitannya dengan terorisme diberi akses dan yang radikal, dan yang mengajari cara membuat bom, kami diberi akses siapa mereka itu. Kalau mereka sudah deal dengan kita, Menkominfo, saya pikir fine," tuntasnya. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Sebagian Mengkhawatirkan
32 Mobdin DPRD Dikembalikan
Kamis, 21 September 2017 - 13:53 wib

9 Desember Pilkades Serentak
Kamis, 21 September 2017 - 13:52 wib
KAB ROKAN HILIR
Simaan Quran Harus Dipertahankan
Kamis, 21 September 2017 - 13:52 wib
KAB PELALAWAN
13 Sekolah Segera Direhab
Kamis, 21 September 2017 - 13:40 wib
SIAK
Bupati Ajak Masyarakat Bertani Bahan Pokok
Kamis, 21 September 2017 - 13:27 wib
Bila Sebut Blangko KTP-el Kosong
Ancam Pecat Kadis Dukcapil Daerah
Kamis, 21 September 2017 - 13:02 wib
KAB KUANSING
Dua Desa di Hulu Kuantan Rawan Banjir
Kamis, 21 September 2017 - 12:58 wib
KAB ROKAN HILIR
Wacana Bupati Direspon Disdukcapil
Kamis, 21 September 2017 - 12:46 wib
KAB KUANSING
Mursini Apresiasi Pegadaian
Kamis, 21 September 2017 - 12:34 wib
TEMBILAHAN
Perkelapaan Pengaruhi Ekonomi Masyarakat
Kamis, 21 September 2017 - 12:26 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bos Besar Produsen CC Ditangkap

Kamis, 21 September 2017 - 10:44 WIB

Garis Polisi Proyek Ruang Pengawas Dilepas

Kamis, 21 September 2017 - 10:10 WIB

JPU Sebut Uang Diberi ke ZH

Kamis, 21 September 2017 - 09:41 WIB

Polisi Amankan Bandara Terkait Kabar Kepulangan Habib Rizieq
Tak Hadiri Panggilan Pansus Hak Angket, Ini Alasan KPK

Rabu, 20 September 2017 - 20:30 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us