Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
SEBAGAIMANA KEBIJAKAN KEMENKOMINFO
Telegram Diblokir atas Permintaan Polri, Ini Alasannya
Senin, 17 Juli 2017 - 15:44 WIB > Dibaca 494 kali Print | Komentar
Telegram Diblokir atas Permintaan Polri, Ini Alasannya
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemblokiran Telegram sebelumnya tidak pernah diusulkan Kepolisian Republik Indonesia (polri). Akan tetapi, akhirnya mereka berpikir itu harus dilakukan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, itu karena penyedia Telegram enggan memberi akses bagi pihaknya untuk menelusuri kecurigaan aplikasi tersebut menjadi alat komunikasi para teroris.

Termasuk, siapa yang menyebarkan paham radikal dan memerintahkan melakukan pengeboman pada sejumlah wilayah di Indonesia.

"Tapi nggak dilayani. Nggak ditanggapi. Ya kalau nggak ditanggapi kami tutup," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Tito, kecurigaan Polri bahwa aplikasi Telegram digunakan untuk komunikasi para teroris menguat karena aplikasi Telegram memiliki fitur end to end encryption. Jadi, pesan, video, dan foto yang dikirimkan via Telegram tidak bisa dibaca oleh orang lain.

Termasuk oleh pihak Telegram sendiri, penjahat cyber, dan juga lembaga penegak hukum. Kemudian, fitur Telegram juga mampu menampung grup hingga 10 ribu. Akhirnya di sana juga bisa menyebarkan paham-paham radikal atau mengajarkan langsung cara membuat bom hingga terjadilah fenomena lone wolf self radicalitation.

Dengan aplikasi Telegram, teroris dan jaringan serta individu yang terpengaruh paham radikal tersebut pun tidak perlu bertatap muka. Lagi pula, imbuhnya, dari hasil penelusuran Densus 88, ada sejumlah kasus aksi terorisme yang menggunakan aplikasi tersebut.

"Jadi gini, telegram ini dari hasil temuan Polri khususnya densus. Ada 17 kasus yang terjadi semenjak 2016 termasuk bom Tamrin. Semua dari hasil investigasi menggunakan saluran komunikasi telegram," sebutnya.

Sementara itu, terkait pihak Telegram yang meminta Kemenkominfo membuka kembali pemblokiran tersebut, dia mempersilakannya. Namun, perlu ditegaskan supaya pihak Telegram juga memberi akses bagi Polri.

"Fine,  kalau mau dibuka lagi fine, tapi kami boleh diberikan akses kalau sudah ada data data yang ini kaitannya dengan terorisme diberi akses dan yang radikal, dan yang mengajari cara membuat bom, kami diberi akses siapa mereka itu. Kalau mereka sudah deal dengan kita, Menkominfo, saya pikir fine," tuntasnya. (dna)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Ada 5 Artis Teman Roro Fitria Nikmati Sabu, Siapa?
Senin, 26 Februari 2018 - 01:58 wib
MENGENANG KISAH ASMARA
Sihar Sitorus dan Istri: Ibarat si Ucok Nembak Cinta si Butet
Senin, 26 Februari 2018 - 01:36 wib
SEBUT TAK PENUHI SYARAT
KPU Sumut Bersikukuh Pasangan JR Saragih-Ance Tak Layak Maju
Senin, 26 Februari 2018 - 01:14 wib
PENGUNGKAPAN KASUS NOVEL BASWEDAN
Lebih 900 Telepon, 500 SMS Tapi Hasil Masih Minim
Senin, 26 Februari 2018 - 00:08 wib
DITEMANI ANAK DAN MENANTU
Jokowi Tonton Film "Dilan 1990" Rindu Berat pada Istri
Senin, 26 Februari 2018 - 00:02 wib
HARI INI DI PN JAKARTA UTARA
Ahok Peninjauan Kembali, Ribuan Orang Kawal Sidang
Senin, 25 Februari 2018 - 22:20 wib
HADAPI PEMILU PARLEMEN 2018
Polisi Malaysia Dilarang Bepergian ke Luar Negeri
Senin, 25 Februari 2018 - 22:15 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Lebih 900 Telepon, 500 SMS Tapi Hasil Masih Minim

Senin, 26 Februari 2018 - 00:08 WIB

KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur, Tapi...
Ahok Peninjauan Kembali, Ribuan Orang Kawal Sidang

Minggu, 25 Februari 2018 - 22:20 WIB

KPU Diputus Tidak Bersalah

Minggu, 25 Februari 2018 - 11:42 WIB

Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum

Jumat, 23 Februari 2018 - 19:12 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us