Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
MESKI PERPPU SUDAH DITERBITKAN
Pembubaran Orgainisasi Anti-Pancasila Dibubarkan Tunggu Kesepakatan DPR
Senin, 17 Juli 2017 - 16:49 WIB > Dibaca 454 kali Print | Komentar
Pembubaran Orgainisasi Anti-Pancasila Dibubarkan Tunggu Kesepakatan DPR
Menko Polhukam Wiranto. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Nasib organisasi yang berseberangan dengan Pancasila belum diketahui kelanjutannya usai diterbitkannya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas oleh pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah pun belum terlihat bertindak tegas. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, pemerintah sampai saat ini belum bergerak mencabut izin ‎atau membubarkan ormas tersebut.

Itu karena masih menunggu persetujuan dari DPR.

"Iya tunggu dulu dari DPR, tunggu ada kesepakatan dulu," katanya dalam konfrensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Pemerintah sebelumnya telah mencabut izin Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap akan berupaya mengubah dasar negara dari Pancasila ke Khilafaf. Keputusan pembubaran itu lantas ditentang oleh HTI dan mereka menempuh jalur hukum.

Meski begitu, mantan Panglima ABRI ini berharap DPR bisa menyetujui adanya Perppu tersebut. Pasalnya, semua pihak tentu tidak ingin ideologi bangsa Indonesia dirusak dengan paham-paham lain yang dianut oleh ormas anti-Pancasila.

"Apa mau ideologi negara ini digerogoti, atau mau ideologi dirobohkan, kemudian dibiarkan Indonesia seperti Irak, atau seperti Syria," tuturnya.

Karena itu, kata Wiranto lagi, tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Perppu sudah sangat tepat. Ideologi yang telah diciptakan para pendiri bangsa harus tetap dijaga.

"Jadi, kalau ini hanya demi tujuan politik, lebih baik pemerintah tidak berbuat macam-macam," tuntasnya. (cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TEMBILAHAN
Bupati Inhil Terima Anugerah PAUD Tingkat Nasional 2017
Selasa, 21 November 2017 - 11:42 wib

Pemko Diminta Lapor Polisi Bendahara Dishub Kabur
Selasa, 21 November 2017 - 10:55 wib

Pengemudi Roda Empat Ikut Dirazia KTP
Selasa, 21 November 2017 - 10:53 wib

Jual HP Demi Bayar Denda
Selasa, 21 November 2017 - 10:51 wib

Jalan Rusak Bikin Waswas
Selasa, 21 November 2017 - 10:48 wib

Ambil Nomor Antrean Imigrasi Lewat Online
Selasa, 21 November 2017 - 10:43 wib
Dinding Runtuh, Sering Luber
Banyak TPS Resmi Sudah Tak Layak
Selasa, 21 November 2017 - 10:42 wib
Orang-orang di Balik Gaya Rambut Presiden-presiden Indonesia (3–Habis)
Takut Salah Bicara, Tak Berani Ajak Ngobrol Habibie
Selasa, 21 November 2017 - 10:36 wib

SDN 48 Pekanbaru Terapkan Satu Kantong Sampah Satu Siswa
Selasa, 21 November 2017 - 10:34 wib

Mitos yang Berkembang dalam Tuberculosis
Selasa, 21 November 2017 - 10:32 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Pertama Diperiksa, Konsultan Pengawas RTH Langsung Ditahan
Gamawan Fauzi Pernah Ancam Andi Narogong

Selasa, 21 November 2017 - 00:45 WIB

Meski Novanto Sudah Ditahan, KPK Tak Boleh Lengah

Selasa, 21 November 2017 - 00:32 WIB

Tiga Pimpinan Parpol yang Jadi Pesakitan Sebelum Setya Novanto
Punya 23 Unit Tanah dan Bangunan, Ini Jumlah Kekayaan Setya Novanto
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us