Wonderful Indonesia
PEMERINTAH TAK LAKSANAKAN PUTUSAN MK
Fadli Zon: Prabowo Terjegal Jadi Capres karena PT 20 Persen
Senin, 17 Juli 2017 - 17:06 WIB > Dibaca 483 kali Print | Komentar
Fadli Zon: Prabowo Terjegal Jadi Capres karena PT 20 Persen
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presidential threshold (PT) di Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), sebaiknya tidak lagi ada. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Menurut Fadli, itu sebagaimana telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sifatnya final dan mengikat. Meski begitu, dia menilai sekarang ini dipaksakan harus ada PT.

"Dipaksakan sebagai keputusan politik, bukan putusan hukum konstitusional dan ketatanegaraan kita," katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Dia lantas mengingatkan partai-partai lain agar jernih melihat persoalan itu dan jangan hanya karena mau mendukung satu kandidat capres apalagi merancang skenario calon tunggal di Pilpres 2019.

Menurutnya, itu sangat tidak bagus untuk demokrasi Indonesia.

"Jelas kok arahnya ini mau dibikin semacam calon tunggal. Partai-partai itu mau membikin calon tunggal, kalaupun ada ya (calon) boneka saja," tuturnya.

Fadli pun mengingatkan jangan sampai PT 20 persen dijadikan alat untuk menjegal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai capres.

"Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," tegasnya.

Pemerintah, sambungnya, juga berupaya menggunakan presidential threshold yang lama dan sudah basi. Fadli menegaskan, secara logika, penggunaan presidential threshold itu tidak masuk akal.

Kecuali, tambahnya, pemilihan legislatif dan presiden tidak dilakukan serentak.

"Saya kira logika itu adalah logika untuk menjegal," singkatnya.

Karena itu, kata dia, dirinya akan menempuh semua langkah-langkah termasuk melakukan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) supaya demokrasi tetap dalam aturan. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
BERDASARKAN PENGAKUAN YULIANIS
Komisioner KPK Diduga Terima Uang Rp1 M oleh Nazaruddin, Begini Kronologinya
Senin, 24 Juli 2017 - 21:00 wib
TERKAIT ESKALASI ISRAEL
Bahas Insiden di Al Aqsa, OKI Segera Bersidang
Senin, 24 Juli 2017 - 20:45 wib
DINILAI TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT KECIL
KSPI Kritik Kebijakan Sri Mulyani soal Penurunan PTKP
Senin, 24 Juli 2017 - 20:27 wib
DUGAAN PELANGGARAN PANGAN
Kasus PT IBU, Polisi Belum Tetapkan Tersangka?
Senin, 24 Juli 2017 - 20:20 wib
DATANG KE PANSUS ANGKET KPK
Yulianis Heran KPK Istimewakan Nazarduddin, padahal...
Senin, 24 Juli 2017 - 20:15 wib
KEMBALI DIBURU PENGGEMAR
Chester Meninggal, Penjualan Album Linkin Park Melonjak
Senin, 24 Juli 2017 - 20:04 wib
UNDANG SEMUA FRAKSI KOALISI
PAN Tidak Diajak Bertemu Jokowi di Istana?
Senin, 24 Juli 2017 - 19:59 wib
SELAIN DIDUGA SEBAGAI BANDAR NARKOBA
Pretty Asmara Diduga Jadi Muncikari, Ini Kata Polisi
Senin, 24 Juli 2017 - 19:55 wib
USAI KELUARNYA PERPPU ORMAS
Dana Pramuka Tertahan karena HTI, Kemenpora Tunggu Klarifikasi Adhyaksa
Senin, 24 Juli 2017 - 19:48 wib
USAI KELUARNYA PERPPU ORMAS
Meski Beri Tahu Polisi, Acara HTI Akan Tetap Dibubarkan
Senin, 24 Juli 2017 - 19:42 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
PAN Tidak Diajak Bertemu Jokowi di Istana?

Senin, 24 Juli 2017 - 19:59 WIB

Dana Pramuka Tertahan karena HTI, Kemenpora Tunggu Klarifikasi Adhyaksa
Siap Terima PAN, Ini Kata Gerindra

Senin, 24 Juli 2017 - 19:12 WIB

Yulianis Merasa Jadi Tumbal dalam Kasus Nazaruddin
Pengamat: Amien Rais Dukung Prabowo karena Langkah Jokowi
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us