Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KASUS E-KTP
Sebelum Lebaran, Penetapan Tersangka Setya Novanto Telah Disetujui
Senin, 17 Juli 2017 - 20:19 WIB > Dibaca 724 kali Print | Komentar
Sebelum Lebaran, Penetapan Tersangka Setya Novanto Telah Disetujui
Ketua DPR Setya Novanto. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terjawab sudah akhirnya lika-liku mengenai nasib Ketua DPR Setyo Novanto dalam sengkarut kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Pasalnya, setelah sekian kali lolos dari jeratan hukum, dia akhirnya resmi ditetapkan tersangka oleh KPK.

’’Setelah mencermati fakta persidangan kedua terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus e-KTP, KPK menemukan bukti permulaaan yang cukup seorang lagi sebagai tersangka. KPK Menetapkan saudara SN (Setya Novanto),’’ ujar Ketua KPK Agus Raharjo, dalam konferensi pers di kantornya Senin (17/7/2017) petang.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, kesepakatan untuk menaikkan status hukum petinggi Partai Golkar itu dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin.

’’Untuk ekspose (gelar perkara) terakhir Rabu (21/6/2017) pagi. Penyidik paparkan materi ke pimpinan dan pimpinan akhirnya setuju menaikkan status hukum yang bersangkutan menjadi tersangka,‘’ kata sumber internal KPK kepada JawaPos.com, Kamis (6/7/2017).

Selain dihadiri penyidik dan pimpinan, tampak hadir sejumlah pejabat teras KPK di Deputi Penindakan. Mereka saling beradu argumentasi perihal pendapatnya, terkait penetapan Setnov sebagai tersangka, sebelum akhirnya keputusan bulat diambil.

Setelah kesepakatan tercapai, akhirnya dibuatlah surat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), sebelum Sprindik dikeluarkan. Surat perintah penyidikan (Sprindik) sendiri baru ditanda tangani usai lebaran, karena menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan politikus partai berlambang beringin tersebut sebagai tersangka.

Sebelumnya, terkait sengkarut perkara itu, dalam surat dakwaan JPU KPK, Setya Novanto bersama-sama mantan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, disebut-sebut merupakan pihak yang mengatur proses persetujuan anggaran proyek e-KTP di DPR. Atas lobi-lobi yang dilakukan keduanya, jaksa menengarai Setnov dan Andi Narogong mendapat jatah 11 persen (Rp574,2 miliar).

Hal yang sama juga didapat Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, yakni sebesar 11 persen (Rp574,2 miliar). Atas tudingan yang dialamatkan terhadapnya, Setnov beberapa kali telah membantah terlibat dalam perkara tersebut.(wnd)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Ada 5 Artis Teman Roro Fitria Nikmati Sabu, Siapa?
Senin, 26 Februari 2018 - 01:58 wib
MENGENANG KISAH ASMARA
Sihar Sitorus dan Istri: Ibarat si Ucok Nembak Cinta si Butet
Senin, 26 Februari 2018 - 01:36 wib
SEBUT TAK PENUHI SYARAT
KPU Sumut Bersikukuh Pasangan JR Saragih-Ance Tak Layak Maju
Senin, 26 Februari 2018 - 01:14 wib
PENGUNGKAPAN KASUS NOVEL BASWEDAN
Lebih 900 Telepon, 500 SMS Tapi Hasil Masih Minim
Senin, 26 Februari 2018 - 00:08 wib
DITEMANI ANAK DAN MENANTU
Jokowi Tonton Film "Dilan 1990" Rindu Berat pada Istri
Senin, 26 Februari 2018 - 00:02 wib
HARI INI DI PN JAKARTA UTARA
Ahok Peninjauan Kembali, Ribuan Orang Kawal Sidang
Senin, 25 Februari 2018 - 22:20 wib
HADAPI PEMILU PARLEMEN 2018
Polisi Malaysia Dilarang Bepergian ke Luar Negeri
Senin, 25 Februari 2018 - 22:15 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Lebih 900 Telepon, 500 SMS Tapi Hasil Masih Minim

Senin, 26 Februari 2018 - 00:08 WIB

KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur, Tapi...
Ahok Peninjauan Kembali, Ribuan Orang Kawal Sidang

Minggu, 25 Februari 2018 - 22:20 WIB

KPU Diputus Tidak Bersalah

Minggu, 25 Februari 2018 - 11:42 WIB

Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum

Jumat, 23 Februari 2018 - 19:12 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us