Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KASUS E-KTP
Sebelum Lebaran, Penetapan Tersangka Setya Novanto Telah Disetujui
Senin, 17 Juli 2017 - 20:19 WIB > Dibaca 607 kali Print | Komentar
Sebelum Lebaran, Penetapan Tersangka Setya Novanto Telah Disetujui
Ketua DPR Setya Novanto. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terjawab sudah akhirnya lika-liku mengenai nasib Ketua DPR Setyo Novanto dalam sengkarut kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Pasalnya, setelah sekian kali lolos dari jeratan hukum, dia akhirnya resmi ditetapkan tersangka oleh KPK.

’’Setelah mencermati fakta persidangan kedua terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus e-KTP, KPK menemukan bukti permulaaan yang cukup seorang lagi sebagai tersangka. KPK Menetapkan saudara SN (Setya Novanto),’’ ujar Ketua KPK Agus Raharjo, dalam konferensi pers di kantornya Senin (17/7/2017) petang.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, kesepakatan untuk menaikkan status hukum petinggi Partai Golkar itu dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin.

’’Untuk ekspose (gelar perkara) terakhir Rabu (21/6/2017) pagi. Penyidik paparkan materi ke pimpinan dan pimpinan akhirnya setuju menaikkan status hukum yang bersangkutan menjadi tersangka,‘’ kata sumber internal KPK kepada JawaPos.com, Kamis (6/7/2017).

Selain dihadiri penyidik dan pimpinan, tampak hadir sejumlah pejabat teras KPK di Deputi Penindakan. Mereka saling beradu argumentasi perihal pendapatnya, terkait penetapan Setnov sebagai tersangka, sebelum akhirnya keputusan bulat diambil.

Setelah kesepakatan tercapai, akhirnya dibuatlah surat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), sebelum Sprindik dikeluarkan. Surat perintah penyidikan (Sprindik) sendiri baru ditanda tangani usai lebaran, karena menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan politikus partai berlambang beringin tersebut sebagai tersangka.

Sebelumnya, terkait sengkarut perkara itu, dalam surat dakwaan JPU KPK, Setya Novanto bersama-sama mantan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, disebut-sebut merupakan pihak yang mengatur proses persetujuan anggaran proyek e-KTP di DPR. Atas lobi-lobi yang dilakukan keduanya, jaksa menengarai Setnov dan Andi Narogong mendapat jatah 11 persen (Rp574,2 miliar).

Hal yang sama juga didapat Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, yakni sebesar 11 persen (Rp574,2 miliar). Atas tudingan yang dialamatkan terhadapnya, Setnov beberapa kali telah membantah terlibat dalam perkara tersebut.(wnd)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Sebagian Mengkhawatirkan
32 Mobdin DPRD Dikembalikan
Kamis, 21 September 2017 - 13:53 wib

9 Desember Pilkades Serentak
Kamis, 21 September 2017 - 13:52 wib
KAB ROKAN HILIR
Simaan Quran Harus Dipertahankan
Kamis, 21 September 2017 - 13:52 wib
KAB PELALAWAN
13 Sekolah Segera Direhab
Kamis, 21 September 2017 - 13:40 wib
SIAK
Bupati Ajak Masyarakat Bertani Bahan Pokok
Kamis, 21 September 2017 - 13:27 wib
Bila Sebut Blangko KTP-el Kosong
Ancam Pecat Kadis Dukcapil Daerah
Kamis, 21 September 2017 - 13:02 wib
KAB KUANSING
Dua Desa di Hulu Kuantan Rawan Banjir
Kamis, 21 September 2017 - 12:58 wib
KAB ROKAN HILIR
Wacana Bupati Direspon Disdukcapil
Kamis, 21 September 2017 - 12:46 wib
KAB KUANSING
Mursini Apresiasi Pegadaian
Kamis, 21 September 2017 - 12:34 wib
TEMBILAHAN
Perkelapaan Pengaruhi Ekonomi Masyarakat
Kamis, 21 September 2017 - 12:26 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Bos Besar Produsen CC Ditangkap

Kamis, 21 September 2017 - 10:44 WIB

Garis Polisi Proyek Ruang Pengawas Dilepas

Kamis, 21 September 2017 - 10:10 WIB

JPU Sebut Uang Diberi ke ZH

Kamis, 21 September 2017 - 09:41 WIB

Polisi Amankan Bandara Terkait Kabar Kepulangan Habib Rizieq
Tak Hadiri Panggilan Pansus Hak Angket, Ini Alasan KPK

Rabu, 20 September 2017 - 20:30 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us