Depan >> Opini >> Opini >>

Dr Leny Nofianti MS SE MSi Ak

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Mewujudkan Good Governance

31 Desember 2012 - 08.17 WIB > Dibaca 29829 kali | Komentar
 

Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus.

Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2007), Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Terkait dengan itu, pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D.

Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 23 UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara segera setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewajiban pemerintah untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan negara. Pernyataan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah (pemda).

Pemda juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan membuat laporan keuangan daerah.

Pemerintah daerah wajib membuat laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD), laporan ini adalah laporan kinerja yang dirancang untuk publik dan dipublikasikan di media atau tempat-tempat umum. Laporan ini diperlukan agar rakyat mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah daerahnya.

Pemprov Riau di tahun 2012 ini tidak dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai prestasi yang telah diperoleh pada tahun 2011.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI perwakilan Riau, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau 2011 banyak menemukan permasalahan, terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2012 ini.

Menyambut Rencana Anggaran Pendapatan tahun 2013 nanti mencapai Rp.6.599 Triliun atau menurun 0,60 persen dari anggaran pendapatan dalam APBD tahun 2012 sebesar Rp.6.639 Triliun, yang disampaikan oleh Gubernur Riau (Gubri) dalam pidato pengantar nota keuangan dan rancangan pendapat peraturan daerah tentang APBD Riau tahun 2013 di Ruang Paripurna DPRD Riau  tanggal 17 Desember 2012 kemarin, diharapkan pelaporan keuangan pemerintah daerah  juga menjadi lebih baik dan medapatkan lagi prestasi WTP.  

Sehingga sasaran good governance dapat tercapai, dengan salah satu kriterianya  dari Akuntabilitas kinerja pemerintah yang kredibel.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji permasalahan-permasalahan berkaitan akuntabilitas kinerja Pemda dan solusi yang dapat menjadi masukan bagi pemda Provinsi Riau demi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) di tahun yang akan datang.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tidak adanya laporan keuangan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas.

Tuntutan akuntabilitas di sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Pada sektor publik, instansi pemda kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kabupaten/Kota merupakan instansi pemerintah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu mempunyai kewajiban membuat akuntabilitas kinerja sebagai suatu perwujudan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penggunaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Sasaran akuntabilitas keuangan instansi Pemda sebagai sub sistem dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999) adalah:

Pertama, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif  dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Kedua, terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Ketiga, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan keempat, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Dengan tercapainya sasaran tersebut terwujudlah good governance, tetapi kondisi ini sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada.

Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian yang menggambarkan bahwa akuntabilitas instansi pemerintah belum berjalan sepenuhnya.

Kebutuhan akan akuntabilitas (Shoulders dan Freeman, 2003) terjadi antara (1) State  and Local Government (SLG) and their constituencies, (2) SLG and other Government, (3) the SLG,own legislative and executive bodies.

Dalam hal ini masyarakat/konstituen dianalogikan sebagai “principal” yang memberi mandat  kepada “agent” yaitu pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme politik diberi kekuasaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan pemerintah daerah atas nama masyarakat.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah dinas kabupaten/kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat.

Pada Pemda Kabupaten/Kota di Propinsi Riau, setiap Dinas Kabupaten/kota sebagai unsur pelaksana Pemda dan sekaligus sebagai penerima dan pengguna anggaran membuat akuntabilitas keuangan dan kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Masalahnya apakah akuntabilitas yang dibuat oleh instansi Pemda dalam hal ini dinas kabupaten/kota telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu akuntabilitas keuangan yang kredibel.

Akuntabilitas keuangan yang kredibel memuat informasi yang akurat/handal dan valid yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah yang bersangkutan.

Untuk menghasilkan akuntabilitas instansi yang kredibel perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang kompeten, unsur pengawasan dan pelaksanaan audit yang profesional. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas instansi berisi informasi yang tidak mengandung kesalahan yang material dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Reformasi yang berlangsung telah memberikan warna dan pengaruh pada administrasi publik, yaitu untuk menempatkan kembali fungsi aparatur pemerintahan selaku pelayan publik.

Untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan publik.

Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini adalah keterbatasan aparatur Pemda yang berkualitas, ini menjadi suatu fenomena yang sekaligus menjadi masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia (Enceng, dkk ; 2008)

Budiono (2010) meminta agar seluruh instansi pemerintah meningkatkan kualitas laporan  pertanggungjawaban keuangan Pemerintah dan menugaskan Wakil Presiden RI untuk mengkoordinasikan upaya perbaikan tersebut. Untuk itu Wakil Presiden RI mengingatkan bahwa penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah.

Salah satu programnya adalah pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya Budiono (2010) juga meminta kepada APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) agar meningkatkan kerja samanya dengan seluruh jajaran instansi pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) untuk menerapkan SPIP secara optimal sesuai dengan time frame yang ditetapkan serta merancang suatu action plan pembinaan SPIP salah satunya dengan  meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APIP.

Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa SPIP memiliki dua dasar utama berupa penguatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan tulang punggung reformasi birokrasi. Sehingga salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara adalah reformasi birokrasi.

Jadi, semua birokrat, baik di kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan Pemda atau singkatnya semua aparatur negara harus direformasi mindset dan kulturnya supaya kembali ke jati dirinya.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa APIP terutama BPKP sudah mulai melakukan reposisi dan revitalisasi yang menjadikan BPKP sebagai assistant consulting. Bukan watchdog yang mencari kesalahan, apalagi menjebak. BPKP lebih memberikan langkah pencegahan dan  memberikan nasehat.

Pada tubuh pemda terdapat aparat pengawasan fungsional pemerintah kabupaten/kota yang membantu pimpinan daerah dalam melakukan pengawasan, apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah ditentukan. Pristwanto dalam Konversi KASP di Semarang, 21 April 2001  menjelaskan bahwa:

“Guna mewujudkan program good governance, profesionalisme auditor merupakan tonggak utama dalam berkinerja. Bukti merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap remeh dalam sebuah temuan pada setiap pemeriksaan. Tuntutan auditor bukan lagi sebanyak-banyak temuan dan sebanyak-banyak kerugian yang harus dikembalikan ke kas negara, tetapi profesionalisme sangat diutamakan”.

Internal auditor dituntut secara profesional dalam berbagai hal yang berkaitan dengan upaya memperbaiki standar kualitas, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut dan evaluasi hasil pemeriksaan.

Oleh sebab itu sikap profesionalisme internal auditor sudah menjadi tuntutan jaman, sebab hanya yang bersikap dan berpandangan profesional yang akan memberikan kontribusi yang besar baik bagi organisasi maupun individu.

APIP berperan dalam mengawal penyelenggaraan SPIP dan pencapaian target-target pembangunan nasional. APIP, yang meliputi Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat pada Kementerian Lembaga dan Inspektorat di daerah diharapkan dapat berperan sebagai quality assurance atas kegiatan pelaksanaan pembangunan, sehingga pimpinan Instansi Pemerintah akan memperoleh keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan pembangunan (Budiono, 2010).

Kemampuan dalam menemukan penyimpangan dan mengungkapkannya secara terbuka, perlu didukung dengan kemampuan mempertanggungjawabkan keakuratan dan kecermatan hasil pemeriksaan yang diungkapkan itu.

Dalam hal ini, dukungan profesionalisme dan integritas auditor menjadi taruhan.

Salah satu wujud keberhasilan auditor profesional yang nantinya dapat segera dirasakan oleh publik/masyarakat, adalah terselenggaranya pemeriksaan sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan, yang dalam pelaksanaannya menerapkan kode etik pemeriksaan, dan tersajinya hasil pemeriksaan yang profesional.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis tahun 2012  pada Instansi Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau, dengan responden kepala dinas/badan dan auditor inspektorat, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan audit keuangan yang dilakukan oleh APIP, terlihat bahwa rata-rata pelaksanaan audit keuangan harus ditingkatkan.

Karena hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal dalam hal ini inspektorat menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan bagi pemda untuk perbaikan pengelolaan pemda.

Data di lapangan menunjukkan bahwa perlu peningkatan pelaksanaan audit keuangan pada seluruh SKPD yang berada di Propinsi Riau, terutama untuk SKPD yang berada di kabupaten/kota di Riau.

Pelaksanaan audit sektor publik berupa evaluasi yang dilakukan oleh pengawas intern terutama untuk evaluasi input dengan outcome belum berjalan semestinya. Intensitas pelaksanaan evaluasi input dengan outcome seharusnya lebih diperbanyak, misalnya pada SKPD Dinas Pendidikan terdapat program pembangunan sekolah PAUD.

Pemeriksa seharusnya mengevaluasi tidak hanya sampai output berupa terbangunnya gedung sekolah tersebut, tetapi sampai kepada manfaat dari program pembangunan sekolah Paud tersebut.

Sehingga dapat diketahui apakah program yang pemerintah jalankan  benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Outcome adalah hasil jangka panjang. Bedanya dengan output adalah output masih dampak jangka pendek, sedangkan outcome merupakan dampak jangka panjang terhadap program yang dilaksanakan pemerintah.

Evaluasi pengendalian intern dari hasil riset diatas seperti penerapan system pengendalian intern,  penyusunan dan penerapan aturan perilaku dan standar etika bagi pegawai, standar kompetensi setiap tugas dan fungsi, pengungkapan kertas kerja, pengungkapan temuan serta tindak lanjut rekomendasi perlu ditingkatkan lagi.

Dalam PP No.60 tahun 2008 telah dinyatakan bahwa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pada dimensi audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD (Satuan Kerja perangkat Daerah) di Provinsi Riau.

Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan audit operasional bukan semata-mata kebenaran formal, tapi adalah manfaatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah, dan akuntabilitas publik.  

Audit operasional merupakan bentuk perluasan audit keuangan. Dilihat dari proses dan tehnik pengauditan, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara audit keuangan dengan audit operasional.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa audit operasional/kinerja mencakup tujuan yang luas dan bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan dengan penilaian hasil dan efektivitas program, ekonomi dan efesiensi, pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang disampaikan oleh BPK (2012),  bahwa dari hasil LHP ditemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan audit internal sektor publik yang dilakukan oleh pengawas intern di SKPD yang diteliti bertujuan meningkatkan sistem pengendalian dan formulasi sinerji fungsi pengawasan di antara berbagai institusi audit internal dalam kerangka mewujudkan good governance serta mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004.

Meskipun aparat pengawas intern pemerintah (APIP) telah melaksanakan reviu atas laporan keuangan SKPD sebelum disampaikan kepada BPK untuk di audit, sampai saat ini pelaksanaan reviu tersebut ternyata masih belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini perlu dicari solusinya.

Berdasarkan hasil penelitian (2012) dan beberapa masukan dari responden terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan dan menjadi solusi, antara lain:

Pertama, pemberdayaan peran dan fungsi audit internal dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan APIP untuk pemeriksaan.

Kedua, diperlukan sinerji pengawasan di antara sesama APIP, misalnya antara inspektorat propinsi dan inspektorat kabupaten serta dengan BPKP.
Ketiga, untuk lebih meningkatkan good governance, APIP perlu menyampaikan secara berkala masukan-masukan kepada Kepala Daerah minimal 3 bulan sekali

Data riset juga menunjukkan bahwa bagian terpenting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemda terletak pada kompetensi aparatur pemda. Kredibilitas aparatur pemda dapat diciptakan melalui akuntabilitas kinerjanya.

Apabila tidak terpenuhinya  prinsip pertanggungjawaban maka dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak accountable, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya.

Rendahnya kompetensi aparatur pemda akan menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, selanjutnya akan meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah (AKIP), perlu adanya pelatihan dan pemahaman lebih mendalam bagi aparatur pemda dalam membuat indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi dasar untuk evaluasi. Agar laporan hasil evaluasi AKIP menjadi lebih baik.

Perbaikan dan perubahan mendasar untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan di hampir seluruh SKPD di Provinsi Riau, terutama pada SKPD yang berada di Kabupaten/Kota di Riau.

Hal ini diketahui dari hasil evaluasi AKIP bahwa tidak ada satupun SKPD di Riau mendapatkan nilai sangat baik dan memuaskan, dan hanya empat SKPD  yang mendapatkan nilai baik dan perlu sedikit perbaikan.

Diharapkan di masa yang akan datang (sebagai catatan di akhir tahun), perbaikan-perbaikan ini akan terealisasi dan laporan kinerja publik dapat dipublikasikan di media atau tempat-tempat umum.

Laporan ini diperlukan agar rakyat mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah daerahnya.

Sehingga unsur transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari unsur tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) dapat terwujud.

Semoga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai prestasi yang telah diperoleh Provinsi Riau pada tahun 2011 dapat diperoleh kembali, amin.

Dr. Leny Nofianti MS, SE. M.Si, Ak Dosen UIN Suska Riau
KOMENTAR
Terbaru
Menteri Keamanan Siber Jepang Ternyata Tak Mengerti Komputer
Dua Kecamatan  Masih Terendam

Jumat, 16 November 2018 - 17:30 WIB

Lutut Istri  Disenggol, Nelayan Bacok Tetangga

Jumat, 16 November 2018 - 17:00 WIB

Miliki 30 Kg Ganja, Petani Ditangkap

Jumat, 16 November 2018 - 16:15 WIB

BRK Ikut MoU e-Samsat Nasional

Jumat, 16 November 2018 - 16:00 WIB

Follow Us