Dinasti

10 November 2013 - 09.14 WIB > Dibaca 1140 kali | Komentar
 
Dinasti
Sebagai kata dan/atau istilah, dinasti rupanya memiliki daya tarik tersendiri bagi kebanyakan orang. Itulah sebabnya, mungkin, dinasti sering digunakan sebagai nama: grup band (di Banyuwangi), hotel (di Makassar), dan kondominium (di Klang, Malaysia) contohnya. Patut diduga, pemberian nama itu dimaksudkan untuk mendapatkan tuah kata dinasti-yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai ‘keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga’ (2008:330) dan oleh Tesaurus Bahasa Indonesia dimaknai ‘bangsa, keluarga, wangsa; keturunan’ (2007:157)agar penyandang nama dapat berkarisma dan bertahan lama seperti halnya dinasti-dinasti yang pernah ada, seperti Dinasti Han dan Ming (Cina), Dinasti Umayyah dan Abbasiyah (Arab), dan Dinasti Sanjaya dan Saylendra (Indonesia).

Belakangan ini kata dan/atau istilah dinasti marak dibincangkan orang. Sejak terjadi peristiwa penangkapan Ketua MK (Akil Mochtar) oleh KPK pada 3 Oktober 2013 lalu, daya tarik kata dan/atau istilah dinasti seolah muncul kembali, melalui sosok dan ulah Ratu Atut Chosiyah. Gebernur Banten itu, di samping diduga terlibat dalam kasus suap pemilukada Lebak yang dilakukan oleh adik kandungnya (Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan), juga ditengarai telah membangun dinasti keluarganya dengan menempatkan atau mengusahakan para kerabat dekatnya menduduki jabatan strategis berbagai lembaga/instansi di Provinsi Banten.

Menurut amatan banyak pihak, setidaknya ada sembilan kerabat dekat Atut yang menduduki jabatan terhormat: empat di eksekutif dan lima di legislatif. Kesembilan pejabat itu adalah (1) Heryani, ibu tiri, menjadi Wakil Bupati Pandeglang; (2) Ratu Tatu Chasanah, adik kandung, menjadi Wakil Bupati Serang; (3) Tubagus Haerul Jaman, adik tiri, menjadi Walikota Serang; (4) Airin Rachmy Diani, adik ipar, menjadi Walikota Tangerang Selatan; (5) Andika Hazrumy, anak kandung, menjadi anggota DPD; (6) Ade Rossi Khaerunisa, menantu, menjadi anggota DPRD Kota Serang; (7) Ratna Komalasari, ibu tiri, menjadi anggota DPRD Kota Serang; (8) Aden Abdul Cholik, adik ipar, menjadi anggota DPRD Provinsi Banten; serta (9) Hikmat Tomet, suami, menjadi anggota DPR RI. Yang mencengangkan banyak orang adalah catatan Mendagri, Gamawan Fauzi. Dalam sebuah acara salah satu stasiun televisi, ia mengatakan bahwa praktik seperti itu juga terjadi di 57 daerah lain di Indonesia.

Atas kenyataan itu, pro dan kontra pun menyeruak. Sebagian orang menganggap praktik membangun dinasti itu sebagai hal yang lumrah, sebagian besar orang lainnya (termasuk Presiden SBY) menganggapnya sebagai tindak tak terpuji.

Persoalan juga terjadi dalam bahasa. Sekalipun belum menimbulkan pro dan kontra, kasus Gubernur Banten itu telah memunculkan pula dua bentuk bersaing: dinasti politik dan politik dinasti. Kedua bentuk bahasa itu oleh banyak orang digunakan secara sembrono: bergantian dan dianggap tidak berbeda makna. Padahal, dalam banyak kasus, bentuk-bentuk bersaing sejenis itu sudah digunakan secara cermat. Misalnya: anak dokter digunakan secara berbeda dengan dokter anak; sepatu roda digunakan secara berbeda dengan roda sepatu; serta sepak bola digunakan secara berbeda dengan bola sepak. Artinya, ada kesadaran bahwa urutan kata dalam bahasa Indonesia dapat menentukan makna.

Dinasti Politik atau Politik Dinasti?
Dalam bahasa Indonesia, pembentukan frasa (kelompok kata) mengikuti hukum DM (diterang-menerangkan). Konstruksi itu mengandaikan kata yang diterangkan (D) sebagai unsur generik/umum, sedangkan kata yang menerangkan (M) sebagai unsur spesifik/ khususnya.

Setakat ini frasa yang menjadikan kata dinasti sebagai unsur generik/umum cenderung digunakan untuk menyatakan makna posesif, seperti dinasti Han, dinasti Ming, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Sanjaya, dan dinasti Saylendra. Sementara itu, frasa yang menjadikan kata politik sebagai unsur generik/umum cenderung digunakan untuk menyatakan makna keberbagaian (jenis), seperti politik adu-domba, politik dagang-sapi, politik praktis, dan politik imperialisme. Atas dasar contoh itu, dapat diduga bahwa tingkat keberterimaan frasa dinasti politik akan lebih rendah daripada frasa politik dinasti. Dengan kata lain, frasa politik dinasti lebih berterima (dan dianjurkan dipilih) daripada frasa dinasti politik.

Mengapa politik dinasti yang dipilih? Karena, di samping dapat memberi kepastian: tidak mendua, politik dinasti juga akan memperkukuh sistem (bahasa Indonesia) yang ada: seturut dengan bentuk sejenis, seperti politik adu-domba, politik dagang-sapi, politik praktis, dan politik imperialisme.

Bagaimana dengan dinasti politik? Frasa itu, karena menyimpang dari kelaziman: tidak seturut dengan bentuk sejenis (sepeti dinasti Han, dinasti Ming, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Sanjaya, dan dinasti Saylendra), sebaiknya tidak digunakan. Kalau pun akan tetap digunakan, sebaiknya dinasti disandingkan dengan nama (diri, keluarga, atau lembaga): dinasti Atut, dinasti Ratu Banten, dinasti (Gubernur) Banten, dst...

Memang tidak dapat dimungkiri bahwa bahasa bersifat arbitrer: sewenang-wenang dan sekehendak hati, tidak berasaskan pada pertimbangan (rumus, hukum, dan/atau uturan) yang pasti. Akan tetapi, di balik sifat kearbitrerannya itu, bahasa membentuk sistemnya sendiri sehingga memudahkan untuk dipelajari. Contoh kasus terjadi pada merubah ‘membuat sesuatu berubah’ dan bebas parkir ‘parkir gratis’. Kedua bentuk bahasa itu (dianggap) salah karena keluar dari sistem yang ada: merubah (alih-alih mengubah) tidak seturut dengan bentuk sejenis, seperti mengusap, mengukur, dan mengulas, sedangkan bebas parkir (alih-alih parkir gratis) tidak seturut dengan bebas rokok, bebas hambatan, dan bebas becak.

Dulu orang juga tidak membedakan pengusaha wanita dengan wanita pengusaha. Namun, setelah praktik perdagangan manusia (human trafficking) merebak, orang baru tersadar bahwa kedua frasa itu memang jauh berbeda maknanya. Orang pun kemudian mempersoalkan polisi wanita (polwan) karena tidak seturut dengan polisi (ke)hutan(an) dan polisi jalan raya, misalnya.

Sayang, kesadaran dan kecermatan seperti itu tidak dimiliki oleh semua orang sehingga masih saja muncul bentuk-bentuk seperti tinggal landas, mengejar ke(ter)tinggalan, dan mengentaskan kemiskian. Jangan-jangan, itulah sebabnya bangsa ini selalu terpuruk karena tidak pernah mau lepas landas, mengejar kemajuan, dan memberantas kemiskinan. Salam.***


Agus Sri Danardana
Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau
KOMENTAR
Terbaru
Selasa, 18 September 2018 - 19:30 wib

Masyarakat Mesti Bijak Gunakan Medsos

Selasa, 18 September 2018 - 19:00 wib

Sosialisasi SPIP Capai Maturitas Level 3

Selasa, 18 September 2018 - 18:41 wib

Lima Keuntungan Menggunakan Aplikasi Kasir Online Kawn

Selasa, 18 September 2018 - 18:30 wib

8 Kecamatan Ikuti Iven Pacu Sampan

Selasa, 18 September 2018 - 18:00 wib

Komunitas Muda Madura Siap Menangkan Jokowi

Selasa, 18 September 2018 - 18:00 wib

Perusahaan Diminta Peduli

Selasa, 18 September 2018 - 17:30 wib

Rider Berbagai Provinsi Bakal Ramaikan Jakjar 5

Selasa, 18 September 2018 - 17:22 wib

AJI Pekanbaru Kirim Delegasi ke Festival Media 2018 di Pontianak

Follow Us