Wonderful Indonesia
Terkait Madin jadi Ekskul
Keberatan Kemenag Direspon Mendikbud
Minggu, 13 Agustus 2017 - 15:12 WIB > Dibaca 982 kali Print | Komentar
Keberatan Kemenag Direspon Mendikbud
Ha­mid Muhammad
Berita Terkait



JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah terus kebut penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam perkembangannya ada perubahan signifikan. Di antaranya madrasah diniyah awaliyah (madin) tidak lagi diposisikan sebagai ekstra kurikuler (eskul). Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rancangan Perpres PPK dikeluarkan 9 Agustus lalu. Ternyata ada keberatan dari Kementerian Agama (Kemenag) diterima. Di antaranya adalah ditetapkannya madin sebagai eskul pilihan siswa dinilai Kemenag tidak tepat.

Mendapat respon tersebut, pembahasan isi rancangan Perpres PPK itu langsung dikebut. Draft Perpres yang berisi 17 pasal itu dibahas secara maraton pada Jumat sampai Sabtu (11-12/8). Hasil lengkap dari pembahasan dua hari itu belum banyak yang bisa dipublikasikan.

Meskipun begitu sudah ada kejelasan terkait keberadaan madin di dalam ran­cangan Perpres itu. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemen­dikbud Ha­mid Muhammad mengatakan, madin tidak lagi diposisikan sebagai eskul. ’’Tetapi sebagai satuan pendidikan non formal keagamaan,’’ jelasnya.


Karena sudah berstatus lembaga pendidikan non formal keagamaan, nanti di lapangan dipasrahkan dengan sekolah. Apakah bisa bekerja sama atau berjalan masing-masing seperti sekarang ini.

Hamid belum bisa menjelaskan secara rinci alasan atau pertimbangan posisi madin yang tidak lagi menjadi eskul pilihan itu. Dia hanya mengatakan masih perlu ada beberapa kali rapat terkait dengan rancangan Perpres PPK itu. Sebelum nantinya diajukan ke istana untuk diteken Presiden Joko Widodo.

Menurut informasi pembahasan rancangan Perpres yang memakan waktu dua hari itu karena pada rapat Jumat (11/8) terjadi deadlock. Pemicunya adalah Kemendikbud tetap ingin nomenklatur lima hari sekolah tetap dipertahankan di dalam isi Perpres. Sementara Kemenag tetap bertahan bahwa nomenklatur lima hari sekolah itu tidak perlu dicantumkan di dalam Perpres.

Terkait adanya rapat yang deadlock itu Hamid membantahnya. ’’Tidak ada istilah deadlock. Sudah disepakati semua,’’ katanya. Meskipun begitu dia menjelaskan lagi bahwa isi rancangan Perpres itu masih perlu beberapa tahapan sebelum diajukan ke meja Presiden untuk disahkan.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengaku tidak bisa ikut rapat pembahasan draft Perpres itu kemarin. Sebab dia sedang berada di Bali. Intinya dia mendukung dengan jalan tengah yang ditawarkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa lima hari sekolah tidak perlu dicantumkan di dalam Perpres. ’’Usulan kita juga seperti itu (tidak ada nomenklatur lima hari sekolah di Perpres, red),’’ jelasnya.

Kemenag sebelumnya keberatan madin dimasukkan dalam eskul dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah madin itu lembaga pendidikan keagamaan. Memiliki kurikulum yang komplit. Mulai dari jenis mata pelajarannya sampai beban jam belajarnya. Berbeda dengan eskul pada umumnya yang dijalankan tanpa ada kurikulum yang baku.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR (bidang keagamaan) Sodik Mudjahid menyambut baik sikap Presiden Jokowi yang menegaskan tidak wajib sekolah lima hari. Itu artinya sekolah lima hari adalah pilihan. ’’Intinya semua itu bisa dimusyawarahkan. Khususnya antara Kemenag dengan Kemendikbud,’’ jelasnya.

Sodik mengatakan penerapan sekolah lima hari atau bahkan full day sebaiknya dipasrahkan ke masing-masing daerah. Dia mengakui di kota-kota tertentu, sekolah model full day itu menjadi pilihan orangtua. Sebab dari pada anak-anak mereka bergaul tidak benar. ’’Contohnya di kota Bandung,’’ jelasnya.

Namun Kemendikbud sebaiknya juga tidak menutup mata bahwa di daerah lain ada kondisi yang menyebabkan sekolah sampai sore tidak cocok. Sebab di lingkungan masyarakat sendiri sudah sejak lama berdiri madin, TPA, atau pesantren.

Suara Jokowi Bisa Hilang di Jatim

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah membenarkan penolakan lima hari sekolah adalah sikap politik NU menghadapi kebijakan pemerintah. Jika itu tidak direspons Jokowi, Mutawakkil menyebutkan suara pendukung Jokowi dari kalangan nahdliyyin (warga NU) Jatim bisa hilang. “Selain menimbulkan kerugian pada dunia pendidikan, ini juga kerugian politik bagi Presiden Jokowi,” katanya pada JPG kemarin (12/8).

Mutawakkil menyatakan, selama ini NU memberikan dukungan penuh terhadap program maupun kebijakan pemerintah. Sebab, NU menilai kebijakan Jokowi bermanfaat bagi rakyat. Namun, jika ada satu kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, NU tidak akan segan-segan mengritik, bahkan dengan cara keras. Mutawakkil juga mengakui, jasa Jokowi tidak sedikit.

Beberapa harapan besar nahdliyyin direspons secara positif oleh Jokowi. Contohnya adalah permintaan untuk menjadikan tokoh-tokoh penyebar Islam diberikan gelar kepahlawanan. Seperti KHR As’ad Samsul Arifin dari Situbondo yang diberikan gelar pahlawan oleh Jokowi pada 2016. Jokowi juga menetapkan hari santri nasional setiap 22 Oktober, yang notabene merupakan aspirasi warga NU sejak lama.

Mutawakkil juga berharap Jokowi dan Mendikbud tidak menafikan fakta bahwa pendidikan karakter sudah lama diterapkan di pondok pesantren maupun madrasah diniyah. “Pendidikan karakter itu sudah ada di Indonesia sejak lama, namanya akhlakul karimah,” kata pengasuh PP Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, itu.

Prinsip di pesantren, sebelum siswa menerima ilmu, para kiai memasukkan doktrin-doktrin penghormatan terhadap ilmu, guru, dan sumber-sumbernya. Serta membersihkan hati para santri dengan latihan-latihan spiritual. Sehingga meskipun mereka pandai, perilaku para santri tetap terjaga.

Selain itu, dia juga menyesalkan Mendikbud Muhadjir Effendy yang merasa telah mendapatkan dukungan dari kalangan pesantren hanya dengan beberapa kali kunjungan. Ia menyebut dan memastikan bahwa seluruh pesantren di Jatim satu suara menolak full day school. “Hanya dengan beberapa kali kunjungan, Menteri sudah merasa selesai melakukan sosialisasi,” pungkasnya.(wan/tau)



Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
LAUNCHING DESA SADAR BPJS KETENAGAKERJAAN
Desa Sialang Indah Jadi Pilot Project
Selasa, 21 November 2017 - 07:22 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Gamawan Fauzi Pernah Ancam Andi Narogong
Selasa, 21 November 2017 - 00:45 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Meski Novanto Sudah Ditahan, KPK Tak Boleh Lengah
Selasa, 21 November 2017 - 00:32 wib
RESMI DITAHAN KPK
Tiga Pimpinan Parpol yang Jadi Pesakitan Sebelum Setya Novanto
Selasa, 21 November 2017 - 00:20 wib
DATA LHKPN
Punya 23 Unit Tanah dan Bangunan, Ini Jumlah Kekayaan Setya Novanto
Selasa, 21 November 2017 - 00:15 wib
BURSA TRANSFER
Sebesar Ini Gaji Evan Dimas jika Mau Bermain untuk Selangor
Selasa, 21 November 2017 - 00:10 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Ini Komentar Istri Novanto Setelah 8 Jam Diperiksa KPK
Selasa, 20 November 2017 - 21:00 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Lawan KPK, Setya Novanto Gandeng Otto Hasibuan
Selasa, 20 November 2017 - 20:30 wib
BERSAKSI UNTUK TERDAKWA ANDI NAROGONG
Nazaruddin Yakin Ganjar Terima Uang Proyek e-KTP
Selasa, 20 November 2017 - 20:20 wib
RESMI DITAHAN KPK
Golkar Tarik Setya Novanto dari Kursi Ketua DPR di Rapat Pleno
Selasa, 20 November 2017 - 20:10 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Polisi Minta Keterangan Toyota untuk Usut Kecelakaan Setya Novanto
Bebaskan Sandera KKB, TNI-Polri Tuai Pujian Jokowi

Senin, 20 November 2017 - 17:30 WIB

Soal Perlindungan, Jokowi Minta Setnov Jalani Proses Hukum
Kata Kalpolri, Syarat untuk Kuasai Dunia Bukan Militer, melainkan...
Sempat Ingin Menghadap Presiden

Senin, 20 November 2017 - 11:59 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us