Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Kamis, 12 Oktober 2017 - 21:00 WIB > Dibaca 1133 kali Print | Komentar
KPK Cegah Istri Andi Narogong ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP Andi Narogong. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Untuk kepentingan penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencekal istri Andi Narogong, Inayah.

Tak hanya istri terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu, KPK pun mencegah seorang swasta bernama Raden Gede yang diketahui merupakan adik kandung dari Inayah.

"Dalam proses penyidikan kasus KTP Elektronik dengan tersangka ASS, KPK mengirimkan pada Imigrasi tentang pencegahan ke luar negeri terhadap Inayah dan Raden Gede terhitung sejak 4 Oktober 2017 untuk enam bulan ke depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2017).

Febri menyatakan, pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyidik membutuhkan keterangan para saksi tersebut dalam penyidikan kasus e-KTP.

"Dan jika dibutuhkan yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," jelasnya.

Anang dalam perkara itu diduga bersama-sama para tersangka lainnya melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dalam proyek pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Tindakan itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Adapun PT Quadra merupakan perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP, yakni Perum PNRI, PT Len Industri, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthaputra.

Dia diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap SN dan sejumlah anggota DPR RI terkait proyek e-KTP. Atas perbuatannya, Anang Sugiana disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (put)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
NASIONAL
Kementerian LHK Larang Lahan Perhutanan Sosial Dijualbelikan
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:03 wib
Riau Expo soal Karhutla
Stan Sinar Mas Edukasi Pengunjung
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:51 wib
TEMBILAHAN
Bangun Ekonomi Melalui Produk Unggulan
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:49 wib
Masyarakat Harap Digelar di Purna-MTQ
Tekor, UMKM Kapok Ikut Riau Expo
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:41 wib

Gajah Betina Ditemukan Sakit di Hutan Talang Duri
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:38 wib

Suami Kapak Istri hingga Tewas
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:34 wib
KAB KEPULAUAN MERANTI
13 Desa Terima ZCD Baznas Pusat
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:29 wib
KAB ROKAN HILIR
Restocking Masih Diagendakan
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:28 wib
TEMBILAHAN
Anak Wajib Mendapat Perlindungan
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:28 wib
KAB ROKAN HILIR
Petugas Kesehatan Kunjungi Rumah Warga
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:26 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Suami Kapak Istri hingga Tewas

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:34 WIB

Semua Tersangka Ditahan Korupsi Penerangan Jalan

Jumat, 20 Oktober 2017 - 10:26 WIB

Disnaker Tangani 62 Kasus PHK Laporan M AMIN AMRAN, Pangkalankerinci
Akhir Tahun Ini, KPK Kembalikan Dua Penyidik dari Polri
Mabes Polri Pastikan Kaji Semua Laporan Terkait Pidato Anies
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us