Wonderful Indonesia
Kabupaten Indragiri Hilir
Inspektorat Harus Mampu Jadi Pengawas
Jumat, 13 Oktober 2017 - 11:16 WIB > Dibaca 1168 kali Print | Komentar
Inspektorat Harus Mampu Jadi Pengawas
BERI ARAHAN: Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, memberikan arahan saat sosialisasi gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil di Tembilahan, Kamis (12/10/2017).
Advertorial Indragiri Hilir
(RIAUPOS.CO) - Para peserta sosialisasi gratifikasi yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta mematikan handpone selama kegiatan sedang berlangsung.

Permintaan ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan, saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (12/10). Sebab menurut bupati, kegiatan itu cukup bermanfaat apalagi dengan melibatkan nara sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Selama kegiatan ini berlangsung saya pikir lebih baik matikan saja dulu handphone. Supaya pemahaman tentang gratifikasi dapat dipahami dengan utuh,’’ tegas bupati.

Pengalaman bupati, dalam berbagai kesempatan banyak dia melihat para pejabat sibuk dengan aktivitas handphone. Sementara, bupati,sedang memberikan arahan. Otomatis apa yang dia sampaikan itu tidak dapat diserap dengan baik oleh yang bersangkutan.

Secara fungsi, sosialisasi gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) akan produk hukum tentang gratifikasi itu sendiri. Oleh sebab itu, kegiatan ini sangat penting untuk diikuti.

‘’Kalau ada di antara para peserta belum paham apa yang dimaksud gratifikasi, silahkan dipertanyakan. Setelah itu baru diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,’’ ungkap bupati.

Pemkab Inhil sendiri lanjut bupati, memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi. Di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Pengendalian tentang Korupsi. Juga unit pengendalian gratifikasi yang bertujuan mencegah korupsi.

‘’Ada 3 alasaan untuk korupsi. Di antaranya karena peluang dan karena memang serakah. Semua alasan itu hendaknya dijauhi,’’ harap mantan Kadisdik Riau itu.

Gratifikasi biasa terjadi dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Inspektorat sebagai unit pengendalian gratifikasi daerah harus nampu memberikan pengawasan secara ketat dan tepat. Sehingga tercipta kepatuhan dan meningkatkan lingkungan kerja yang transparan. ‘’Dengan demikian kita bebas dari KKN yang dapat merusak kredibilitas ASN,’’ imbuh Bupati Inhil ini.(adv/a)


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TAMU REDAKSI
Anggaran Cuma Rp200 Juta, Komitmen Berantas Pungli Lemah
Kamis, 14 Desember 2017 - 12:29 wib

Bersih, Investor Dapat Fasilitas Kredit Rp100 M
Kamis, 14 Desember 2017 - 12:14 wib
Kabupaten Indragiri Hilir
Silaturahmi Pemda-Polri Terus Terjalin
Kamis, 14 Desember 2017 - 12:14 wib
2018 DIBUKA, PELUANG BAGI PEMINAT
Penerimaan CPNS Daerah Diajukan untuk 212 Ribu Orang
Kamis, 14 Desember 2017 - 12:13 wib

PT RAPP Dinilai Wajar Keberatan Atas Keputusan Pemerintah
Kamis, 14 Desember 2017 - 11:52 wib
Polres Bengkalis Amankan 10 Kg Sabu
Dua Terdakwa Narkoba 40 Kg Divonis Mati, Keluarga Histeris
Kamis, 14 Desember 2017 - 11:39 wib
Oleh Irvandi Gustari
Generasi Milenial & Loyalitas Profesionalisme
Kamis, 14 Desember 2017 - 11:34 wib
POLITIK
Demokrat Menunggu Putusan Majelis Tinggi
Kamis, 14 Desember 2017 - 11:25 wib

Surat PKS soal Fahri Hamzah Akan Diproses
Kamis, 14 Desember 2017 - 11:22 wib
Cari Berita
Advertorial Terbaru
Silaturahmi Pemda-Polri Terus Terjalin

Kamis, 14 Desember 2017 - 12:14 WIB

Masyarakat Harus Bijak Mencari Informasi

Kamis, 14 Desember 2017 - 09:20 WIB

ASN Harus Terus Berinovasi

Rabu, 13 Desember 2017 - 13:45 WIB

Wabup Minta Kades Pro Aktif Urus Soal Warga

Rabu, 13 Desember 2017 - 12:22 WIB

Kalangkaan Elpiji 3 Kg Mesti Ditelusuri

Rabu, 13 Desember 2017 - 11:20 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us