Wonderful Indonesia
Kabupaten Indragiri Hilir
Inspektorat Harus Mampu Jadi Pengawas
Jumat, 13 Oktober 2017 - 11:16 WIB > Dibaca 1236 kali Print | Komentar
Inspektorat Harus Mampu Jadi Pengawas
BERI ARAHAN: Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, memberikan arahan saat sosialisasi gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil di Tembilahan, Kamis (12/10/2017).
Advertorial Indragiri Hilir
(RIAUPOS.CO) - Para peserta sosialisasi gratifikasi yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta mematikan handpone selama kegiatan sedang berlangsung.

Permintaan ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan, saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (12/10). Sebab menurut bupati, kegiatan itu cukup bermanfaat apalagi dengan melibatkan nara sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Selama kegiatan ini berlangsung saya pikir lebih baik matikan saja dulu handphone. Supaya pemahaman tentang gratifikasi dapat dipahami dengan utuh,’’ tegas bupati.

Pengalaman bupati, dalam berbagai kesempatan banyak dia melihat para pejabat sibuk dengan aktivitas handphone. Sementara, bupati,sedang memberikan arahan. Otomatis apa yang dia sampaikan itu tidak dapat diserap dengan baik oleh yang bersangkutan.

Secara fungsi, sosialisasi gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) akan produk hukum tentang gratifikasi itu sendiri. Oleh sebab itu, kegiatan ini sangat penting untuk diikuti.

‘’Kalau ada di antara para peserta belum paham apa yang dimaksud gratifikasi, silahkan dipertanyakan. Setelah itu baru diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,’’ ungkap bupati.

Pemkab Inhil sendiri lanjut bupati, memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi. Di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Pengendalian tentang Korupsi. Juga unit pengendalian gratifikasi yang bertujuan mencegah korupsi.

‘’Ada 3 alasaan untuk korupsi. Di antaranya karena peluang dan karena memang serakah. Semua alasan itu hendaknya dijauhi,’’ harap mantan Kadisdik Riau itu.

Gratifikasi biasa terjadi dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Inspektorat sebagai unit pengendalian gratifikasi daerah harus nampu memberikan pengawasan secara ketat dan tepat. Sehingga tercipta kepatuhan dan meningkatkan lingkungan kerja yang transparan. ‘’Dengan demikian kita bebas dari KKN yang dapat merusak kredibilitas ASN,’’ imbuh Bupati Inhil ini.(adv/a)


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

BPJS TK Launching Perisai
Minggu, 24 Februari 2018 - 20:49 wib

APBD Rohul 2018 Dibatalkan
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:27 wib

Enam Perenang Ikuti Pembinaan di Bali
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:22 wib
Pencuri Motor dan Penadah Diringkus

Pencuri Motor dan Penadah Diringkus
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:18 wib

BPBD Riau Terbaik Tiga di Wilayah III
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:13 wib
DICARI DARI KEMENTERIAN LAIN
Jenderal Polisi Tak Jadi Jabat Penjabat Gubernur
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:07 wib
Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak

Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:53 wib
PERSOALAN HARTA WARISAN
Nenek Ini Sedih karena Digugat Empat Anaknya Rp1,6 M
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:47 wib
KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet

KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:46 wib
Promo Besar-besaran

Promo Besar-besaran
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:34 wib
Cari Berita
Advertorial Terbaru
Juni, TMP Buka Rute ke Tenayanraya

Sabtu, 24 Februari 2018 - 10:17 WIB

Perkemahan Berikan Pengaruh Positif

Jumat, 23 Februari 2018 - 09:48 WIB

Pemprov Riau Salurkan Bankeu Kesehatan Rp531 M

Kamis, 22 Februari 2018 - 12:41 WIB

Pekerja Tewas Tertimpa Kayu Akasia

Kamis, 22 Februari 2018 - 11:59 WIB

Pembibitan Kakao Jelang Peremajaan Sawit di Tapung

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:56 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini