Wonderful Indonesia
Kabupaten Indragiri Hilir
Inspektorat Harus Mampu Jadi Pengawas
Jumat, 13 Oktober 2017 - 11:16 WIB > Dibaca 1023 kali Print | Komentar
Inspektorat Harus Mampu Jadi Pengawas
BERI ARAHAN: Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, memberikan arahan saat sosialisasi gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil di Tembilahan, Kamis (12/10/2017).
Advertorial Indragiri Hilir
(RIAUPOS.CO) - Para peserta sosialisasi gratifikasi yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta mematikan handpone selama kegiatan sedang berlangsung.

Permintaan ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan, saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (12/10). Sebab menurut bupati, kegiatan itu cukup bermanfaat apalagi dengan melibatkan nara sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Selama kegiatan ini berlangsung saya pikir lebih baik matikan saja dulu handphone. Supaya pemahaman tentang gratifikasi dapat dipahami dengan utuh,’’ tegas bupati.

Pengalaman bupati, dalam berbagai kesempatan banyak dia melihat para pejabat sibuk dengan aktivitas handphone. Sementara, bupati,sedang memberikan arahan. Otomatis apa yang dia sampaikan itu tidak dapat diserap dengan baik oleh yang bersangkutan.

Secara fungsi, sosialisasi gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) akan produk hukum tentang gratifikasi itu sendiri. Oleh sebab itu, kegiatan ini sangat penting untuk diikuti.

‘’Kalau ada di antara para peserta belum paham apa yang dimaksud gratifikasi, silahkan dipertanyakan. Setelah itu baru diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,’’ ungkap bupati.

Pemkab Inhil sendiri lanjut bupati, memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi. Di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Pengendalian tentang Korupsi. Juga unit pengendalian gratifikasi yang bertujuan mencegah korupsi.

‘’Ada 3 alasaan untuk korupsi. Di antaranya karena peluang dan karena memang serakah. Semua alasan itu hendaknya dijauhi,’’ harap mantan Kadisdik Riau itu.

Gratifikasi biasa terjadi dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Inspektorat sebagai unit pengendalian gratifikasi daerah harus nampu memberikan pengawasan secara ketat dan tepat. Sehingga tercipta kepatuhan dan meningkatkan lingkungan kerja yang transparan. ‘’Dengan demikian kita bebas dari KKN yang dapat merusak kredibilitas ASN,’’ imbuh Bupati Inhil ini.(adv/a)


Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
NASIONAL
Kementerian LHK Larang Lahan Perhutanan Sosial Dijualbelikan
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:03 wib
Riau Expo soal Karhutla
Stan Sinar Mas Edukasi Pengunjung
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:51 wib
TEMBILAHAN
Bangun Ekonomi Melalui Produk Unggulan
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:49 wib
Masyarakat Harap Digelar di Purna-MTQ
Tekor, UMKM Kapok Ikut Riau Expo
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:41 wib

Gajah Betina Ditemukan Sakit di Hutan Talang Duri
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:38 wib

Suami Kapak Istri hingga Tewas
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:34 wib
KAB KEPULAUAN MERANTI
13 Desa Terima ZCD Baznas Pusat
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:29 wib
KAB ROKAN HILIR
Restocking Masih Diagendakan
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:28 wib
TEMBILAHAN
Anak Wajib Mendapat Perlindungan
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:28 wib
KAB ROKAN HILIR
Petugas Kesehatan Kunjungi Rumah Warga
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:26 wib
Cari Berita
Advertorial Terbaru
Bangun Ekonomi Melalui Produk Unggulan

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:49 WIB

Anak Wajib Mendapat Perlindungan

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:28 WIB

2018, Pembangunan Kantin Dilanjutkan

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 11:12 WIB

Sentuhan Warna Natural Trend Tahun 2018

Jumat, 20 Oktober 2017 - 16:41 WIB

Pelangiran Utusan Riau Ikut Lomba Cipta Menu

Jumat, 20 Oktober 2017 - 11:21 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us