Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT MEKANISME PENGAWASAN
Kapolri Harus Jelaskan Pengendalian Densus Tipikor kepada Presiden
Sabtu, 21 Oktober 2017 - 18:00 WIB > Dibaca 1363 kali Print | Komentar
Kapolri Harus Jelaskan Pengendalian Densus Tipikor kepada Presiden
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mekanisme pengawasan oleh pihak lain harus mendampingi pembentukan Detasemen Khusus Anti Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri.

Menurut ahli hukum tata negara, Margarito Kamis, dirinya berharap Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian bisa menjelaskan hal tersebut.

"Saya tidak tahu bagaimana bayangan mereka mengenai cara mengendalikan tim ini. Itu soal besar dan belum terlihat sampai sekarang," ujarnya selepas diskusi "Perlukah Densus Tipikor?" di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017).

"Kapolri tentu saja mesti jelaskan bagaimana pengawasan terhadap mereka (Densus Tipikor), dan sejauh ini kita kan belum lihat skema kerja dari mereka," imbuhnya.

Dia memandang, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak bisa diandalkan untuk sekaligus mengawasi Densus Tipikor.

"Jangan Anda bayangkan Kompolnas menjadi pengawas Densus Tipikor. Bagaimana ceritanya mereka yang cuma berapa orang mengawasi Densus yang ada di Jakarta sampai di Papua sana," tuturnya.

Sementara itu, terkait perlunya DPR RI dan pemerintah membentuk Badan Pengawas Densus Tipikor Polri, doktor hukum asa Ternate itu menjawab diplomatis.

"Ini problem-problem yang perlu dipikirkan oleh Komisi III (DPR RI) sebagai orang pertama yang menggagas ini," ucapnya.

Ditambahkannya, jika pembentukan Densus Tipikor Polri disetujui oleh pemerintah, Presiden RI harus mengeluarkan setidaknya Keputusan Presiden (Keppres).

"Kalau sampai jadi, harus ada Keppres. Tidak bisa tidak. Dan karena ada Keppres, maka presiden yang mesti berpikir mengenai bagaimana bentuk organ ini, seberapa jauh jangkauannya, bagaimana pengawasannya, itu sepenuhnya ada di presiden," tutupnya. (ald)

Sumber: RMOL
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

BPJS TK Launching Perisai
Minggu, 24 Februari 2018 - 20:49 wib

APBD Rohul 2018 Dibatalkan
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:27 wib

Enam Perenang Ikuti Pembinaan di Bali
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:22 wib
Pencuri Motor dan Penadah Diringkus

Pencuri Motor dan Penadah Diringkus
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:18 wib

BPBD Riau Terbaik Tiga di Wilayah III
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:13 wib
DICARI DARI KEMENTERIAN LAIN
Jenderal Polisi Tak Jadi Jabat Penjabat Gubernur
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:07 wib
Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak

Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:53 wib
PERSOALAN HARTA WARISAN
Nenek Ini Sedih karena Digugat Empat Anaknya Rp1,6 M
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:47 wib
KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet

KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:46 wib
Promo Besar-besaran

Promo Besar-besaran
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:34 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Nyanyian Nazaruddin Harus Dibuktikan Secara Hukum

Jumat, 23 Februari 2018 - 19:12 WIB

Besok, Dugaan Kelalaian KPU Diputuskan

Jumat, 23 Februari 2018 - 11:42 WIB

Mengejutkan! Kasus e-KTP, Novanto Ternyata Dapat Jatah USD 1,8 Juta
Kasus Novel Akan Dituntaskan Kapolda Metro, Janji?

Kamis, 22 Februari 2018 - 20:30 WIB

Hati-hati! Jangan Sampai Ada yang Numpang Tenar karena Kepulangan Novel
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini