Wonderful Indonesia
PAN dan PKS Dukung Penguatan KPK
Senin, 23 Oktober 2017 - 11:28 WIB > Dibaca 1018 kali Print | Komentar
PAN dan PKS Dukung Penguatan KPK
Zulkifli Hasan
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) masih menimbulkan pro dan kontra. Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera cenderung menilai rencana yang digagas Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu belum diperlukan. Justru yang diperlukan saat ini adalah langkah-langkah penguatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai keberadaan KPK saat ini masih penting. Posisi kepolisian dan kejaksaan juga penting karena semua lembaga itu memiliki peran dan fungsi sendiri-sendiri. Namun, jika dikaitkan dengan Densus Tipikor, Zulkifli memilih sebaiknya KPK yang diperkuat. ‘’Mari kita perkuat KPK,’’ kata Zulkifli dalam keterangannya, Ahad (22/10).

Menurut Zulkifli, apa yang disampaikan tidak perlu diartikan bahwa PAN menolak Densus Tipikor. Dia menilai setiap lembaga hukum sudah memiliki tugas masing-masing. Sebaiknya, setiap lembaga hukum berfokus pada tugas-tugas itu. ‘’Polri sudah punya tugas, jaksa sudah punya tugas, kita perkuat KPK. Itu saja, tak perlu diartikan,’’ ujarnya.

Terpisah, Presiden PKS M Sohibul Iman menyatakan bahwa keberadaan Densus Tipikor Polri belum diperlukan. Menurut dia, belum ada aturan main yang jelas terkait dengan pembentukan Densus Tipikor dalam UU Polri. ‘’Tanpa payung hukum justru akan memunculkan abuse of power,’’ katanya.

Sohibul justru menganggap keberadaan KPK sebagai lembaga antirasuah perlu dioptimalkan. Apalagi, KPK selama ini menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit. Jika muncul lembaga saingan seperti Densus Tipikor, anggaran justru akan bertambah. ‘’Membuat lembaga baru itu tidak mudah dan tidak murah,’’ ujarnya.

Berbeda dengan PAN dan PKS, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai keberadaan Densus Tipikor justru relevan dengan perkembangan saat ini. Sebab, praktik korupsi saat ini semakin marak dan KPK cenderung tak mampu mencegah hal itu. ‘’Merespons kasus tipikor bukan pekerjaan yang diharamkan Polri. Sebaliknya, itu kewajiban Polri,’’ kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Bambang mengungkapkan, efek gentar perilaku korup harus segera ditumbuhkan di ruang publik. Tidak masalah jika semua orang merasa diawasi oleh personel Densus Tipikor. ‘’Karena kalau merasa diawasi, siapa pun akan gentar untuk berperilaku korup,’’ ujarnya.(bay/c19/fat/rnl)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
FOTONYA BEREDAR DI MEDIA SOSIAL
Wuiihh... Pengantin Perempuan Dapat 119 Cincin dari Sang Suami
Kamis, 23 November 2017 - 18:09 wib
SEPAKBOLA
Lewat Ryan Giggs, Vietnam Mau Merumput di Piala Dunia 2030
Kamis, 23 November 2017 - 17:52 wib
MAU JADI CALEG DPR RI
Ketika Asmara Dipadu Politik, Status Istri Ketiga Pun Dilegalkan
Kamis, 23 November 2017 - 16:48 wib
USAI DITAHAN KPK
Ada Tiga Jagoan Golkar Disebut Kuat Gantikan Setnov
Kamis, 23 November 2017 - 16:37 wib
TAK TERIMA DISEBUT TERIMA UANG KORUPSI E-KTP
Anas: Itu Fitnah yang Sangat Jorok dari Orang yang Dilatih
Kamis, 23 November 2017 - 15:59 wib
PERTAMA SETELAH BOLEH DIKUNJUNGI
Istri Cantik Ini Jenguk Suaminya ke Tahanan KPK
Kamis, 23 November 2017 - 15:51 wib
TEMBILAHAN
Keagamaan Program Unggulan Bupati
Kamis, 23 November 2017 - 12:19 wib
TEMBILAHAN
Peningkatan Pendapatan Daerah Jadi Perhatian Pemkab
Kamis, 23 November 2017 - 12:07 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Ada Tiga Jagoan Golkar Disebut Kuat Gantikan Setnov

Kamis, 23 November 2017 - 16:37 WIB

Khofifah Segera Mundur dari Kabinet Jokowi

Kamis, 23 November 2017 - 10:41 WIB

PDI Perjuangan Belum Tentukan Pilihan

Kamis, 23 November 2017 - 10:39 WIB

Cagubri Dari Demokrat Masih Berproses

Kamis, 23 November 2017 - 10:35 WIB

PKS Tetap Nilai Panglima TNI Capres Potensial

Kamis, 23 November 2017 - 10:29 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us