Wonderful Indonesia
PAN dan PKS Dukung Penguatan KPK
Senin, 23 Oktober 2017 - 11:28 WIB > Dibaca 1119 kali Print | Komentar
PAN dan PKS Dukung Penguatan KPK
Zulkifli Hasan
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) masih menimbulkan pro dan kontra. Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera cenderung menilai rencana yang digagas Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu belum diperlukan. Justru yang diperlukan saat ini adalah langkah-langkah penguatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai keberadaan KPK saat ini masih penting. Posisi kepolisian dan kejaksaan juga penting karena semua lembaga itu memiliki peran dan fungsi sendiri-sendiri. Namun, jika dikaitkan dengan Densus Tipikor, Zulkifli memilih sebaiknya KPK yang diperkuat. ‘’Mari kita perkuat KPK,’’ kata Zulkifli dalam keterangannya, Ahad (22/10).

Menurut Zulkifli, apa yang disampaikan tidak perlu diartikan bahwa PAN menolak Densus Tipikor. Dia menilai setiap lembaga hukum sudah memiliki tugas masing-masing. Sebaiknya, setiap lembaga hukum berfokus pada tugas-tugas itu. ‘’Polri sudah punya tugas, jaksa sudah punya tugas, kita perkuat KPK. Itu saja, tak perlu diartikan,’’ ujarnya.

Terpisah, Presiden PKS M Sohibul Iman menyatakan bahwa keberadaan Densus Tipikor Polri belum diperlukan. Menurut dia, belum ada aturan main yang jelas terkait dengan pembentukan Densus Tipikor dalam UU Polri. ‘’Tanpa payung hukum justru akan memunculkan abuse of power,’’ katanya.

Sohibul justru menganggap keberadaan KPK sebagai lembaga antirasuah perlu dioptimalkan. Apalagi, KPK selama ini menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit. Jika muncul lembaga saingan seperti Densus Tipikor, anggaran justru akan bertambah. ‘’Membuat lembaga baru itu tidak mudah dan tidak murah,’’ ujarnya.

Berbeda dengan PAN dan PKS, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai keberadaan Densus Tipikor justru relevan dengan perkembangan saat ini. Sebab, praktik korupsi saat ini semakin marak dan KPK cenderung tak mampu mencegah hal itu. ‘’Merespons kasus tipikor bukan pekerjaan yang diharamkan Polri. Sebaliknya, itu kewajiban Polri,’’ kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Bambang mengungkapkan, efek gentar perilaku korup harus segera ditumbuhkan di ruang publik. Tidak masalah jika semua orang merasa diawasi oleh personel Densus Tipikor. ‘’Karena kalau merasa diawasi, siapa pun akan gentar untuk berperilaku korup,’’ ujarnya.(bay/c19/fat/rnl)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

BPJS TK Launching Perisai
Minggu, 24 Februari 2018 - 20:49 wib

APBD Rohul 2018 Dibatalkan
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:27 wib

Enam Perenang Ikuti Pembinaan di Bali
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:22 wib
Pencuri Motor dan Penadah Diringkus

Pencuri Motor dan Penadah Diringkus
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:18 wib

BPBD Riau Terbaik Tiga di Wilayah III
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:13 wib
DICARI DARI KEMENTERIAN LAIN
Jenderal Polisi Tak Jadi Jabat Penjabat Gubernur
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:07 wib
Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak

Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:53 wib
PERSOALAN HARTA WARISAN
Nenek Ini Sedih karena Digugat Empat Anaknya Rp1,6 M
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:47 wib
KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet

KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:46 wib
Promo Besar-besaran

Promo Besar-besaran
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:34 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Joko Widodo Sebut Siapa Nama yang Akan Dampingi Maju sebagai Capres
Kembali Diusung PDI Perjuangan Jadi Capres, Jokowi Bilang Begini
Pendukung Dua Tokoh di Pelalawan Ini Siap Menangkan Syamsuar
PDI Perjuangan Akhirnya Tetapkan Sosok Ini Jadi Calon Presiden
Soal Perppu MD3, Bamsoet Akui Sepakat dengan Jokowi, Ini Alasannya
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini