Wonderful Indonesia
Riau Pos berupaya menjembatani aspirasi pembaca atau masyarakat Riau pada umumnya. Jika itu berbentuk keluhan terhadap pemerintah daerah, Riau Pos akan menyiapkan liputannya dan diterbitkan di halaman ini. Termasuk instansi lain. Tentunya melalui kaedah atau etika yang sudah ditentukan. Dan Riau Pos berhak untuk memilih mana yang ditindaklanjuti dan yang mana tidak dengan berbagai pertimbangan. Kami juga akan mengedit seperlunya aspirasi pembaca yang dimuat, tanpa mengurangi/menghilangkan substansi isi. Untuk menyampaikan aspirasinya, silahkan kirim pesan teks atau foto, atau keduanya melalui:WA: 081334159333. Email/FB: riaupos.interaktif@gmail.com IG: @riaupos_interaktif, Twitter: @riaupos2017. Path: @riaupos2017.
Disnaker Provinsi Siap Turunkan Tim
Rabu, 15 November 2017 - 09:58 WIB > Dibaca 230 kali Print | Komentar
Disnaker Provinsi Siap Turunkan Tim
Pak... sebagai warga Pekanbaru dan pencari kerja, saya berharap perusahaan di Pekanbaru bisa menampung tenaga kerja. Tapi ada perusahaan yang pekerjanya warga dari Timur semua. Tidak ada satupun pekerja tempatan dari warga Pekanbaru atau Riau.  Bahkan sampai satpamnya juga. Mereka bergerak di bidang makanan nabati rechese. Kalau tak salah perusahaan itu pindahan dari Jalan Riau.
Apakah boleh seperti itu Pak. Minta tolong sampaikan ke pemerintah biar diusut dan dan dicabut izinnya.

WA: +6282384547XXX

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dalam pengawasan terhadap perusahaan dan tenaga kerja, memang menjadi kewenangan Pemprov Riau melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Namun jika operasional berada di satu wilayah kabupaten/kota saja, maka Pemkab/Pemko setempat bisa menindaklanjuti persoalan yang terjadi.

Salah satunya terkait perusahaan yang menampung tenaga kerja non tempatan secara menyeluruh. Berdasarkan keluhan warga yang diterima Riau Pos, ketika diteruskan untuk dikonfirmasi ke Kadisnaker Provinsi Riau Rasyidin mengatakan, segala hal perihal tenaga kerja tempatan sudah ada aturannya.

“Ada Perda Kota yang mengatur itu. Kita minta supaya Pemko panggil perusahaan terkait. Kewenangan langsung memang tak bisa kami, itu sesuai aturan. Tapi kita akan turunkan tim kalau memang belum ada tindaklanjut (Disnaker Kota),” papar Rasyidin.

Sesuai aturan, mengenai naker tempatan memang dominan kabupaten/kota di Riau menggunakan 75 persen penduduk tempatan, 25 persen dari luar. Namun, Disnaker Riau tetap berharap agar dipakai 100 persen naker tempatan. Sehingga memberi kesempatan kerja masyarakat Riau seutuhnya.

Mengenai perusahaan yang memiliki banyak naker nontempatan, menurut Rasyidin aturannya sudah dimulai sebenarnya sejak dibukanya lowongan. “Makanya begitu lowongan dibuka, harus melapor ke dinas kota/kabupaten. Jadi apa yang ada dibuka, nanti diumumkan, jika memang daerah tidak bisa mengisi lowongan tersebut maka bisa diambil yang bukan tempatan,”  tegasnya.(egp)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
FOTONYA BEREDAR DI MEDIA SOSIAL
Wuiihh... Pengantin Perempuan Dapat 119 Cincin dari Sang Suami
Kamis, 23 November 2017 - 18:09 wib
SEPAKBOLA
Lewat Ryan Giggs, Vietnam Mau Merumput di Piala Dunia 2030
Kamis, 23 November 2017 - 17:52 wib
MAU JADI CALEG DPR RI
Ketika Asmara Dipadu Politik, Status Istri Ketiga Pun Dilegalkan
Kamis, 23 November 2017 - 16:48 wib
USAI DITAHAN KPK
Ada Tiga Jagoan Golkar Disebut Kuat Gantikan Setnov
Kamis, 23 November 2017 - 16:37 wib
TAK TERIMA DISEBUT TERIMA UANG KORUPSI E-KTP
Anas: Itu Fitnah yang Sangat Jorok dari Orang yang Dilatih
Kamis, 23 November 2017 - 15:59 wib
PERTAMA SETELAH BOLEH DIKUNJUNGI
Istri Cantik Ini Jenguk Suaminya ke Tahanan KPK
Kamis, 23 November 2017 - 15:51 wib
TEMBILAHAN
Keagamaan Program Unggulan Bupati
Kamis, 23 November 2017 - 12:19 wib
TEMBILAHAN
Peningkatan Pendapatan Daerah Jadi Perhatian Pemkab
Kamis, 23 November 2017 - 12:07 wib
Cari Berita
Interaktif Terbaru
Satpol PP Siap Menindak

Kamis, 23 November 2017 - 10:12 WIB

Warga Meradang, Nilai Layanan Tak Memuaskan

Kamis, 23 November 2017 - 10:10 WIB

Kemacetan Jl Arifin Achmad Depan Sekolah Dikeluhkan Masyarakat
Pembangunan Penanganan Banjir Dialokasikan pada APBD-P 2017
ASN/TNI-Polri Dilarang Beli Gas Bersubsidi

Selasa, 21 November 2017 - 09:01 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us