Wonderful Indonesia
Transmart Langgar Tiga Aturan Sekaligus DPP Tinjau Ulang Izin
Rabu, 15 November 2017 - 11:09 WIB > Dibaca 579 kali Print | Komentar
Transmart Langgar Tiga Aturan Sekaligus DPP Tinjau Ulang Izin
KOTA (RIAUPOS.CO) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru akan melakukan peninjauan ulang terhadap Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yang diberikan kepada Transmart Pekanbaru. Pasalnya pusat perbelanjaan di Jalan Soekarno Hata itu dinilai telah mengangkangi tiga peraturan dikarenakan menolak produk lokal‎ tempatan.

Kabid Perdagangan DPP Kota Pekanbaru Mas Irba Sulaiman mengatakan, ada tiga aturan yang dilanggar. Di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 7/2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70/2013 dan Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru Nomor 9/2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

“Dalam aturan itu jelas, mereka mesti mengakomodir paling sedikit 20 persen. Tapi nyatanya tidak. Artinya ada tiga aturan yang mereka langgar hari ini,” jelas Mas Irba Sulaiman, Selasa (14/11).

‎Aturan tersebut katanya, dibuat pemerintah bukan tanpa ‎berasalan. Hal ini berkaitan dengan imbauan Presiden dalam mengutamakan produk dalam negeri. Di Pekanbaru diimplementasikan melalui Perda Nomor 9 tahun 2014.

“Kalau 20 persen‎ dari produk lokal yang mereka tampung, mereka harus siapkan. Mereka meminta kepada tenan yang mengontrak dan menjual produk makanan. Seharusnya sudah mereka sampaikan kepada penyewa tempat berdasarkan perda,” papar Irba.

‎Selain itu sebut Irba, Transmart juga belum menyerahkan pernyataan kesiapan untuk program kemitraan terhadap industri kecil dan rumah tangga yang diberikan DPP Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu. Pernyataan kemitraan itu merupakan salah satu syarat dalam pemberian IUPP kepada Transmart.

“Artinya ada persyatajan dari IUPP yang mereka tidakpenuhi. Jika mereka menyatakan sudah kita tampung produk lokal. Ayo kita hitung, apakah sudah sampai 20 persen produl lokal,” tantang Irba.

Atas kondisi ini DPP Kota Pekanbaru akan melakukan peninjauan ulang terhadap izin yang diberikan. Ditambahkan Irba, pihaknya pekan depan akan melayang surat ‎teguran ke pihak Transmart.

“Kami akan tinjau ulang izin merek. Pekan depan kami layangkan surat teguran. Pertama kami peringatkan mereka mengenai kewajibannya dalam pemberian IUPP itu ada komitmen pola kemitraan,” katanya.

Transmart Bantah

Sementara itu, Corporate Communication GM Transmart Carrefour Satria Hamid membantah, bila Transmart menolak memasarkan produk lokal asli Pekanbaru. Dia menyebutkan, saat ini sudah ada ribuan produk lokal Pekanbaru di Transmart.

“Sangat tidak benar sekali kami menolak memasarkan produk lokal Pekanbaru. Bahkan kami memberikan pembelajaran dan motivasi kepada UMKM agar lebih maju lagi memasarkan produknya ke kami,” sebut Satria.

‎Dipaparkan Satria, untuk local supplier yang sudah berbagung dengan Transmart sebanyak 64 suplier dengan total produk yang dijual sebanyak 1.265 item Stock Keeping Unit (SKU). Dengan rincian, Grocery ada 24 suplier dengan total 249 produk.

“Fresh ada 30 suplier dengan total SKU 809 item. Kkemudian ada bazar dengan lima suplier lokal terdiri SKU 135 item dan textile ada tiga suplier terdiri SKU 66 item,“ jelasnya.

Produk lokal yang ditolak Transmart, kata dia, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Namun apabila memenuhi maka akan diterima. “Kalau produk itu tidak memiliki izin edar, ini salah satu contoh, pasti kami tolak. Kami menerima produk sesuai prosedur dan aturan pemerintah bahwa produk itu layak dijual,” tambah Satria.

Kekita disinggung mengenai apakah produk lokal yang ada di Transmart sudah mencapai 20 persen dari 80 persen produk dalam negeri yang dipasarkan, dia menyebutkan, sudah mencukupi.

Kembali ditanya mengapa sejauh ini Transmart belum menyerahkan pernyataan kemitraan, ia menjawab, “Ini masih dalam proses. Dalam waktu dekat akan kami sampaikan ke Disperindag maupun ke walikota. Untuk kouta produk lokal sudah mencukupi”.

Wajib Bermitra dengan UMKM

Kewajiban untuk bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga diutarakan Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz.

“Di dalam Peraturan Daerah Nomor 9, memang ada pasal yang mewajibkan menjalin kemitraan,” kata Zulfan Hafiz saat dikonfirmasi Riau Pos, Selasa (14/11).

Bentuk kemitraan tersebut, kata dia, dijelaskan pula pada perda tersebut, di antaranya dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, dan/atau penyediaan pasokan.

“Kemitraan dapat dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan kalau tidak, tidak terbantu UMKM kita,” tegasnya.

Untuk menindaklanjuti kemitraan tersebut, Zulfan Hafiz meminta agar DPP melakukan pengawasan agar Perda tersebut berjalan.

“Ya, kami minta DPP mendata dan mengawasi ini jika memang Trans Mart menolak ini perlu ditindak lanjuti,” katanya.(*3/man)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
MASUK WILAYAH TARGET BRG
70 Ha Lahan Gambut di Dumai Terbakar
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:43 wib

Taman Bunga Pinggiran Sungai
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:39 wib
KOMUNITAS PILOT DRONE RIAU
Wadah Edukasi dan Berbagi Informasi
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:35 wib
Hari Berpikir Sedunia
Hati-hati Bunda, Keseringan Bilang "Jangan" pada Anak Bisa Bahaya
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:31 wib
ALINEA
Rumah Sunting yang Kian “Cling”
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:29 wib

SMA Cendana Raih Juara Lexie English Writing
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:22 wib

Nuansa Sosial Warnai Milad SMKN 7
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:18 wib

Susu Kental Manis Tak Layak Dikonsumsi Anak
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:10 wib

Bunda Bad Mood? Coba Lakukan Latihan Ini
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:07 wib
PERLU PERHATIAN DAN PERAWATAN
Hilang Nyaman di Taman Rekreasi
Minggu, 25 Februari 2018 - 12:05 wib
Cari Berita
Pekanbaru Terbaru
Taman Bunga Pinggiran Sungai

Minggu, 25 Februari 2018 - 12:39 WIB

Hilang Nyaman di Taman Rekreasi

Minggu, 25 Februari 2018 - 12:05 WIB

Riau Pos Dominasi Anugerah Raja Ali Kelana

Minggu, 25 Februari 2018 - 11:33 WIB

PKL Kembali Menjamur di Jalan HR Soebrantas

Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:28 WIB

Satpol PP Enggan Turunkan APK

Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:22 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us