Wonderful Indonesia
MENIMBULKAN KEKHAWATIRAN DI MASYARAKAT
Pemerintahan Jokowi Dirugikan dengan Putusan MK soal Penghayat?
Rabu, 15 November 2017 - 19:20 WIB > Dibaca 265 kali Print | Komentar
Pemerintahan Jokowi Dirugikan dengan Putusan MK soal Penghayat?
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terkabulnya gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dinilai menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan yang mengakomodasi aliran kepercayaan di kolom agama pada KK dan e-KTP itu juga akan menyulitkan pemerintah dalam mengimplimentasikan aturan itu.

Bukan itu saja, keputusan tersebut juga berpotensi membenturkan umat Islam dengan pemerintah sehingga akan berefek pada suara Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 nanti.

"Implementasi putusan tersebut dapat menghadapkan antara umat islam dengan pemerintah, sehingga berpotensi merugikan pemerintahan Jokowi dalam menghadapi Pemilu serentak 2018 dan Pilpres 2019," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (15/11/2017).

Di sis lain, dia menuding Majelis Hakim MK tidak mempertimbangkan implikasinya keputusan tersebut di masyarakat. Pasalnya, menurut dia, akan banyak polemik setelah putusan MK itu muncul.

"MK tidak mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi yang timbul dari putusan tersebut dan hanya melihat dari aspek hak asasi manusia," tuturnya.

MK sebelumnya sudah memutuskan mengabulkan gugatan dari empat penganut kepercayaan yang merasa hak mereka terdiskriminasi oleh adanya pasal tersebut. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, pihaknya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dia menilai, Pasal 61 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Melaui keputusan itu, dia berharap tidak ada lagi diskriminasi terhadap warga negara yang menganut kepercayaan yang belum disahkan oleh negara. (cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN
Fadli Zon Gantikan Setya Novanto Jadi Plt Ketua DPR RI
Selasa, 12 Desember 2017 - 03:18 wib
ATAS SK 5322
Gugatan PT RAPP pada Kementerian LHK Mulai Disidangkan
Selasa, 12 Desember 2017 - 02:58 wib
KENAKAN CINCIN BERLIAN BESAR
Rihanna sudah Dilamar Orang Super Kaya Arab Saudi?
Selasa, 12 Desember 2017 - 02:48 wib

Meski Tetap Eksis, Pendapatan Iklan Radio Turun
Selasa, 12 Desember 2017 - 02:17 wib
BABAK 32 BESAR
Laga Sulit di Liga Champions
Selasa, 12 Desember 2017 - 01:29 wib
DICOPOT DARI JABATAN WAKIL KETUA DPR
Fahri Hamzah: Hargai Pengadilan Dong...
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:59 wib
PKSI KIRIM SURAT PERGANTIAN
Fahri Hamzah Dipecat dari Jabatan Wakil Ketua DPR
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:49 wib
SETELAH DILOBI MENKO KEMARITIMAN
Qatar Minat Investasi di Indonesia, Akan Kirim Tim Teknis
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:32 wib
BISA JADI CONTOH
Inilah Tiga Pejabat Tinggi yang Paling Rajin Lapor Gratifikasi ke KPK
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:15 wib
TAK MAU BANYAK KOMENTAR SAAT DITANYA WARTAWAN
Pengemudi Mobil saat Setya Novanto Kecelakaan Diperiksa KPK
Selasa, 12 Desember 2017 - 00:02 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Fahri Hamzah: Hargai Pengadilan Dong...

Selasa, 12 Desember 2017 - 00:59 WIB

Fahri Hamzah Dipecat dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Selasa, 12 Desember 2017 - 00:49 WIB

Batal Jadi Ketua DPR, Begini Komentar Aziz Syamsudin

Senin, 11 Desember 2017 - 20:20 WIB

Soal Pergantian Ketua DPR, Presiden Tak Mau Ikut Campur

Senin, 11 Desember 2017 - 19:50 WIB

Bamus Skorsing Rapat, Nasib Aziz Syamsuddin Masih Belum Jelas
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us