Wonderful Indonesia
MENIMBULKAN KEKHAWATIRAN DI MASYARAKAT
Pemerintahan Jokowi Dirugikan dengan Putusan MK soal Penghayat?
Rabu, 15 November 2017 - 19:20 WIB > Dibaca 326 kali Print | Komentar
Pemerintahan Jokowi Dirugikan dengan Putusan MK soal Penghayat?
Presiden Joko Widodo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Terkabulnya gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dinilai menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan yang mengakomodasi aliran kepercayaan di kolom agama pada KK dan e-KTP itu juga akan menyulitkan pemerintah dalam mengimplimentasikan aturan itu.

Bukan itu saja, keputusan tersebut juga berpotensi membenturkan umat Islam dengan pemerintah sehingga akan berefek pada suara Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 nanti.

"Implementasi putusan tersebut dapat menghadapkan antara umat islam dengan pemerintah, sehingga berpotensi merugikan pemerintahan Jokowi dalam menghadapi Pemilu serentak 2018 dan Pilpres 2019," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (15/11/2017).

Di sis lain, dia menuding Majelis Hakim MK tidak mempertimbangkan implikasinya keputusan tersebut di masyarakat. Pasalnya, menurut dia, akan banyak polemik setelah putusan MK itu muncul.

"MK tidak mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi yang timbul dari putusan tersebut dan hanya melihat dari aspek hak asasi manusia," tuturnya.

MK sebelumnya sudah memutuskan mengabulkan gugatan dari empat penganut kepercayaan yang merasa hak mereka terdiskriminasi oleh adanya pasal tersebut. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, pihaknya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dia menilai, Pasal 61 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Melaui keputusan itu, dia berharap tidak ada lagi diskriminasi terhadap warga negara yang menganut kepercayaan yang belum disahkan oleh negara. (cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

BPJS TK Launching Perisai
Minggu, 24 Februari 2018 - 20:49 wib

APBD Rohul 2018 Dibatalkan
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:27 wib

Enam Perenang Ikuti Pembinaan di Bali
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:22 wib
Pencuri Motor dan Penadah Diringkus

Pencuri Motor dan Penadah Diringkus
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:18 wib

BPBD Riau Terbaik Tiga di Wilayah III
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:13 wib
DICARI DARI KEMENTERIAN LAIN
Jenderal Polisi Tak Jadi Jabat Penjabat Gubernur
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:07 wib
Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak

Atasi Narkoba, Polres Rangkul Ninik Mamak
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:53 wib
PERSOALAN HARTA WARISAN
Nenek Ini Sedih karena Digugat Empat Anaknya Rp1,6 M
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:47 wib
KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet

KONI Riau Fokuskan Penguatan Atlet
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:46 wib
Promo Besar-besaran

Promo Besar-besaran
Minggu, 24 Februari 2018 - 11:34 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Joko Widodo Sebut Siapa Nama yang Akan Dampingi Maju sebagai Capres
Kembali Diusung PDI Perjuangan Jadi Capres, Jokowi Bilang Begini
Pendukung Dua Tokoh di Pelalawan Ini Siap Menangkan Syamsuar
PDI Perjuangan Akhirnya Tetapkan Sosok Ini Jadi Calon Presiden
Soal Perppu MD3, Bamsoet Akui Sepakat dengan Jokowi, Ini Alasannya
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini