Bos Selalu Terpojok

Sabtu, 23 Juli 2011 WIB > Dibaca 2574 kali | Komentar

Pasal satu berbunyi, “bos tak pernah salah.” Pasal dua: “jika bos salah ingat pasal satu.” The king can do not wrong.

Begitulah, karakter pemimpin diktator. Dialah yang menentukan segala kebijakan tanpa perlu mendengar pendapat pihak lain, baik DPR, civil society, para ulama, intelektual dan sebagainya.

Kebijakan diktator hanya demi kepentingan diri dan rezimnya.  Ingatlah Hitler di Jerman dan Mussolini di Itali. Walau mulanya membela kepentingan rakyat, tapi akhirnya Hitler memberlakukan rakyatnya bagai robot.

Orang Minangkabau bilang, “raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah.” Soekarno membubarkan Konstituante. Soeharto “memasung” hak partai politik, sehingga demokrasi menjadi semu.

Berbeda dengan Presiden Gus Dur, Megawati dan SBY bukanlah diktator. Seluruh UU disahkan bersama DPR, termasuk APBN yang menyangkut hajat hidup publik. Memang untuk hal operasional, presiden mengeluarkan Inpres dan Keppres.

Walaupun punya hak prerogatif, tidaklah strategis jika presiden serta merta mengganti menteri yang tidak menjalankan instruksinya.

Sebentar-sebentar bongkar-pasang kabinet,  lalu apa bedanya kabinet presidensial dengan kabinet parlementer pada 1950-an yang terkenal dengan “kabinet jatuh-bangun” dan malah ada yang berusia seumur jagung. Jika SBY melakukan itu dipastikan akan menuai resistensi. Dan, muncullah pergolakan politik tiada henti. Lalu, kapan bekerja untuk rakyat?

Presiden pun tak berhak memecat gubernur-bupati-wali kota yang tak melaksanakan intruksinya, karena kepala daerah itu dipilih melalui Pemilu yang demokratis.

Tetapi mengapa hingga kini DPR belum memangil para menteri dan kepala daerah yang mengabaikan instruksi presiden itu? Apakah karena sejumlah menteri dan kepala daerah itu adalah kader partai politik? Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempeskan?

Pantas dong mereka dipanggil ke DPR, apalagi yang kinerjanya jeblok. Memang kita sulit membayangkan, bagaimana fraksi tertentu bersifat kritis jika yang dipanggil adalah menteri separtai, atau bahkan ketua partai? Inilah masalahnya jika koalisi Parpol juga ada di kabinet, sehingga menjadi hambatan psikologis dan menutup ruang kritisisme.

Jika fraksi “oposisi” melancarkan kritik, toh akan berhadapan dengan fraksi koalisi, dan  menjadi aneh jika kebijakan pemerintah, katakanlah yang salah, lalu disudahi dengan voting.

Barangkali, inilah pelajaran berharga bahwa koalisi Parpol seusai Pemilu 2014 cukuplah di DPR. Sebab jika juga di kabinet, fenomena lama terulang lagi.

Memang bisa saja “diakali” bahwa kader atau ketua partai yang masuk kabinet diwajibkan mengundurkan sebagai pengurus partai, tetapi siapa menjamin “kesetiaannya” kepada partai sudah berakhir? Termasuk dukungan koleganya di DPR tidaklah akan tamat begitu saja.

Kecuali untuk tokoh kaliber negarawan, kita percaya dia akan mengamalkan petua Jhon F Kennedy, bahwa pengabdian kepada partai berakhir ketika pengabdian kepada pemerintahan dimulai. Adakah gerangan politikus kita kaliber negarawan? Wallahu a’lam bissawab.

Kembali ke pokok soal, sesungguhnya  banyak pihak yang bertanggung-jawab di negara ini. Selain presiden,  juga para menteri, kepala daerah dan DPR-DPRD, yang juga meraih berbagai kenikmatan dari negara. Tidak adil hanya menuntut presiden.

Sekiranya presiden harus mundur dari jabatannya, saya  kira para menteri, kepala daerah dan anggota DPR yang tak becus harus ikut mundur. Tanggung renteng, kata orang hukum.

Mengkritik hanya presiden habis-habisan, seperti fenomena belakangan ini, bisa mengaburkan esensi persoalan. Misalnya, bagaimana kesalahan itu terjadi, siapa yang bertanggung-jawab? Dan bagaimana mencarikan jalan keluarnya? Mengabaikan aspek itu maka kritik menjadi sangat politis, dan tak menyelesaikan masalah.

Memang akan menjadi headline suratkabar, seru dan menarik perhatian publik, tetapi kemudian berlalu tanpa penyelesaian masalah. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah penyelesaian masalah yang dikritik itu, dan bukan sekadar menyaksikan “selebritas politik” yang geger dan ramai.

Cara pandang yang bagai “kacamata kuda” sesungguhnya menafikan perubahan besar dalam ketata-negaraan di era reformasi. Tentu saja, presiden paling bertanggung-jawab , tetapi yang lain, jangan cuci tangan, dong! Permisi!***

Bersihar Lubis Wartawan Senior Tinggal di Medan.
KOMENTAR
BERITA TERBARU

UAS Sebut Tak Ada Tempat bagi Komunis di NKRI

22 Januari 2019 - 16:05 WIB

Dibuka Pelatihan untuk Umum

22 Januari 2019 - 15:13 WIB
Keliling Indonesia, Ma’ruf Amin Sepekan Tinggalkan Jakarta

Keliling Indonesia, Ma’ruf Amin Sepekan Tinggalkan Jakarta

22 Januari 2019 - 14:59 WIB
Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan

Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan

22 Januari 2019 - 14:54 WIB

DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi

22 Januari 2019 - 14:31 WIB

Sepanjang Jalan Teropong Penuh Lubang

22 Januari 2019 - 14:08 WIB
Sandi Dapat Sumbangan di Kresek Merah

Sandi Dapat Sumbangan di Kresek Merah

22 Januari 2019 - 14:03 WIB
Bawaslu Bakal Surati Pengusaha Billboard

Bawaslu Bakal Surati Pengusaha Billboard

22 Januari 2019 - 13:51 WIB
BERITA POPULER
Jadwalkan Periksa Maraton 45 Artis

Jadwalkan Periksa Maraton 45 Artis

22 Januari 2019 WIB | 1095 Klik
Pembebasan Ustaz Ba’asyir Dikaji Lagi

Pembebasan Ustaz Ba’asyir Dikaji Lagi

22 Januari 2019 WIB | 681 Klik
Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan

Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan

22 Januari 2019 WIB | 306 Klik
Syamsuar Sentil Besarnya Anggaran Perjalanan Dinas di APBD Riau 2019

Syamsuar Sentil Besarnya Anggaran Perjalanan Dinas di APBD Riau 2019

22 Januari 2019 WIB | 284 Klik
Jalan di Bawah Flyover SKA Segera Dibuka

Jalan di Bawah Flyover SKA Segera Dibuka

22 Januari 2019 WIB | 191 Klik

Follow Us