Wonderful Indonesia
REVISI UU MD3
Yakinlah, MKD Punya Pertimbangan sebelum Usut Penghina Parlemen
Selasa, 13 Februari 2018 - 20:45 WIB > Dibaca 317 kali Print | Komentar
Yakinlah, MKD Punya Pertimbangan sebelum Usut Penghina Parlemen
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mengenai pasal penghinaan terhadap parlemen oleh DPR menjadi sorotan publik.

Adapun dalam regulasi yang tercantum pada pasal 122 itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan kewenangan lebih untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan parlemen.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco mengatakan, saat ini pihaknya mendukung penuh jika nantinya regulasi itu akan benar-benar diberlakukan di Indonesia.

Dasco menilai, sudah menjadi kewenangan mahkamah kehormatan dewan (MKD) untuk menjaga marwah dan kehormatan parlemen. Terlebih, tanpa regulasi itu pun, MKD ternyata sudah sejak dulu memproses laporan soal penghinaan kepada parlemen.

Akan tetapi, imbuhnya, dengan catatan jika sudah melalui mekanisme dan pertimbangan yang dilakukan secara masak dengan melalui rapat di internal MKD.

"Tentunya dengan berbagai pertimbangan dan melalui rapat internal. Mungkin selama ini jarang mendengar MKD melakukan proses hukum," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dasco pun lantas memberikan salah satu contoh yang dinilainya merupakan suatu penghinaan kepada parlemen.

"Kemarin memang salah satu pernah ada yang mengatakan DPR rampok semua. Maling semua. Padahal, kan enggak semua begitu. Nah itu yang begitu kami anggap menghina dan melemahkan marwah DPR," sebutnya.

Meski begitu, ditegaskannya bahwa regulasi tersebut diharapkan tidak menjadi momok yang membuat masyarakat takut mengkritik parlemen. Sebab, selama melakukan kritik dengan sopan dan membangun, dipastikan DPR tidak melakukan pelaporan.

"Yakinlah kami enggak akan sembrono. Kami juga banyak memproses laporan dari anggota. Asumsinya kami proses secara hati-hati. Nanti kami akan bikin tata acaranya ketika ada anggota DPR meminta kami mewakili untuk melakukan proses hukum ketika merasa dirugikan. Tentu kami nggak akan sembrono," tutupnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya sudah sepakat untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2/2018) lalu.

Hal itu sekaligus mengukuhkan pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen. Kondisi itu lantas menuai pertentangan lantara parlemen dinilai menjadi lembaga yang anti kritik. (aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DITERIMA MA
Ahok Ajukan PK Kasus Dugaan Penistaan Agama, Habib Rizieq Sedih
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:15 wib
SEBAGAI SAKSI
Kasus BLBI, Eks Anak Buah Megawati Ini Bungkam usai Diperiksa KPK
Rabu, 21 Februari 2018 - 20:00 wib
HASIL POLLING DI AKUN MEDSOS
Uji Materi UU MD3 Diajukan PSI Jumat Besok, Ini Alasannya
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:55 wib
BAHAS ISU PERSEKUSI
Polri Minta Tokoh Agama Tak Termakan Hoax Berita Medsos
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:50 wib
BATAL PULANG KE INDONESIA
Habib Rizieq: Sejak Saya Hijrah, Negeri Kacau Balau
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:45 wib
DIJADWALKAN TIBA HARI INI
Panitia Penyambutan Minta Maaf karena Habib Rizieq Batal Pulang
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:15 wib
DUGAAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
Ketika Ancaman 20 Tahun Penjara Mulai Bayangi Bupati Cantik
Rabu, 21 Februari 2018 - 19:00 wib
DIJADWALKAN TIBA HARI INI
Habib Rizieq Batal Pulang, Ketua ICMI: Biarkan Dia Belajar di Saudi
Rabu, 21 Februari 2018 - 18:30 wib
PASCA-REVISI DI DPR
Tajam! Begini Kritik Fahri karena Jokowi Enggan Tanda Tangani UU MD3
Rabu, 21 Februari 2018 - 18:15 wib
SIDANG LANJUTAN DI PENGADILAN TIPIKOR
Dituntut 5 Tahun Penjara, Nofel Terbukti Terlibat Kasus Korupsi Bakamla
Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Uji Materi UU MD3 Diajukan PSI Jumat Besok, Ini Alasannya
Tajam! Begini Kritik Fahri karena Jokowi Enggan Tanda Tangani UU MD3
UU MD3 Tidak Ditandatangani Jokowi, DPR Bilang Begini

Rabu, 21 Februari 2018 - 17:40 WIB

Prabowo Jadi Cawapres Jokowi, Ruhut: Apa Salahnya Berdampingan?
AHY Disarankan Jadi Anggota DPR Dulu, Baru Cawapres

Rabu, 21 Februari 2018 - 16:50 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us