Lokek Gelar Adat

Minggu, 12 Mar 2017 - 13:29 WIB > Dibaca 2405 kali | Komentar

TANPA awal, tanpa ba tanpa bu, kawan saya, Abdul Wahab, dalam pesan pendek telepon genggamnya malam semalam, langsung saja menyerocos, “Pelaksanaan penabalan gelar adat kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, tetaplah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bukan saja karena penabalan itu memberi makna tersendiri, tetapi juga disebabkan selama ini, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) terkesan lokek alias pelit dalam memberi gelar.”

Halnya gelar yang disandang Arsyadjuliandi Rachman, yakni Datuk Setia Amanah, memang tak perlu diperdebatkan. Pasalnya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LAMR, seseorang yang menjabat sebagai gubernur atau bupati maupun wali kota, dengan sendirinya menyandang gelar tersebut. Tentu saja ada proses yang harus dilalui, sehingga memungkinkan gelar tersebut tidak diberi, tetapi bersifat sangat kasuistik.

Kalaulah tidak ada hal mendasar yang bertentangan dengan kebudayaan Melayu, adalah zalim jika LAMR tidak menabalkan seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah dengan gelar Datuk Setia Amanah. “Jadi, meskipun otomatis, kemungkinan untuk tidak menabalkan gelar tersebut, masih terbuka,” tulis Wahab.

Ia menambahkan, kemungkinan tersebut bisa saja berasal dari LAMR, tetapi juga dari sosok pribadi kepala daerah tersebut. Dari LAMR misalnya karena melihat sosok itu dalam kepemimpinannya merugikan Melayu, umumnya kemanusiaan, baik langsung maupun tidak langsung. Tapi bisa saja datang dari sosok si pejabat, misalnya ia memang tidak mau menerima gelar itu dengan alasan tertentu—mesikpun tetap dinilai sebagai suatu kelancangan.

“Kalau Andi Rachman ini jelas dan ia pun bersedia menerima gelar tersebut dalam dua peristiwa yakni saat dirisik maupun dipinang,” tulis Wahab.  Jelas ia sebagai Gubernur Riau, sedangkan sisi merugikan bagi Riau khususnya Melayu berkaitan dengan sosoknya, belum ada sama sekali.

Ia bahkan, saat menjadi Plt Gubernur Riau, saat membuka Musyawarah Kerja LAMR 22 Desembr 2014, mencetuskan berdirinya Dinas Kebudayaan. Ini dimaksudkan agar visi Riau 2020 yakni antara lain menjadikan Riau sebagai pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara, diurus lebih serius. Lembaga tersebut sudah diwujudkan tahun 2017 ini.

Hal itu disusul dengan langkahnya menerbitkan peraturan gubernur tentang muatan lokal dalam pendidikan di daerah. Belum lagi mengazaskan pembangunan pariwisata yang menjadi primadona masa depan dengan landasan budaya. Begitu pula cogan Riau sebagai tanah tumpah darah Melayu atau the homeland of Melayu yang menggugah sekaligus mempertaut kemelayuan di Riau.

Menurut Wahab, bagaimanapun pemberian gelar adalah stau bentuk pengakuan alias tabik terhadap sesuatu yang dinilai tidak biasa-biasa saja. “Tapi LAMR amat sedikit memberikan gelar sebagai suatu bentuk tabik itu. Paling-paling pada gubernur atau orang yang berjasa luar biasa dalam pandangan LAMR,” tulis Wahab.

Saya teringat, tidak semua sosok yang menjadi Gubernur Riau memperoleh penabalan gelar Datuk Setia Amanah. Tentu saja, jumlah sosok yang menjadi Gubernur Riau, tidak begitu banyak, sehingga jarang pula penabalan ini dilakukan. Seorang sosok yang memegang jabatan Gubernur Riau, paling-paling ditabalkan memegang gelar Datuk Setia Amanah, sekali dalam lima tahun atau enam bulan setelah menjabat sebagai gubernur—begitu seterusnya, kalau ia memegang jabatan dua priode. Setelah itu?

LAMR sendiri, memang meletakkan gelar adat itu dalam tiga kategori. Pertama, gelar soko yakni gelar turun-temurun yang tentu saja tidak memerlukan campur tangan LAMR. Kedua, gelar kehormatan yang diberikan kepada sosok luar biasa. Ketiga, adalah gelar yang melekat pada jabatan gubernur.

“Jadi dua gelar adat yang ditangani LAMR. Tentu saja, hal ini amat terbatas,” tulis Wahab. Selain sosok yang menjabat gubernur—tidak pula semua mereka diberi gelar—adalah gelar kehormatan adat yang hanya diberikan LAMR kepada lima orang, sejak lembaga ini berdiri tahun 1970.

Dari kelima orang itu, hanya satu putera Riau yakni Rida K.Liamsi. Selebihnya adalah sosok dari luar Riau seperti Hamengkubuwono IX dan Susilo Bambang Yudhoyono. Bandingkanlah lembaga adat lain sepertiu di Jawa, bahkan Malaysia, yang banyak memberi gelar adat.

Di Malaysi sendiri, penyanyi Indonesia yang sebenarnya tidaklah di atas sangat, Rosa, mendapat gelar Datuk dari salah satu negeri di Tanah Semenanjung itu. Tak usah cakap artis tempatan semacam Daud Kilau dan SM Salim, juga sosok lain tanpa memandang ras dan suku. Lihat pula gelar Raden di Jawa yang diberikan keraton di Jawa, duh tak terbilang banyaknya.

Saya tuliskan untuk Wahab, LAMR juga sedang memikirkan hal itu, terutama meninjau dari segi filosofi gelar. Tahun lalu misalnya sudah diputuskan satu bentuk gelar adat yang disebut penghargaan adat yang dapat diberikan kepada lembaga dan personal tertentu, tetap dengan pandangan terhadap jasa-jasanya. Tak mustahil misalnya, seorang Iyeth Bustami, memperoleh penghargaan adat dengan gelar tersendiri.

“Tapi dah setahun kan? Belum ada lagi orang maupun lembaga yang diberikan penghargaan adat itu kan? Bile nak diberi penghargaan adat itu?” Wahab bertanya bertubi-tubi, sedangkan saya belum dapat menjawabnya.***


KOMENTAR

Follow Us