Depan >> Kolom >> Chaidir >>

Berharap DPR Jalanan

Senin, 20 Mar 2017 - 10:34 WIB > Dibaca 1546 kali | Komentar

RIAUPOS.CO - TERBONGKARNYA dugaan megakorupsi berjamaah kasus KTP-elektronik telah menyeret beberapa petinggi negeri, terutama di kalangan politisi kelas atas di DPR Senayan, termasuklah nama sang Ketua DPR Setya Novanto, seperti diberitakan berbagai media. Tapi, seperti  juga kita baca, kita tonton dan kita dengar, orang-orang besar patut-patut yang disebut-sebut tersangkut, membantah: “satu sen pun” mereka tidak pernah menerima uang haram itu.

Lalu, gerangan kemanakah raibnya uang fee megaproyek yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2,3 triliun (dari total nilai proyek Rp5,3 triliun) tersebut?  Jumlah itu fantastis, dan rasa-rasanya terlalu besar untuk disembunyikan di bawah bantal. Rasa-rasanya (semustinya) juga, menelusurinya taklah sesulit mencari mata air Sungai Nil (pinjam istilah orang Mesir). Kasusnya, ibarat angsa putih terbang siang. Gamblang. Tapi, biarlah itu menjadi urusan KPK dan pengadilan Tipikor yang akan mengadilinya. Que sera sera. Nasi sudah jadi bubur. Kita hanya paham sebuah adagium usang, hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh.  “Fiat justitia ruat coeleum”.

Yang membuat kita galau adalah, DPR kelihatannya memainkan jurus serangan balik, layaknya serangan balik klub Liga Primer Inggris, Leicester terhadap klub Spanyol Sevilla pada babak perdelapan final Liga Champion, beberapa hari lalu. Dengan penguasaan bola 75 persen, Sevilla malah kecolongan dua gol tanpa balas akibat serangan balik Leicester yang hanya menguasai bola 25 persen. Serangan balik seperti inilah kelihatannya yang sedang dimainkan oleh para politisi di DPR melawan KPK.

DPR kembali ngotot menggolkan revisi UU KPK (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); alasannya  untuk penguatan KPK. Mudah terbaca, upaya revisi itu bukan penguatan seperti alasan yang disampaikan DPR, tapi justru pelemahan KPK. Awam juga dengan mudah membaca, revisi itu sebuah jurus serangan balik untuk melumpuhkan KPK. Sebab, sesungguhnya, dengan kinerja KPK seperti sekarang, tidak lagi perlu diberi penguatan, KPK memang sudah kuat. UU Nomor 30 tersebut ibarat pedang bagi KPK untuk tidak pandang bulu memberantas korupsi yang sudah berurat berakar, di DPR sekali pun. Pedang itu menakutkan banyak pihak dan banyak pihak itulah yang akan bersorak-sorai bila pedang itu dimajalkan.

Oleh karena itu sangat wajar bila Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi pada Jumat (17/3) pekan lalu mendatangi Kantor KPK untuk memberi dukungan moril mendukung KPK menuntaskan kasus megakorupsi KTP-el dan menolak rencana DPR untuk melakukan revisi terhadap UU KPK yang belakangan ini gencar disosialisasikan di beberapa kampus.

Memang terasa aneh. Bila bangsa ini sungguh-sungguh berkehendak memberantas korupsi, bila Presiden Jokowi sungguh-sungguh ingin membersihkan negeri ini dari parktik-praktik korupsi seperti disebut dalam Nawacita-nya, DPR harusnya memberikan dukungan kepada KPK untuk membongkar tuntas kasus megakorupsi KTP-el tersebut, bukan justru membuat manuver memperlemah KPK.

Kita patut bertanya, kepentingan siapa sebenarnya yang diagregasi dan diartikulasikan oleh ujung tombak partai politik di DPR? Aspirasi rakyatkah atau aspirasi yang  mengatasnamakan rakyat? Fungsi mereka mestinya menjadi corong (pembesar suara) bagi rakyat, bukan corong bagi kepentingan pribadi atau kelompok yang terusik kenyamanannya oleh KPK.

Dalam semangat pemberantasan korupsi itulah apresiasi yang tinggi perlu diberikan pada Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi yang telah menyampaikan sikapnya. Tapi aksi itu saja pasti belum cukup, DPR jalanan agaknya perlu kembali  “bersidang”, sudah lama tak terdengar kabar beritanya. Mampukan mahasiswa sebagai anggota DPR jalanan melakukan demonstrasi membela kepentingan rakyat dan bangsanya dengan segenap idealisme? Hanya mahasiswalah yang bisa menjawab. Tapi percaya, mereka masih menyimpan pulpen bertinta emas untuk menulis sejarah.***

KOMENTAR
BERITA POPULER

Follow Us