RIAUPOS.CO - TUJUAN akhir dari demokrasi di sebuah negeri yang berbilang kaum di seluruh dunia, adalah menghadirkan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum). Dalam ungkapan lain, negeri dengan masyarakat yang bahagia lahir batin, adil dan makmur serta aman itu, disebut negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo dalam ungkapan Jawa.
Dalam negeri yang demikian, semua rakyat yang memiliki hak akan mendapatkan haknya, yang memiliki kewajiban akan melaksanakan kewajibannya. Masing-masing memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajibannya. Rakyat yang berbuat baik akan mendapat anugerah sebesar kebaikannya. Pokoknya adil. Di negeri itu tidak ada kezaliman, tidak ada ketidakadilan, tidak ada mafia, premanisme jauh, tak ada intimidasi atau penekanan politik, apatah lagi praktik exploitation de l’homme par l’homme (eksploitasi, penindasan, penghisapan manusia oleh manusia yang lain) seperti dulu sering disitir Bung Karno.
Masyarakat ideal seperti itu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia, dan semua bangsa senantiasa berikhtiar dengan caranya masing-masing untuk mewujudkannya. Namun dipastikan, tak ada bangsa yang berhasil mendekati kesempurnaan, bahkan ada yang mencari pembenaran, “tak penuh ke atas penuh ke bawah” (yang penting ada hasil walau tak seberapa). Argumentasinya sederhana, yang namanya keperluan rakyat, berkembang sangat cepat sementara pemerintah tak mampu memenuhinya karena sistemnya bergerak lambat.
Argumentasi yang paling masuk akal adalah, dalam masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam kepentingannya, mustahil kepentingan tersebut bisa dipenuhi dan dipuaskan semuanya sekaligus oleh pemerintah. Di sinilah letak masalahnya yang tak pernah terungkai dengan baik (sampai kapan pun). Hubungan rakyat dan negaranya selalu saja tidak akur. Bahkan hubungan itu sering disebut bermasalah sepanjang masa. Sebab, kepentingan negara diwakili oleh pemerintah, kepentingan rakyat diwakili oleh wakil rakyat (anggota parlemen atau anggota DPR). Kedua cabang kekuasaan tersebut (pemerintah dan legislatif) seringkali tampil dengan pedang kekuasaannya.
Idealnya, semua kebijakan umum yang dibentuk oleh pemerintah dan semua kebijakan politik yang dibentuk oleh badan legislatif, adalah dalam rangka mewujudkan kebahagiaan rakyat (bonum publicum). Tapi realitasnya tidaklah demikian, kalau bukan mau disebut jauh panggang dari api. Pemerintah sering mengedepankan kekuasaan (dengan dalih berlindung di balik kepentingan negara), dan dengan demikian menomorduakan kepentingan publik. Sedangkan anggota badan legislatif sering pula mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat (dengan dalih vox populi vox Dei – suara rakyat adalah suara Tuhan).
Anggota badan legislatif dalam sebuah negeri yang berdemokrasi, berasal dari partai politik. Mereka dipilih melalui pemilihan umum sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat. Namun ketika badan legislatif kurang berfungsi melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi fungsi utama partai politik, maka rakyat membuat atau mencari saluran-saluran lain berupa kelompok-kelompok yang mampu mengartikulasikan kepentingan mereka.
Dengan demikian lahir dan berkembanglah organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda, bisa berupa LSM, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), media massa, organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan internal dan eksternal kampus dan organisasi sosial lainnya. Inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya kelompok kepentingan dan kelompok penekan (pressure group) dalam system politik kita dewasa ini.
Kelompok penekan dalam aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan berupa kritik tanpa rasa takut kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Kelompok penekan melancarkan “tekanan-tekanan” atas kekuasaan yang sedang berjalan (Duverger, 1984). Kelompok penekan sebenarnya tidak sebesar dan sesolid parpol, tapi radikalisme yang dikembangkan membuat kelompok penekan ini terlihat lebih menonjol dari parpol dan adakalanya membuat mereka mendapat tempat di hati rakyat, dan akan semakin eksis bila negara gagal menghadirkan kebahagiaan dan keadilan.***
KOMENTAR
