Adat Tegak, Hukum Berdiri, Syariat Dijunjung

23 Februari 2014 - 16.27 WIB > Dibaca 2387 kali | Komentar
 
Masyarakat dan Penghulu Tiga Lorong, Batu Rijal, Hulu Batanghari (Jambi), dan Rantau Kasai (Sungai Rokan) bersilaturahmi pada 8 Februari 2014 di Danau Baturijal Inderagiri Hulu, tepatnya di laman Taman Pendidikan Quran Al Falah.

Laporan FEDLI AZIS, Inhu

PERTEMUAN silaturahmi historis sejak nenek moyang mereka terpisah abad ke 17 lalu itu juga membincangkan dan menyusun langkah-langkah dalam upaya pemulangan kembali pranata adat ke pangkuan masyarakat. Silaturahmi dan pemulangan pranata adat merupakan wujud dari perjuangan penghulu yang hakiki untuk kemaslahatan masyarakatnya, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah. Adapun yang memprakarsai pertemuan silaraturahmi tersebut adalah penghulu Tiga Lorong, Datuk Danang Lelo, Datuk Jo Mangkuto, dan Datuk Lelo Deghajo.

Turut hadir dalam pertemuan historis tersebut, Wakil Bupati Indragiri Hulu, H Harman Harmaini, Datuk Jo Mangkuto Baturijal Hulu Batanghari, Datuk Sangguno dari Pulai Hulu Batanghari, Datuk Bandaro Raden Orang Godang Lareh dari Baturijal Hulu Batanghari, Batin Gajian Talang Gedabu, Datuk Danang Lelo Pematang, Datuk Jo Mangkuto Baturijal Hulu, Datuk Lelo deghajo Baturijal Hilir, Datuk Selo Anso dari Pranap, dan H Darman gelar Kahlifah Arif dari Rantau Kasai-Sungai Rokan.

Acara dimulai penyambutan saudara tua, orang Tiga Lorong dari Baturijal Dharmasraya. Penyambutan itu dilakukan arak-arakan dengan Jike Bardah dari Masjid Al-Falah Danau ke rumah Jo Mangkuto yang kemudian di sambut dengan silat. Dalam pengarahannya, Wakil Bupati Indragiri Hulu, H Harman Harmaini menyebutkan Tiga Lorong pernah mengalami kejayaan di masa dahulu. Silaturahmini yang dilakukan merupakan dasar yang penting bagi masayarakat Tiga Lorong yang saat ini terbagi dalam dua Kecamatan,  Batang Pranap dan Kecamatan Pranap.

Gagasan ini sangat baik karena kalau kita kembali pada jaman dahulu, kehidupan di Tiga Lorong ini berjalan sangat tertib dengan sistem pemerintahan adatnya. Kami juga mensupport dan mendukung pemulangan pranata adat ini, kalau bisa Baturijal dan tigalorong dulu bisa kembali. Dan yang terpenting harus ada persetujuan dari masyarakatnya, ujar Harman.

Terkait dengan pemulangan pranata dan sistem pemerintahan adat itu sendiri sebenarnya, secara formal sudah termaktub dalam Undang-undang Tahun 2013. Sudah ditetapkan sampai ke tingkat desa yang dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastrukur. Pemerintah sendiri menyadari banyak masalah yang belum terselesaikan selama ini terutama di tingkat pedesaan. Di Baturijal saja misalnya, persoalan pertanahan yang sampai saat ini tidak pernah tuntas.  

Selaku anak daerah, anak kampung di sini, ada beberapa persoalan yang melputi di Tiga Lorong ini, yang diantaranya persoalan pertanahan. Kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu, hal-hal yang seperti hari ini tidak ada, sekarang banyak sekali. Menurut hemat kami, bahwa, timbulnya keinginan untuk mengembalikan pranata adat dan ketentuan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Tiga Lorong ini adalah baik sekali, katanya.

Kadangkala persoalan yang muncul di tengah masyarakat itu membuat pemerintah tidak bisa menyelesikannya secara tuntas melalui hukum-hukum formal, di sinilah perannya penghulu adat untuk membantu menegakkan kehidupan masyarakat yang beradat dan agamis. Secara undang-undang pun tak ada masalah yakni undang-undang tahun 2013 tentang pemerintaha desa. Dengan undang-undang tersebut ada celah, bahwa satu desa bisa dijadikan desa adat. Ini peluang yang kemudian kita tangkap dan kita tanggapi. Mimpi kami juga kiranya ke depan melihat dan menginginkan Desa Baturijal atau Tiga Lorong ini menjadi pilot projek, tidak hanya di Inhu tapi juga barangkali di Riau ini, jelas Harman.

Dalam pertemuan itu juga dibacakan tambo Jo Mangkuto Baturijal Dharmasraya, Tembo Tiga Lorong, tembo dari masyarakat Tiga Lorong Rantau Kasai Sungai Rokan serta pembacaan draft usulan pemulangan pranata adat di Tiga Lorong oleh Junaidi Syam. Ihwal penting dalam pertemuan tersebut dikatakan Junaidi atau yang lebih dikenal sebagai Jonkobet adalah pemulangan pranata adat itu sendiri. Pengusulan yang diprakarsai penghulu yang bertiga Danang Lelo, Jo Mangkuto Lelo dirajo bersama-sama dengan Menti, Datuk, Dupati, Tenganai Besa dan Tenganai Rumah yang kemudian didukung oleh anak kemanakan berawal dari lahirnya undang-undang pemerintahan desa tahun 2013. Di samping itu kata Junaidi, tentulah apa yang dilakukan merupakan perjuangan murni dan adalah usulan murni dari masyarakat tiga lorong. Yang mana mereka bekerja dari akar paling bawah sampai pucuk paling atas.

Murni kehendak masayarkat, tidak ada bermuatan politis. Yang diperjuangkan di draft ini adalah manusianya. Karena pranata adat itu adalah gelar pangkat yang diemban oleh manusia, jadi yang ditata hari ini adalah soal manusia. Ini yang paling penting, jikalau sudah ditata manusianya menurut patut adat. Mereka mengetahui konsekuensi kalau melanggar alur patut adat. Pada akhirnya titik yang hendak dicapai itu terciptanya masyarakat adat yang baik, beradat, berhukum adat dan bersyiar agama itu teralisasi. Adat tegak, hukum berdiri, syariat dijunjung, jelas Junaidi.  

Pranata Adat Masih Dipandang Rendah
Silaturahmi dan pemerkarsaan pengembalian pranata adat ini juga sebenarnya merupakan hasil dari Ekspidisi 4 Sungai yang dilakukan Elmustian Rahman, Junaidi Syam dan kawan-kawan di Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan (P2KK). Seperti yang disebutkan Elmustian bahwa inilah hasil kerja dan sambungan dari ekspedisi yang telah dilakukan di 4 sungai di Riau. Jadi dalam proses ekpedisi yang dilakukan, tidak hanya meneliti tetapi ada juga bersifat mengolah seni budaya. Dalam hal ini, kita membantu  mengolah pratana adat, jelas Elmustian.

Dapat ditemui dan dirasakan, selama ini pranata adat sejak lama dipandang rendah karena dianggap miskin sumber daya manusia dan tidak mampu bersaing di era teknologi modern saat ini. Prasangka negatif itu merupakan bentuk kesombongan pemerintah menganggap aturan adat tersebut lemah dan tidak sesuai dengan zaman. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi hari ini? Kenyataannya, pemerintah menuai kekacauan di mana-mana, baik soal kependudukan, tanah, pekerjaan, dan kebijakan-kebijakan lokal lainnya, kata Elmustian.

Dalam hal itu, seharusnya masyarakat adat juga memperoleh pencerahan untuk menghadapi zaman, dan pemerintah harus membimbing pejabat penghulu untuk menjalankan roda pemerintahan agar akselerasinya sesuai dengan aturan kepemerintahan. Menurut Elmustian, beberapa orang anak kemenakan yang akan menjabat penghulu di masa akan datang hendaknya dididik di perguruan tinggi ilmu pemerintahan. Beberapa orang anak kemenakan calon pejabat penghulu syarak hendaknya di sekolahkan ke Universitas Al-Azhar Mesir agar menguasai sepenuhnya persoalan syariat mazhab Syafii.

Pemulangan kembali pranata adat itu ke pangkuan masyarakat diharapkan konflik-konflik politik yang sekarang merebak akan punah. Perjuangan penghulu akan bulat penuh hanya untuk kemaslahatan masyarakatnya, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah, katanya lagi.

Senada dengan itu, Junaidi Syam juga menyampaikan seorang pemimpin adat dan kaum yang mengikut alur patut seperti penghulu tidak akan berani melanggar sumpah setia adat. Sebab, ia akan menerima tulah bala langsung, bahkan bisa dipidanakan menurut hukum negara. Camat, lurah, dan kepala desa tidak mengenal tuah dan tulah adat, dan apabila diperiksa pandai mengelak dengan beribu cara.

Penghulu juga sangat rekat hubungannya dengan kaum kerabat serta anak kemenakan maupun orang se-negeri, tentunya dia tidak akan menyakiti perasaan mereka sebab telah terjalinnya hubungan emosional yang mendalam. Pejabat gaya baru dalam sistem pemerintahan negara belum tentu memiliki kepekaan yang sama seperti penghulu, karena ketiadaan hubungan emosional dengan masyarakat dan tanah negeri. Hal inilah kmenurut Junaidi yang kemudian mengakibatkan terjadinya gunung masalah, sebab tidak pernah ada penyelesaian masalah secara tuntas, sehingga setiap masalah yang diselesaikan tanpa keikhlasan hati akan menciptakan masalah yang baru.

Sedangkan hari ini kata Junaidi yang tampak adalah pemerintahan pranata gaya baru tidak pernah mengajak masyarakat adat dan masyarakat banyak, apalagi melibatkan hukum adat dan syariat. Hal itu berbeda jauh dengan sistem pemerintahan adat di mana terjadi atau muncul masalah, menti, datuk atau dupati beserta tenganai, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan seluruh anak kemenakan berhak menegur, memberi suara, atau memecahkan masalah tersebut melalui mufakat adat bersendikan syariat.

Pemerintah sejak lama telah mendengung-dengungkan soal lokal genius atau kearifan lokal terkait soal pranata adat sedia lama bahkan sudah termaktub dalam undang-undang namun disayangkan aplikasi kebijakan undang-undang tersebut tidak dijalankan, ambigu, dan omong kosong belaka. Sebaliknya pemerintah memaksakan pranata aturan pusat, mulai dari penetapan camat, lurah, kepala desa, pengurus agama dan lain-lainnya.

Tiga Lorong paling ideal untuk dijadikan pilot project mengembalikan kearifan lokal seperti yang tertuang dalam undang-undang tahun 2013 tersebut. Keberhasilannya nanti bisa diikuti oleh lokalitas budaya lain di Riau, jelas Junaidi seraya menambahkan aplikasi dan realisasi pranata adat diharapkan akan membangun silaturahmi meluas antara pemimpin dengan orang yang dipimpin, tentunya akan menghidupkan pula adat istiadat seperti menjalang mamak pada hari hari besar semisal idul fitri, upacara-upacara kebesaran adat dihidupkan kembali, kampung dipelihara dengan aturan dan norma adab, adat, serta syariat, kesenian tradisonal dikembangkan, arsitektur khas Tiga Lorong kembali dibina, sungai dipelihara, rimba kepungan sialang dan hutan simpanan direboisasi, sehingga Tiga Lorong menjadi wilayah unik yang akan mendukung visi misi Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dunia.

Restorasi atau Pemulihan Pranata Adat
Menanggapi dan merespon agenda silaturahmi masyarakat dan penghulu Tiga Lorong, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau melalui Bidang Pengembangan Nilai-nilai Adat dan Budaya Melayu melaksanakan kegiatan diskusi draft usulan pemulangan kembali pranata adat di Riau pada Jumat (14/2) di Ruang Rapat LAM jalan Diponegoro.

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, AL Azhar, ahli hukum, Indra Syafri dan Dodi Haryono, Kepala Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan, Dr Fakhri Ras, Penghulu Tiga Lorong, Datuk Jo Mangkuto dan Datuk Danang Lelo, serta Junaidi Syam dan Elmustian Rahman.

Dalam perbincangan hari itu, Junaidi Syam mengemukakan pentingnya pranata adat itu dikembalikan ke pangkuan masyarakat dan juga gambaran strategi pengembaliannya. Junaidi juga memaparkan sturktur jabatan-jabatan dalam sistem pemerintahan adat disandingkan dengan sistem pemerintahan sekarang ini. Misalnya jabatan Sutan Muda berada pada hierarki tertinggi di Tiga Lorong setara dengan Wakil Bupati di mana tugasnya bekerja sama dengan Bupati. Sutan Muda memerintah di keseluruhan Tiga Lorong dan sekaligus menjadi tolan musyawarat Jo Mangkuto.

Berikutnya jelas Junaidi lagi penghulu-penghulu di Tiga Lorong setara dengan jabatan camat, menti-menti, datuk dan dupati, serta tenganai yang banyak jumlahnya dalam pranata adat Tiga Lorong bertanggungjawab memelihara seluruh anak kemenakan yang ada di bawahnya, harus mengetahui jumlah anak kemenakannya, mengenalnya dengan baik secara individu siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari daerah Tiga Lorong.

Pentingnya membangun kembali pranata adat sedia lama ini agar masyarakatnya mudah diatur, bermarwah dan berharkat martabat mulia, menjalankan syariat Islam secara holistik dalam lingkungan Tiga Lorong. Hal itu Juga kata Junaidi untuk meminimalisir perbuatan maksiat, keji, dan mungkar. Contoh kecil misalnya, para wanita muda yang Muslim disarankan memakai jilbab saat berada di tempat umum, semua orang berpuasa pada bulan Ramadan, bagi yang berhalangan tidak boleh sengaja makan minum di kawasan publik. Dengan demikian, jangan ada lagi klaim menyebutkan bahwa umat Islam itu dirusak oleh perilaku umat Islam itu sendiri, jelasnya.

Dengan bergantinya pranata pemerintahan formal dengan pranata adat diharapkan pemerintah bisa bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun negara yang adil makmur dan sejahtera.

Di sinikan menjadi jelas, jika pranata adat ini dijalankan tentunya akan mengurangi beban berat pemerintah dalam mengurus masyarakatnya sebab dibantu oleh pranata kearifan lokal, sebab dalam pranata adat Melayu, semua orang terlibat dan membantu, jelas Junaidi.

Sebagai langkah awal yang terpenting dari itu semua, yang perlu ditinjau ulang adalah berkaitan dengan beberapa syarat yang ditetapkan Undang-undang suatu daerah untuk bisa ditetapkan sebagai desa adat. Seperti yang diutarakan Indra Syafri yakni pertama kesatuan masyarakat adat beserta hak dan kewajibannya secara nyata masih hidup, baik bersifat teritorial, geneologis maupun fungsional. Kemudian kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan yang ketiga, keatuan masyarakat hukum adat beserta hak dan kewajibannya sesuai dengan prisip kesatuan negara Republik Indonesia.

Inilah ketiga hal yang perlu diperkukuhkan terlebih dahulu sebagai landasan yang kuat untuk mengembalian pranata adat. Kemudian juga hal itu tidak bisa langsung dioperasionalkan sebelum peraturan pemerintah sudah keluar setelah itu ada lagi peraturan dari kementiran dalam negeri. Jadi kami kira untuk sebuah ancang-ancang tidak masalah, sambil menunggu peraturan-peraturan itu keluar, kata Indra.

Sementara itu salah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Dodi Haryono mengatakan penting sekali untuk mengembalikan atau memulihkan nilai-nilai adat dalam sistem pemerintahan karena sistem pemerintahan di Indonesia ini memang berbasis kepada hukum adat apalagi bila melihat adat dan tradisi mulai terkikis, persoalan bangsa dan moralitas semain menjadi-jadi saat ini.

Kata Dodi, dalam pandangan hukum, terkait pemerintahan adat itu sudah banyak sekali. undang-undang udah disahkan, Mahkamah Konstisusi juga bisa memperkuat keberadan hukum adat sedangkan untuk pemerintahan daerah bisa pula dituangkan ke dalam Perda. Di beberapa kabupaten setahu Dodi sudah pula mulai melaksanakan tapi apakah namanya saja atau memang sudah diterapkan secara keseluruhan.

Ini memang harus dimulai. Harus ada upaya kita di daerah ini untuk mengakomodir keragaman sistem hukum yang ada di kabupaten kota. Ini juga perlu diperjuangkan terkait dengan payung hukumnya, kata Dodi seraya menyatakan siap membantu dan membuat basis kajiannya untuk tahap awal.

Ketua Harian LAM Riau, Al azhar mengatakan memang di antara nominasi hukum formal sekarang ini, masih ada hukum-hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat. Namun keberadaanya tak ubah seperti dimangsa oleh negara. Hukum-hukum dan  kearifan lokal tersebut terlihat dan sekaligus seperti tak terlihat oleh negara, Tapi sesungguhnya dapat dibuktikan bahwa kesemuanya masih ada bertahan. Hal itu terdapat di Tiga Lorong misalnya, kata Al azhar.

Kembali merujuk kepada apa itu masyarakat adat. Kata Al Azhar kalau apa yang akan dilakukan nantinya terkait dengan restorasi atau pemulihan pranata adat di Tiga Lorong, memang diharuskan  untuk ditinjau lebih dalam terkait dengan strkturnya, masih adakah orangnya, hak-hak tradisional yang berkaitan dengan teritorial itu. Dari penjelasan Junaidi tadi jelas, bahwa Tiga Lorong masih memiliki kesemua prasyarat dan unsur-unsur yang diminta oleh perundang-undangan, kata Al azhar.

Namun kata Al azhar sebelum ini menjadi kehendak bersama, perlu dipikirkan dari semua sisi. Artinya hal ini tidak serta merta dapat terlaksana. Ini sebagai langkah awal atau semacam prakarsa yang kemudian harus ditindaklanjuti dan digesa terkait dengan persiapan-persiapan lainnya. Perlu rumusan-rumusan yang bijak. Karena Undang-undang Tahun 2013 tentang sistem pemerintahan desa itu, disatu sisi bisa mnejadi jalan masuk dari perspektif adat namun dari perpektif lain bisa pula menimbilkan persoalan baru. Nah, di sinilah perlunya kesepakatan kita bersama untuk merumuskannya.(*6)
KOMENTAR
Terbaru
Selasa, 18 September 2018 - 20:30 wib

BPJS Kanwil Sumbarriau Jalin Keakraban dengan Perusahaan dan Media

Selasa, 18 September 2018 - 19:30 wib

Masyarakat Mesti Bijak Gunakan Medsos

Selasa, 18 September 2018 - 19:00 wib

Sosialisasi SPIP Capai Maturitas Level 3

Selasa, 18 September 2018 - 18:41 wib

Lima Keuntungan Menggunakan Aplikasi Kasir Online Kawn

Selasa, 18 September 2018 - 18:30 wib

8 Kecamatan Ikuti Iven Pacu Sampan

Selasa, 18 September 2018 - 18:00 wib

Komunitas Muda Madura Siap Menangkan Jokowi

Selasa, 18 September 2018 - 18:00 wib

Perusahaan Diminta Peduli

Selasa, 18 September 2018 - 17:30 wib

Rider Berbagai Provinsi Bakal Ramaikan Jakjar 5

Follow Us