Kerja Keras Eksekutif dan Legislatif, Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Sabtu, 19 Mei 2018 - 10:53 WIB > Dibaca 1261 kali Print | Komentar
Kerja Keras Eksekutif dan Legislatif, Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
FOTO BERSAMA: Anggota V BPK RI Ismayanti (tengah) bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi (tiga kiri) dan Ketua DPRD Riau Septina Primawati (tiga kanan) usai penyerahan LHP keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Jumat (18/5/2018). (DPRD RIAU FOR RIAU POS)
RIAUPOS.CO - Pemerintah Provinsi Riau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan penggunaan keuangan tahun anggaran 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh BPK RI dalam sidang paripurna istimewa di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Jumat (18/5).

Hadir dalam kegiatan itu Anggota V BPK RI Ismayatun, Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli serta Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Septina dalam pidatonya mengatakan, LHP merupakan wujud tanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD 2017 lalu. Sehingga, paripurna yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut kesepakatan BPK RI dan DPRD Riau.

“Memorandum of Understanding (MoU) ini berisikan tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD dan gubernur dalam rapat paripurna istimewa,” kata Septina.

Sebelum penyerahan LHP, kegiatan diawali dengan penandatanganan berita acara LHP atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2017 antara DPRD Riau dengan BPK RI dan gubernur dengan BPK RI. Setelah itu, Anggota V BPK RI Ismayatun menyerahkan dokumen LHP Pemprov Riau tahun 2017 kepada Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan juga Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Anggota V BPK RI Ismayatun dalam sambutannya mengatakan, BPK memberikan predikat WTP kepada Pemprov Riau. Dengan begitu, Pemprov telah berhasil mempertahankan opini WTP yang ke-6 kalinya.

Pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas raihan tersebut. Prestasi yang berhasil dipertahankan, disebutkan Ismayatun dapat menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemprov.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,”ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan dia, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Akan tetapi tidak terlalu signifikan. Juga tidak mempengaruhi predikat WTP yang diperoleh. Ia menjelaskan persoalan tersebut, di antaranya adalah masih terdapat alokasi kegiatan yang bukan kewenangan Pemprov. Selain itu ada juga proses penganggaran tidak sesuai dengan Pergub serta kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov.


KOMENTAR
Berita Update

Setubuhi Anak Tiri, Warga Tembilahan Dikerangkeng
Rabu, 21 November 2018 - 17:00 wib
Prabowo Pasti Tepati Janji Tuntaskan Masalah Honorer K2

Prabowo Pasti Tepati Janji Tuntaskan Masalah Honorer K2
Rabu, 21 November 2018 - 15:54 wib
Tim Kampanye Jokowi Manfaatkan Popularitas Djarot

Tim Kampanye Jokowi Manfaatkan Popularitas Djarot
Rabu, 21 November 2018 - 15:50 wib
PHK 14 Pekerja dan Upah Di Bawah UMK
Dewan Rekomendasikan Cabut Izin PT MAS
Rabu, 21 November 2018 - 15:45 wib
APBD 2019 Rp1,47 T

APBD 2019 Rp1,47 T
Rabu, 21 November 2018 - 15:00 wib

Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK
Rabu, 21 November 2018 - 14:45 wib
141 Kades Tersangka Korupsi

141 Kades Tersangka Korupsi
Rabu, 21 November 2018 - 14:42 wib
Orang Tua Harus Hadir untuk Hindari Anak dari Kejahatan

Orang Tua Harus Hadir untuk Hindari Anak dari Kejahatan
Rabu, 21 November 2018 - 14:30 wib
Cari Berita
Advertorial Terbaru
Diprioritaskan untuk Koridor Rumbai dan Tenayan Raya
Mobil Masuk Jurang, Tiga Meninggal

Rabu, 07 November 2018 - 11:30 WIB

Juni Rachman Terpilih  Aklamasi Pimpin Golkar Siak

Rabu, 07 November 2018 - 11:30 WIB

Dua Bulan Menjabat Gubernur Sumut,  Edy Rahmayadi Dapat Mosi Tak Percaya
Kepala Syahbandar Terjaring OTT

Selasa, 06 November 2018 - 14:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us