Depan >> Berita >> Hukum >>
TERKAIT KUALITAS
Kebijakan Impor Garam Pemerintah Panen Kritik, Ini Penjelasan Satgas Pangan
Kamis, 24 Mei 2018 - 16:20 WIB > Dibaca 364 kali Print | Komentar
Kebijakan Impor Garam Pemerintah Panen Kritik, Ini Penjelasan Satgas Pangan
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia seharusnya dapat menjadi penghasil garam dalam skala besar. Namun, nyatanya, Indonesia menerapkan kebijakan impor garam.

Tak ayal, kebijakan pemerintah itu banyak menuai polemik dari masyarakat. Terkait itu, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, garam produksi Indonesia memiliki kadar Natrium Klorida (NaCL) yang begitu rendah.

Sementara, level NaCL untuk jenis garam industri standarnya berada di level 90. Dengan kadar NaCL yang redah, garam produksi Indonesia menjadi kurang berkualitas untuk industri pengolahan.

Pasalnya, kata dia, NaCL berfungsi sebagai mempertahankan ion hidrogen dari larutan atau potensial Hidrogen.

"Kadar NaCL garam kami itu sangat rendah. Padahal, minimal untuk industri itu 90," katanya di Hotel 88 Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2018).

Diterangkannya, apabila tetap memaksakan menggunakan garam produksi dalam negeri, pemerintah harus menaikan kadar NaCL garam itu. Akan tetapi, biaya untuk itu cukup mahal sehingga akan berdampak terhadap tingginya harga jual di pasar.

"Ini untuk menaikan NaCL ke level itu harganya cukup tinggi," jelasnya.

Kane itu pula pemerintah akhirnya memutuskan melakukan impor garam. Pasalnya, harga garam seperti di Australia sangat murah. Untuk informasi, produksi garam di Negeri Kanguru itu dilakukan di pegunungan dengan cara ditambang.

"Sehingga pemerintah putuskan impor. Di Australia garam tidak dari laut tapi dari gunung, digali, ditambang," tuntasnya. (sat)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Setubuhi Anak Tiri, Warga Tembilahan Dikerangkeng
Rabu, 21 November 2018 - 17:00 wib
Prabowo Pasti Tepati Janji Tuntaskan Masalah Honorer K2

Prabowo Pasti Tepati Janji Tuntaskan Masalah Honorer K2
Rabu, 21 November 2018 - 15:54 wib
Tim Kampanye Jokowi Manfaatkan Popularitas Djarot

Tim Kampanye Jokowi Manfaatkan Popularitas Djarot
Rabu, 21 November 2018 - 15:50 wib
PHK 14 Pekerja dan Upah Di Bawah UMK
Dewan Rekomendasikan Cabut Izin PT MAS
Rabu, 21 November 2018 - 15:45 wib
APBD 2019 Rp1,47 T

APBD 2019 Rp1,47 T
Rabu, 21 November 2018 - 15:00 wib

Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK
Rabu, 21 November 2018 - 14:45 wib
141 Kades Tersangka Korupsi

141 Kades Tersangka Korupsi
Rabu, 21 November 2018 - 14:42 wib
Orang Tua Harus Hadir untuk Hindari Anak dari Kejahatan

Orang Tua Harus Hadir untuk Hindari Anak dari Kejahatan
Rabu, 21 November 2018 - 14:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK

Rabu, 21 November 2018 - 14:45 WIB

141 Kades Tersangka Korupsi

Rabu, 21 November 2018 - 14:42 WIB

Duit Korupsi ’’Amankan” Kasus Istri

Senin, 19 November 2018 - 19:09 WIB

Teken Petisi, Selamatkan Nuril

Senin, 19 November 2018 - 18:47 WIB

Habib Rizieq Tak Langgar Hukum

Rabu, 14 November 2018 - 13:51 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us