Bangun Jargas, Usulkan Skema Kerja Sama KPBU
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:15 WIB > Dibaca 486 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk meminta pemerintah agar bisa mengkaji pembangunan jaringan gas (jargas) dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan jargas daripada hanya mengandalkan dana APBN.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Rachmat Hutama menyatakan, pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU sudah dilakukan Kominfo dalam proyek Palapa Ring.

’’Harapan kami, dengan adanya contoh yang sudah berjalan dan tujuan jargas ini untuk hajat masyarakat, seharusnya bisa dilaksanakan. Memang posisinya sekarang kami sudah merencanakan apakah memungkinkan melaksanakan skema jargas melalui KPBU,’’ katanya Rabu (20/6).

PGN telah membuka ruang diskusi dengan Kementerian ESDM untuk bisa menggunakan skema tersebut. Pemanfaatan skema KPBU sudah diatur dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) kepada badan usaha pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Selama ini pembangunan jargas masih mengandalkan dana APBN dengan penugasan kepada PGN maupun Pertagas. Dalam rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menargetkan untuk membangun 1,9 juta sambungan rumah tangga gas bumi hingga 2019. Sayang, dana APBN hanya mampu membangun jargas sebanyak 80 ribu sambungan rumah tangga per tahun.

’’Kalau menggunakan APBN, target di RUEN akan jauh untuk tercapai karena setahun hanya 80 ribu,’’ ujarnya.

Padahal, adanya jargas cukup strategis guna menekan impor elpiji di tengah kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai tukar rupiah. Jargas juga mampu menekan subsidi elpiji yang membengkak setiap tahun.

Pada 2017, realisasi konsumsi elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,306 juta metrik ton. Lebih tinggi daripada kuota dalam APBN 2017 sebesar 6,119 juta metrik ton. Selanjutnya, dalam APBN 2018, kuota elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,450 juta metrik ton. (vir/c22/fal/lim)
KOMENTAR
Berita Update

Bersinergi Wujudkan Pemilu Damai
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:33 wib

KPU Pekanbaru Bentuk Relawan Demokrasi
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:01 wib
Berkali-kali Rekam, KTP el Tak Kunjung Selesai

Berkali-kali Rekam, KTP el Tak Kunjung Selesai
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:00 wib
Atap Halte TMP Rusak Parah

Atap Halte TMP Rusak Parah
Selasa, 22 Januari 2019 - 16:45 wib
Pokja Tiga Proyek  Infrastruktur Diperiksa

Pokja Tiga Proyek Infrastruktur Diperiksa
Selasa, 22 Januari 2019 - 16:29 wib
Dibuka Pelatihan untuk Umum
UPT LK Masih Perlu Instruktur Andal
Dibuka Pelatihan untuk Umum
Selasa, 22 Januari 2019 - 15:13 wib

Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:54 wib
DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi

DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:31 wib
Sepanjang Jalan  Teropong Penuh Lubang

Sepanjang Jalan Teropong Penuh Lubang
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:08 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Supermoon Bakal Terjadi 3 Kali

Selasa, 22 Januari 2019 - 13:44 WIB

BKPM Siap Bekukan Izin VFS Tasheel Indonesia

Selasa, 22 Januari 2019 - 13:41 WIB

Bupati Temui Kemenristek Dikti

Senin, 21 Januari 2019 - 11:05 WIB

Caesar Dicurigai Ada Kecurangan

Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 WIB

Supermoon, Waspada Pasang Maksimum Air Laut

Minggu, 20 Januari 2019 - 11:24 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us