Bangun Jargas, Usulkan Skema Kerja Sama KPBU
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:15 WIB > Dibaca 397 kali Print | Komentar
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk meminta pemerintah agar bisa mengkaji pembangunan jaringan gas (jargas) dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan jargas daripada hanya mengandalkan dana APBN.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Rachmat Hutama menyatakan, pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU sudah dilakukan Kominfo dalam proyek Palapa Ring.

’’Harapan kami, dengan adanya contoh yang sudah berjalan dan tujuan jargas ini untuk hajat masyarakat, seharusnya bisa dilaksanakan. Memang posisinya sekarang kami sudah merencanakan apakah memungkinkan melaksanakan skema jargas melalui KPBU,’’ katanya Rabu (20/6).

PGN telah membuka ruang diskusi dengan Kementerian ESDM untuk bisa menggunakan skema tersebut. Pemanfaatan skema KPBU sudah diatur dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) kepada badan usaha pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Selama ini pembangunan jargas masih mengandalkan dana APBN dengan penugasan kepada PGN maupun Pertagas. Dalam rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menargetkan untuk membangun 1,9 juta sambungan rumah tangga gas bumi hingga 2019. Sayang, dana APBN hanya mampu membangun jargas sebanyak 80 ribu sambungan rumah tangga per tahun.

’’Kalau menggunakan APBN, target di RUEN akan jauh untuk tercapai karena setahun hanya 80 ribu,’’ ujarnya.

Padahal, adanya jargas cukup strategis guna menekan impor elpiji di tengah kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai tukar rupiah. Jargas juga mampu menekan subsidi elpiji yang membengkak setiap tahun.

Pada 2017, realisasi konsumsi elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,306 juta metrik ton. Lebih tinggi daripada kuota dalam APBN 2017 sebesar 6,119 juta metrik ton. Selanjutnya, dalam APBN 2018, kuota elpiji 3 kg subsidi mencapai 6,450 juta metrik ton. (vir/c22/fal/lim)
KOMENTAR
Berita Update
APBD Kampar Diperkirakan Rp2,4 T

APBD Kampar Diperkirakan Rp2,4 T
Rabu, 14 November 2018 - 16:00 wib
Pembangunan Gedung 8 Lantai Lolos
Pencakar Langit Riau Pertama di Luar Pekanbaru
Rabu, 14 November 2018 - 15:45 wib
Lelang Sepeda Motor Dinas Pemko  22 November

Lelang Sepeda Motor Dinas Pemko 22 November
Rabu, 14 November 2018 - 15:33 wib
Pengungsi Rohingya Hindari Repatriasi

Pengungsi Rohingya Hindari Repatriasi
Rabu, 14 November 2018 - 14:43 wib

Daud Yordan Mau Istirahat Dulu
Rabu, 14 November 2018 - 14:30 wib
Tiga Terdakwa Dituntut Lima Tahun Penjara
Korupsi Danau Buatan Rohil
Tiga Terdakwa Dituntut Lima Tahun Penjara
Rabu, 14 November 2018 - 14:00 wib

Habib Rizieq Tak Langgar Hukum
Rabu, 14 November 2018 - 13:51 wib
Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY

Sandiaga: Saya Terus Berkomunikasi dengan SBY
Rabu, 14 November 2018 - 13:34 wib
DPRD Siapkan Rp200 M untuk Sekolah Gratis

DPRD Siapkan Rp200 M untuk Sekolah Gratis
Rabu, 14 November 2018 - 13:15 wib
Dua Gedung Penegak Hukum  Belum Kantongi Izin Lingkungan

Dua Gedung Penegak Hukum Belum Kantongi Izin Lingkungan
Rabu, 14 November 2018 - 13:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Polri Teliti Kemungkinan Hoaks by Design

Selasa, 13 November 2018 - 18:23 WIB

Harga Beras Terus Mengalami Kenaikan

Selasa, 13 November 2018 - 10:00 WIB

Suksesnya Perhutanan Sosial Tergantung Dukungan Pemda

Selasa, 13 November 2018 - 08:22 WIB

Maksimalkan Melalui Produk Unggulan

Senin, 12 November 2018 - 21:00 WIB

Transaksi Harian Saham  Anjlok 1,89 Persen

Senin, 12 November 2018 - 19:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us