Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS SKL BLBI
Terkait Perjanjian MSAA-BDNI, Ini Pengakuan SAT kepada Jaksa KPK
Senin, 02 Juli 2018 - 17:10 WIB > Dibaca 341 kali Print | Komentar
Terkait Perjanjian MSAA-BDNI, Ini Pengakuan SAT kepada Jaksa KPK
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Senin (2/7/2018), kembali digelar sidang kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Adapun jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan enam orang saksi.

Di antara mereka ialah mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Eko Santoso Budianto. Diketahui, Eko berkarier di BPPN sejak 1998-2000. Menurutnya, sejak berkarier di BPPN, Bank Dagang Nasional (BDNI) telah dinyatakan sebagai bank beku operasi.

"Pada waktu saya masuk (1998) ke BPPN, BDNI sudah ditentukan sebagai bank beku operasi," katanya kepada jaksa KPK.

Dia menyebut, dirinya tidak banyak terlibat mengenai pengelolaan aset kepemilikan bank. Itu karena dia hanya mengurus aset manajemen kredit BPPN. Meski begitu, dia mengaku dirinya mengetahui perjanjian antara BPPN dengan Sjamsul Nursalim untuk memenuhi semua kewajiban dalam Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA)-BDNI, yaitu pembayaran sebesar Rp28,4 triliun.

"Saya tahu (perjanjian BPPN dengan Sjamsul Nursalim), tapi saya tidak terlibat," ujar Eko.

Mengetahui adanya perjanjian BPPN dengan Sjamsul Nursalim, Eko mengaku pada saat itu dirinya tak menyetujui perjanjian MSAA-BDNI.

"Pada waktu itu posisi saya tidak setuju oleh Sjamsul Nursalim," jelasnya.

Syafruddin dalam perkara itu didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp4,5 triliun. Dia diduga terlibat dengan kasus penerbitan SKL dalam BLBI bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti, mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nuraslim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Dia didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Bingbing, Tersangkut Kasus Pajak dan Ditinggal Fans
Rabu, 19 September 2018 - 12:19 wib

TP PKK Bengkalis Wakili Riau ke Tingkat Nasional
Rabu, 19 September 2018 - 12:00 wib

Pencairan Tunda Bayar Prioritas
Rabu, 19 September 2018 - 11:50 wib

11 Pejabat Kembali Dilantik
Rabu, 19 September 2018 - 11:25 wib

JPO Makan Korban Jiwa
Rabu, 19 September 2018 - 11:00 wib

Jalur Truk CPO Lumpuh
Rabu, 19 September 2018 - 10:40 wib
Simpan di Saku Celana, Pengedar Narkoba Ditangkap

Simpan di Saku Celana, Pengedar Narkoba Ditangkap
Rabu, 19 September 2018 - 10:30 wib
Sarankan Pengurangan Gaji
Solusi DPRD untuk THL
Sarankan Pengurangan Gaji
Rabu, 19 September 2018 - 10:19 wib

X.O Cuisine & Dim Sum Sajikan Menu yang Berbeda
Rabu, 19 September 2018 - 10:16 wib

Hotel Labersa Tawarkan Promo September Fun
Rabu, 19 September 2018 - 10:13 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kepala Bappeda Bengkalis Diperiksa KPK

Sabtu, 15 September 2018 - 13:25 WIB

Setnov Minta Eni Tak Ceritakan Perannya di PLTU Riau-1

Senin, 10 September 2018 - 22:04 WIB

Idrus Imbau Kader Golkar Tidak ’’Nyanyi”

Sabtu, 08 September 2018 - 12:24 WIB

KPK Sarankan Partai Melakukan PAW

Rabu, 05 September 2018 - 12:39 WIB

Polisi Tunggu UAS Laporkan soal Intimidasi

Rabu, 05 September 2018 - 02:24 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us