Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS SKL BLBI
Terkait Perjanjian MSAA-BDNI, Ini Pengakuan SAT kepada Jaksa KPK
Senin, 02 Juli 2018 - 17:10 WIB > Dibaca 487 kali Print | Komentar
Terkait Perjanjian MSAA-BDNI, Ini Pengakuan SAT kepada Jaksa KPK
Ilustrasi. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Senin (2/7/2018), kembali digelar sidang kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Adapun jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan enam orang saksi.

Di antara mereka ialah mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Eko Santoso Budianto. Diketahui, Eko berkarier di BPPN sejak 1998-2000. Menurutnya, sejak berkarier di BPPN, Bank Dagang Nasional (BDNI) telah dinyatakan sebagai bank beku operasi.

"Pada waktu saya masuk (1998) ke BPPN, BDNI sudah ditentukan sebagai bank beku operasi," katanya kepada jaksa KPK.

Dia menyebut, dirinya tidak banyak terlibat mengenai pengelolaan aset kepemilikan bank. Itu karena dia hanya mengurus aset manajemen kredit BPPN. Meski begitu, dia mengaku dirinya mengetahui perjanjian antara BPPN dengan Sjamsul Nursalim untuk memenuhi semua kewajiban dalam Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA)-BDNI, yaitu pembayaran sebesar Rp28,4 triliun.

"Saya tahu (perjanjian BPPN dengan Sjamsul Nursalim), tapi saya tidak terlibat," ujar Eko.

Mengetahui adanya perjanjian BPPN dengan Sjamsul Nursalim, Eko mengaku pada saat itu dirinya tak menyetujui perjanjian MSAA-BDNI.

"Pada waktu itu posisi saya tidak setuju oleh Sjamsul Nursalim," jelasnya.

Syafruddin dalam perkara itu didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp4,5 triliun. Dia diduga terlibat dengan kasus penerbitan SKL dalam BLBI bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti, mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nuraslim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Dia didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Bupati Ingatkan Umat Berhati-hati Pilih Restoran

Bupati Ingatkan Umat Berhati-hati Pilih Restoran
Minggu, 19 Januari 2019 - 15:08 wib
Disnaker Sidak Dumai Square

Disnaker Sidak Dumai Square
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:35 wib
RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan

RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:13 wib
4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el

4.480 Warga Belum Melakukan Rekam KTP-el
Minggu, 19 Januari 2019 - 14:00 wib
SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari

SK Sudah Ditandatangani, Pelantikan Pejabat Menunggu Hari
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:46 wib
Hibah KONI Diharapkan Cair Februari

Hibah KONI Diharapkan Cair Februari
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:15 wib

LPPOM Riau Serahkan Penghargaan
Minggu, 19 Januari 2019 - 13:00 wib

Kapolda Sulut Gagas Forum untuk Pemilu Damai dan Sejuk
Minggu, 19 Januari 2019 - 12:50 wib
OPD Diminta Segera Ajukan Anggaran Kas

OPD Diminta Segera Ajukan Anggaran Kas
Minggu, 19 Januari 2019 - 12:37 wib
Tiga Pengguna Narkoba Dibekuk di Kandang Ayam

Tiga Pengguna Narkoba Dibekuk di Kandang Ayam
Minggu, 19 Januari 2019 - 12:20 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Ustaz Ba’asyir Bisa Bebas Pekan Depan

Sabtu, 19 Januari 2019 - 11:21 WIB

Pengrusak Atribut PD Dijebloskan ke Rutan

Kamis, 17 Januari 2019 - 15:35 WIB

Idrus Didakwa Terima Lebih dari Rp2 Miliar

Rabu, 16 Januari 2019 - 11:54 WIB

Apa Kabar Pengusutan Dana Hibah Rp120 Miliar Pemko Pekanbaru?
Lima Kades di Rohul Diperiksa Jaksa

Selasa, 15 Januari 2019 - 18:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini