Depan >> Berita >> Hukum >>
DIHADIRKAN KPK
Rizal Ramli dan Kwiek Kian Gie Akan Bersaksi untuk Kasus SKL BLBI
Rabu, 04 Juli 2018 - 16:45 WIB > Dibaca 453 kali Print | Komentar
Rizal Ramli dan Kwiek Kian Gie Akan Bersaksi untuk Kasus SKL BLBI
Kwiek Kian Gie. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dua mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, yaitu Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie, akan dihadirkan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya akan bersaksi dalam sidang perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK menyebut, kehadiran keduanya untuk memperkuat proses pembuktian.

"Untuk semakin memperkuat proses pembuktian, sidang selanjutnya, Kamis, 5 Juli 2018, akan dihadirkan Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Rabu (4/7/2018).

Ditambahkannya, di samping kedua nama itu, KPK pun akan menghadirkan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2000-2001 Edwin Gerungan dan Ketua BPPN 2001-2002, I Putu Gede Ary Suta.

Adapun keempat nama itu belum lama ini telah diperiksa selama proses penyidikan kasus ini. Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Jaksa KPK sebelumnya mendakwa Syafruddin telah merugikan negara sekitar Rp4,58 triliun dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI untuk pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

Tak hanya itu, jaksa pun mendakwa Syafruddin memperkaya Sjamsul lewat penerbitan SKL tersebut. Dalam dakwaan tersebut, dikatakan Bank Indonesia memasukan BDNI ke dalam program penyehatan bank di bawah pengawasan BPPN pada Februari 1998.

Berselang enam bulan, BDNI ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh tim pemberesan yang ditunjuk BPPN, didampingi Group Head Bank Restrukturisasi. Dengan status BBO, BDNI mendapatkan BLBI Rp37 triliun pada 29 Januari 1999.

Kemudian, BPPN mendapati BDNI melakukan pelanggaran atas penggunaan BLBI. BDNI diwajibkan mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

Melalui Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) dibantu sejumlah penasihat finansial, BPPN membuat neraca penutupan BDNI dan menghitung jumlah kewajiban yang harus dibayar sekitar Rp47 triliun.

Dari total itu, Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) yang harus dibayarkan Sjamsul sebesar Rp28,4 triliun. Sebanyak Rp18,8 triliun sisanya dibayar memakai aset BDNI.

Adapun dari jumlah itu, sebanyak Rp4,8 triliun aset BDNI yang disita berupa piutang petambak plasma kepada PT Dipasena Citra Dermadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM).

Dari audit Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co piutang itu masuk kategori kredit macet. Sjamsul dianggap melakukan misinterpretasi atas nilai hutang petambak tersebut.

Lantas, BPPN memintanya menambah jumlah aset yang disita untuk menutupi kekurangan, tetapi dia menolak. Pada 22 April 2002 Syafrudin diangkat sebagai Kepala BPPN.

Dalam rapat 21 Oktober 2003, antara BPPN dan Itjih S. Sjamsul, Syafruddin selaku pimpinan rapat menyimpulkan Sjamsul tidak melakukan misinterpretasi karena memunculkan hutang petambak seolah hutang lancar.

Atas keputusan Syafrudin, BPPN kemudian melakukan restrukturisasi hutang petambak menjadi Rp3,9 triliun, dengan Rp2,8 triliun dianggap kredit macet dan sisanya Rp1,1 triliun sebagai hutang yang bisa ditagih.(ipp)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

PT Amanah Travel Berangkatkan 23 Jamaah Umrah
Rabu, 20 November 2018 - 21:38 wib
Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat

Orba Jadi Alat untuk Takut-Takuti Rakyat
Rabu, 20 November 2018 - 19:30 wib
Kemenpan RB Tak Akan Turunkan Passing Grade CPNS 2018

Kemenpan RB Tak Akan Turunkan Passing Grade CPNS 2018
Rabu, 20 November 2018 - 18:51 wib
Transaksi Mencurigakan Tokoh Agama

Transaksi Mencurigakan Tokoh Agama
Rabu, 20 November 2018 - 18:25 wib
Surat Suara Lebih Besar dari Koran

Surat Suara Lebih Besar dari Koran
Rabu, 20 November 2018 - 17:54 wib

Najib Razak Kembali Diperiksa KPK Malaysia
Rabu, 20 November 2018 - 17:36 wib
Granadi Disita, DPP Partai Berkarya Pindah Kantor

Granadi Disita, DPP Partai Berkarya Pindah Kantor
Rabu, 20 November 2018 - 17:32 wib

Sabu Rp4 M Disimpan dalam Tas Ransel
Rabu, 20 November 2018 - 17:22 wib
Dua Mahasiswi Tewas Ditabrak Truk

Dua Mahasiswi Tewas Ditabrak Truk
Rabu, 20 November 2018 - 15:00 wib

Pemkab Komit Kelola Lahan Gambut
Rabu, 20 November 2018 - 14:30 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Duit Korupsi ’’Amankan” Kasus Istri

Senin, 19 November 2018 - 19:09 WIB

Teken Petisi, Selamatkan Nuril

Senin, 19 November 2018 - 18:47 WIB

Habib Rizieq Tak Langgar Hukum

Rabu, 14 November 2018 - 13:51 WIB

Murid SD Tewas Ditabrak Bus Sekolah

Rabu, 14 November 2018 - 12:06 WIB

Kasus Century, KPK Minta Keterangan Ketua OJK

Selasa, 13 November 2018 - 20:47 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini