Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS SKL BLBI
Tegas! Dituding Beropini, Ini Saran KPK untuk Tim Pengacara Terdakawa SAT
Selasa, 10 Juli 2018 - 18:45 WIB > Dibaca 490 kali Print | Komentar
Tegas! Dituding Beropini, Ini Saran KPK untuk Tim Pengacara Terdakawa SAT
Terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) bersama tim penasihat hukumnya. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Saran agar tim penasihat hukum terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) fokus pada pembuktian persidangan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, tim kuasa hukum diminta agar tidak menuding KPK membentuk opini pada kasus BLBI. Adapun hal itu disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah.

"Tentang terbukti atau tidak nanti hakim yang akan menentukan. KPK mengajak agar kita sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan," ujarnya, Selasa (10/7/2018).

Persidangan perkara SKL BLBI, sambungnya, dapat dilihat secara terbuka dan disimak oleh publik. KPK tentu akan memperjuangkan agar dakwaan terbukti di pengadilan. Sebab, hal tersebut memang menjadi tugas dari JPU di persidangan.

"Masyarakat juga memiliki hak mengetahui perkembangan persidangan dan penanganan kasus ini. Karena kasus BLBI adalah kasus dengan kerugian negara sangat besar, yang diduga Rp4,58 triliun. Publik pun sering bertanya tentang perkembangan penanganan kasus ini," tegasnya.

Karena itu, KPK meyakini satu persatu dakwaan KPK terbukti, khususnya terkait perbuatan Syafruddin.

"Sampai saat ini sekitar 19 saksi telah diperiksa dalam kasus ini di persidangan. KPK serius dalam menangani kasus ini, karena itu kehati-hatian menjadi hal krusial," sebutnya.

Tim pengacara terdakwa Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT), Ahmad Yani sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beropini dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia menilai, pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan juru bicara KPK Febri Difansyah yang dengan sederhananya menyimpulkan dakwaan terhadap kliennya telah terbukti adalah tidak lazim. Kata dia, hal itu harus dibuktikan dalam persidangan. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Per usak Atribut PD Segera Jalani Persidangan

Per usak Atribut PD Segera Jalani Persidangan
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:25 wib
Hadirkan 15 Saksi, Satu Alat Bukti Dibatalkan

Hadirkan 15 Saksi, Satu Alat Bukti Dibatalkan
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:15 wib
Berkas Tersangka Ribuan Ekstasi Dilengkapi

Berkas Tersangka Ribuan Ekstasi Dilengkapi
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:05 wib
BRPS Sepi, Bus dan Travel Tak Masuk Terminal
Kendi Harahap: Terminal Kewenangan Kemenhub
BRPS Sepi, Bus dan Travel Tak Masuk Terminal
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:00 wib
Curanmor Kembali Beraksi, Resahkan Warga Dumai

Curanmor Kembali Beraksi, Resahkan Warga Dumai
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:40 wib
120 Kasus DBD, Mayoritas Anak-Anak

120 Kasus DBD, Mayoritas Anak-Anak
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:15 wib
Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:00 wib

Pembangunan Harus Berjalan Maksimal
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:46 wib

Harga Tiket Pesawat Naik, Penumpang Bus Meningkat
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:44 wib
Panwas Copot APK di Billboard

Panwas Copot APK di Billboard
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:39 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Grasi Susrama Ironis Kemerdekaan Pers

Rabu, 23 Januari 2019 - 10:28 WIB

Pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir Tak Bisa Tabrak Aturan
Jadwalkan Periksa Maraton 45 Artis

Selasa, 22 Januari 2019 - 11:05 WIB

Pembebasan Ustaz Ba’asyir Dikaji Lagi

Selasa, 22 Januari 2019 - 10:10 WIB

Kasus Ustaz Ba’asyir Bukti Gagalnya Pemasyarakatan

Senin, 21 Januari 2019 - 14:13 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us