Depan >> Berita >> Hukum >>
KASUS SKL BLBI
Tegas! Dituding Beropini, Ini Saran KPK untuk Tim Pengacara Terdakawa SAT
Selasa, 10 Juli 2018 - 18:45 WIB > Dibaca 348 kali Print | Komentar
Tegas! Dituding Beropini, Ini Saran KPK untuk Tim Pengacara Terdakawa SAT
Terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) bersama tim penasihat hukumnya. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Saran agar tim penasihat hukum terdakwa SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT) fokus pada pembuktian persidangan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, tim kuasa hukum diminta agar tidak menuding KPK membentuk opini pada kasus BLBI. Adapun hal itu disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah.

"Tentang terbukti atau tidak nanti hakim yang akan menentukan. KPK mengajak agar kita sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan," ujarnya, Selasa (10/7/2018).

Persidangan perkara SKL BLBI, sambungnya, dapat dilihat secara terbuka dan disimak oleh publik. KPK tentu akan memperjuangkan agar dakwaan terbukti di pengadilan. Sebab, hal tersebut memang menjadi tugas dari JPU di persidangan.

"Masyarakat juga memiliki hak mengetahui perkembangan persidangan dan penanganan kasus ini. Karena kasus BLBI adalah kasus dengan kerugian negara sangat besar, yang diduga Rp4,58 triliun. Publik pun sering bertanya tentang perkembangan penanganan kasus ini," tegasnya.

Karena itu, KPK meyakini satu persatu dakwaan KPK terbukti, khususnya terkait perbuatan Syafruddin.

"Sampai saat ini sekitar 19 saksi telah diperiksa dalam kasus ini di persidangan. KPK serius dalam menangani kasus ini, karena itu kehati-hatian menjadi hal krusial," sebutnya.

Tim pengacara terdakwa Syafruddin Arsyad Temanggung (SAT), Ahmad Yani sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beropini dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia menilai, pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan juru bicara KPK Febri Difansyah yang dengan sederhananya menyimpulkan dakwaan terhadap kliennya telah terbukti adalah tidak lazim. Kata dia, hal itu harus dibuktikan dalam persidangan. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Menteri Keuangan Imbau Perusahaan Gunakan Rupiah
Sabtu, 22 September 2018 - 15:49 wib
Stroberi Berjarum Repotkan Australia

Stroberi Berjarum Repotkan Australia
Sabtu, 22 September 2018 - 14:47 wib
Waspadai Akun Robot Jelang Pemilu

Waspadai Akun Robot Jelang Pemilu
Sabtu, 22 September 2018 - 12:46 wib

Riau Pos Terima Dua Penghargaan dari Bawaslu
Sabtu, 22 September 2018 - 12:43 wib

Festival Zhong Qiu Berpusat di Jalan Karet
Sabtu, 22 September 2018 - 09:53 wib

Dua Kali Runner up, SMA Darma Yudha Targetkan Champion
Sabtu, 21 September 2018 - 19:00 wib

Tak Mudah Raih Maturitas SPIP
Sabtu, 21 September 2018 - 18:30 wib

Pengelola Diminta Optimalkan Aset untuk Kesejahteraan Desa
Sabtu, 21 September 2018 - 18:00 wib
Tolak Politik Transaksional
Apresiasi Komitmen Partai
Sabtu, 21 September 2018 - 17:30 wib
Warga Dambakan Aliran Listrik

Warga Dambakan Aliran Listrik
Sabtu, 21 September 2018 - 17:00 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Kepala Bappeda Bengkalis Diperiksa KPK

Sabtu, 15 September 2018 - 13:25 WIB

Setnov Minta Eni Tak Ceritakan Perannya di PLTU Riau-1

Senin, 10 September 2018 - 22:04 WIB

Idrus Imbau Kader Golkar Tidak ’’Nyanyi”

Sabtu, 08 September 2018 - 12:24 WIB

KPK Sarankan Partai Melakukan PAW

Rabu, 05 September 2018 - 12:39 WIB

Polisi Tunggu UAS Laporkan soal Intimidasi

Rabu, 05 September 2018 - 02:24 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us