TERKAIT PERSOALAN BANGSA
Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Kamis, 12 Juli 2018 - 19:45 WIB > Dibaca 335 kali Print | Komentar
Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Upaya menutup-nutupi fakta soal berbagai persoalan bangsa saat ini tengah dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tudingan itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo.

Contohnya, soal masalah perekonomian yang dirasakan semakin sulit. Dia menilai, permasalahan ekonomi pun terlihat dari terus melambungnya nilai tukar dolar, harga listrik, dan harga bahan bakar yang juga terus mengalami kenaikan.

Bahkan, kenaikan itu terus berlanjut selama kepimpinan Jokowi 4 tahun belakangan.

"Pemerintahan 9 kali BBM udah naik. Meskipun yang naik itu bukan BBM subsidi," ucapnya saat menghadiri diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Sebaiknya, kata dia, Jokowi mengungkapkan fakta sebenarnya mengenai permasalahan bangsa. Dia pun menduga mantan Wali Kota Surakarta itu ingin selalu ingin memberikan citra baik kepada pemerintahannya.

"Saya lihat di media pemberitaannya enggak sesuai fakta. Terutama media mainstream sudah banyak yang di-cover bahkan banyak berita yang sengaja dikeluarkan itu yang lucu-lucu enggak mutu," jelasnya.

Bukan itu saja, dia pun mengingatkan Jokowi untuk tidak menyembunyikan kekurangan dalam pemerintahannya.

"Saya tau persis presiden (Jokowi) kami humble, tapi kalau kebaikannya lebay terlalu dilebih-lebihkan bisa jadi muak masyarakat. Ini harus hati-hati," tegasnya.

Di sisi lain, politikus Partai Golkar Dave Laksono punya pandangan berbeda. Menurutnya, permasalahan soal ekonomi telah menjadi persoalan bersama sejak periode kepemimpinan sebelumnya.

"Dari zaman era Pak Harto dan Habibie, Bu Mega, Pak SBY pasti persoalannya tidak jauh dari situ, karena kemampuan ekonomi kami belum sampai, bahkan negara dan bangsa lain juga," timpalnya.

Soal tudingan upaya Jokowi menyembunyikan fakta kekurangan pemerintahannya, dia menyebut tindakan itu sangat tidak mudah. Pasalnya, media tentunya memiliki hak sendiri untuk tak diatur oleh pemerintah.

"Apakah media bisa benar-benar diatur dengan pemerintah, kan masih yang atur swasta, kan tidak semudah itu juga. Kalau misalkan dianggapnya medianya itu tidak transparan dan memihak, tinggal panggil dewan pers," tutupnya. (aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Terlibat Perampokan, Seorang Petani Ditangkap

Terlibat Perampokan, Seorang Petani Ditangkap
Rabu, 15 Agustus 2018 - 18:00 wib

Bupati Apresiasi Torehan Prestasi Gudep Kampung Dalam
Rabu, 15 Agustus 2018 - 17:30 wib
59 Pejabat Administrator Dilantik

59 Pejabat Administrator Dilantik
Rabu, 15 Agustus 2018 - 17:00 wib

Bupati Apresiasi Peserta Perkemahan
Rabu, 15 Agustus 2018 - 16:30 wib
September, 2.500 Ha Jagung Ditanam

September, 2.500 Ha Jagung Ditanam
Rabu, 15 Agustus 2018 - 16:00 wib
Alamaaak!
Salah Hadiah
Rabu, 15 Agustus 2018 - 15:57 wib

Booth Toyota Raih Penghargaan Terfavorit
Rabu, 15 Agustus 2018 - 15:50 wib

Bupati Ajak Masyarakat Konsumsi Ikan
Rabu, 15 Agustus 2018 - 15:30 wib
Sosialisasikan E-LHKPN Bersama KPK
BRK Ciptakan Sistem Kerja Transparan
Rabu, 15 Agustus 2018 - 15:06 wib
Cari Berita
Politik Terbaru

Rabu, 15 Agustus 2018 - 12:13 WIB

Hari Ini, 54 Komisioner  Bawaslu Dilantik

Rabu, 15 Agustus 2018 - 11:50 WIB

Farhat Abbas  Disiapkan  untuk Lawan  Fadli Zon

Rabu, 15 Agustus 2018 - 11:30 WIB

Aher Gantikan Sandi Uno Terbentur UU Pilkada

Rabu, 15 Agustus 2018 - 11:06 WIB

Belum Ada Laporan Bacaleg Bermasalah

Rabu, 15 Agustus 2018 - 10:55 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us