TERKAIT PERSOALAN BANGSA
Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Kamis, 12 Juli 2018 - 19:45 WIB > Dibaca 508 kali Print | Komentar
Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Upaya menutup-nutupi fakta soal berbagai persoalan bangsa saat ini tengah dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tudingan itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo.

Contohnya, soal masalah perekonomian yang dirasakan semakin sulit. Dia menilai, permasalahan ekonomi pun terlihat dari terus melambungnya nilai tukar dolar, harga listrik, dan harga bahan bakar yang juga terus mengalami kenaikan.

Bahkan, kenaikan itu terus berlanjut selama kepimpinan Jokowi 4 tahun belakangan.

"Pemerintahan 9 kali BBM udah naik. Meskipun yang naik itu bukan BBM subsidi," ucapnya saat menghadiri diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Sebaiknya, kata dia, Jokowi mengungkapkan fakta sebenarnya mengenai permasalahan bangsa. Dia pun menduga mantan Wali Kota Surakarta itu ingin selalu ingin memberikan citra baik kepada pemerintahannya.

"Saya lihat di media pemberitaannya enggak sesuai fakta. Terutama media mainstream sudah banyak yang di-cover bahkan banyak berita yang sengaja dikeluarkan itu yang lucu-lucu enggak mutu," jelasnya.

Bukan itu saja, dia pun mengingatkan Jokowi untuk tidak menyembunyikan kekurangan dalam pemerintahannya.

"Saya tau persis presiden (Jokowi) kami humble, tapi kalau kebaikannya lebay terlalu dilebih-lebihkan bisa jadi muak masyarakat. Ini harus hati-hati," tegasnya.

Di sisi lain, politikus Partai Golkar Dave Laksono punya pandangan berbeda. Menurutnya, permasalahan soal ekonomi telah menjadi persoalan bersama sejak periode kepemimpinan sebelumnya.

"Dari zaman era Pak Harto dan Habibie, Bu Mega, Pak SBY pasti persoalannya tidak jauh dari situ, karena kemampuan ekonomi kami belum sampai, bahkan negara dan bangsa lain juga," timpalnya.

Soal tudingan upaya Jokowi menyembunyikan fakta kekurangan pemerintahannya, dia menyebut tindakan itu sangat tidak mudah. Pasalnya, media tentunya memiliki hak sendiri untuk tak diatur oleh pemerintah.

"Apakah media bisa benar-benar diatur dengan pemerintah, kan masih yang atur swasta, kan tidak semudah itu juga. Kalau misalkan dianggapnya medianya itu tidak transparan dan memihak, tinggal panggil dewan pers," tutupnya. (aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Dibuka Pelatihan untuk Umum
UPT LK Masih Perlu Instruktur Andal
Dibuka Pelatihan untuk Umum
Selasa, 22 Januari 2019 - 15:13 wib

Diduga Gauli Isteri Orang, Oknum Dewan Dilaporkan
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:54 wib
DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi

DPP Sebut Kenaikan Harga Beras karena Daya Beli Tinggi
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:31 wib
Sepanjang Jalan  Teropong Penuh Lubang

Sepanjang Jalan Teropong Penuh Lubang
Selasa, 22 Januari 2019 - 14:08 wib

Bawaslu Bakal Surati Pengusaha Billboard
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:51 wib

Titus Bonai Pilih Pulang Kampung
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:45 wib

Supermoon Bakal Terjadi 3 Kali
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:44 wib

BKPM Siap Bekukan Izin VFS Tasheel Indonesia
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:41 wib

Pembangunan Terus Diperjuangkan
Selasa, 22 Januari 2019 - 13:34 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Keliling Indonesia, Ma’ruf Amin Sepekan Tinggalkan Jakarta
Sandi Dapat Sumbangan di Kresek Merah

Selasa, 22 Januari 2019 - 14:03 WIB

Bawaslu Bakal Surati Pengusaha Billboard

Selasa, 22 Januari 2019 - 13:51 WIB

Kapolda Sulut Gagas Forum untuk Pemilu Damai dan Sejuk

Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:50 WIB

Yang Muda Beraktivitas, Yang Tua Istirahat

Sabtu, 19 Januari 2019 - 11:39 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us