TERKAIT PERSOALAN BANGSA
Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Kamis, 12 Juli 2018 - 19:45 WIB > Dibaca 413 kali Print | Komentar
Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Upaya menutup-nutupi fakta soal berbagai persoalan bangsa saat ini tengah dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tudingan itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo.

Contohnya, soal masalah perekonomian yang dirasakan semakin sulit. Dia menilai, permasalahan ekonomi pun terlihat dari terus melambungnya nilai tukar dolar, harga listrik, dan harga bahan bakar yang juga terus mengalami kenaikan.

Bahkan, kenaikan itu terus berlanjut selama kepimpinan Jokowi 4 tahun belakangan.

"Pemerintahan 9 kali BBM udah naik. Meskipun yang naik itu bukan BBM subsidi," ucapnya saat menghadiri diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Sebaiknya, kata dia, Jokowi mengungkapkan fakta sebenarnya mengenai permasalahan bangsa. Dia pun menduga mantan Wali Kota Surakarta itu ingin selalu ingin memberikan citra baik kepada pemerintahannya.

"Saya lihat di media pemberitaannya enggak sesuai fakta. Terutama media mainstream sudah banyak yang di-cover bahkan banyak berita yang sengaja dikeluarkan itu yang lucu-lucu enggak mutu," jelasnya.

Bukan itu saja, dia pun mengingatkan Jokowi untuk tidak menyembunyikan kekurangan dalam pemerintahannya.

"Saya tau persis presiden (Jokowi) kami humble, tapi kalau kebaikannya lebay terlalu dilebih-lebihkan bisa jadi muak masyarakat. Ini harus hati-hati," tegasnya.

Di sisi lain, politikus Partai Golkar Dave Laksono punya pandangan berbeda. Menurutnya, permasalahan soal ekonomi telah menjadi persoalan bersama sejak periode kepemimpinan sebelumnya.

"Dari zaman era Pak Harto dan Habibie, Bu Mega, Pak SBY pasti persoalannya tidak jauh dari situ, karena kemampuan ekonomi kami belum sampai, bahkan negara dan bangsa lain juga," timpalnya.

Soal tudingan upaya Jokowi menyembunyikan fakta kekurangan pemerintahannya, dia menyebut tindakan itu sangat tidak mudah. Pasalnya, media tentunya memiliki hak sendiri untuk tak diatur oleh pemerintah.

"Apakah media bisa benar-benar diatur dengan pemerintah, kan masih yang atur swasta, kan tidak semudah itu juga. Kalau misalkan dianggapnya medianya itu tidak transparan dan memihak, tinggal panggil dewan pers," tutupnya. (aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Petani Sawit Inginkan Solusi di Rembug Nasional

Petani Sawit Inginkan Solusi di Rembug Nasional
Minggu, 20 Oktober 2018 - 22:20 wib
Parpol Harus Punya Dana Sendiri untuk Biayai Saksi Pemilu

Parpol Harus Punya Dana Sendiri untuk Biayai Saksi Pemilu
Minggu, 20 Oktober 2018 - 12:30 wib

Musprov PSTI Riau , Nama Yurnalis Basri Mencuat
Minggu, 19 Oktober 2018 - 18:19 wib

21 Oktober Seleksi Administrasi CPNS
Minggu, 19 Oktober 2018 - 17:00 wib
PSPS Allstar Vs Timnas Indonesia Allstar
Masyarakat Tak Dipungut Biaya
Minggu, 19 Oktober 2018 - 16:30 wib

Sakatonik ABC Talk Show Cemilan Sehat
Minggu, 19 Oktober 2018 - 15:43 wib

SD Darma Yudha Borong Medali IMSO 2018 di Cina
Minggu, 19 Oktober 2018 - 15:32 wib

Bupati Tinjau Korban Banjir
Minggu, 19 Oktober 2018 - 15:30 wib
Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi

Unilever Tetap Produksi Teh Sariwangi
Minggu, 19 Oktober 2018 - 15:25 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Parpol Harus Punya Dana Sendiri untuk Biayai Saksi Pemilu
Formappi Sebut Pengelolaan Parpol Amburadul

Jumat, 19 Oktober 2018 - 10:42 WIB

Dua Kubu Sepakat Anggaran Saksi  Ditanggung APBN

Jumat, 19 Oktober 2018 - 10:31 WIB

Sandi Janjikan UKM  Go International

Jumat, 19 Oktober 2018 - 10:26 WIB

Bawaslu Masuk Pasar Kawal Hak Pilih

Jumat, 19 Oktober 2018 - 10:23 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini