Mahfud Cawapres, Jokowi Mudah Perkuat NKRI dan Pancasila

Politik | Rabu, 18 Juli 2018 - 11:36 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei memprihatinkan di mana jumlah warga yang pro terhadap NKRI dan Pancasila terus menurun hingga 10 persen sejak 2005. Penurunan itu berimbas pada naiknya dukungan terhadap NKRI syariah mencapai 9 persen.

Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, persentase warga responden yang pro Pancasila hanya 75,3 persen, padahal pada 2005 angkanya masih berkisar 85,2 persen.

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menyampaikan penurunan dukungan terhadap Pancasila ini harus disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu wujud perhatian yang harus ditingkatkan adalah menguatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan mencari figur calon wakil presiden yang bisa merangkul semua pihak dan menjaga keberagaman.

Kalau isu Pancasila ini dinilai kuat, maka bisa saja Pak Mahfud MD dipilih jadi cawapres, kata Ardian, saat merilis hasil survei tersebut, di Jakarta, Selasa (17/7).

Dia menyampaikan, secara personal Mahfud memiliki kelebihan karena berpengalaman sebagai menteri, sebagai anggota DPR, dan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Mahfud juga dinilai mampu merangkul kelompok Islam untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Kalau Mahfud MD secara figur sudah bagus. Ditambah isu yang kuat maka bisa mendapat perhatian di pemerintahan  dan masyarakat jika Mahfud yang dipilih jadi pendamping Jokowi, ujarnya.

Survei LSI Denny JA itu dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dan melibatkan 1.200 responden dengan wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling.

Terkait menurunnya dukungan pada NKRI dan Pancasila, Ardian menyampaikan ada beberapa pemicu, di antaranya adalah isu ekonomi dan munculnya paham alternatif yang menyebar intensif melalui kelompok diskusi, organisasi, dan media sosial.

Alasan lainnya karena Pancasila yang tidak tersosialisasi dengan baik, ungkapnya.

Menurut Ardian, pada Pilpres 2019 masih mungkin terjadi praktik politik identitas seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Selain itu, dia mengingatkan agar semua pigak mengantisipasi penyebaran fitnah untuk menurunkan kredibilitas figur tertentu.

Masyarakat nanti akan melihat yang bisa mewakili suara Muslim, tidak harus jadi negara Islam, tapi nilai-nilai muslim ini nantinya juga kuat, ungkapnya.(fat/*)





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook