Pemprov Punya Saham Lagoi 12,5 Persen
Selasa, 24 Juli 2018 - 15:00 WIB > Dibaca 331 kali Print | Komentar
BINTAN (RIAUPOS.CO) - Polemik kepemilikan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Lagoi Resort, Kabupaten Bintan terjawab sudah. Hasil investigasi yang dilakukan menemukan adanya bukti otentik berupa sertifikat saham goodwill sebesar 12,5 persen.


Bukti tersebut telah diserahkan Pemprov Riau kepada DPRD Riau sebagai bahan untuk melanjutkan investigasi, soal aliran deviden atas saham itu selama puluhan tahun.


Demikian disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Senin (23/7). Ia menyatakan sertifikat tersebut masih atas nama PD Sarana Pembangunan Riau (SPR). Sedangkan untuk perusahaan yang mengelola terdaftar di Singapura.


‘’Alhamdulillah tadi pihak Pemprov Riau telah menyerahkan ke kami bukti otentik berupa sertifikat kepemilikan saham,” ucapnya.


Adapun langkah selanjutnya, DPRD akan menggesa pemprov untuk mengurus seluruh kepemilikan saham agar deviden yang seharusnya didapat bisa kembali ke kas daerah. Selain itu, dewan sendiri berencana akan membentuk pansus untuk mengusut tuntas masalah tersebut.

 
‘’Yang penting bagi kita bagaimana uang yang seharusnya masuk ke daerah bisa kembali. Kalau masalah hukum nanti itu akan kami serahkan ke pihak berwenang,” lanjutnya.


Saat ditanya berapa kerugian pemprov selama ini, lelaki bergelar Datuk Panglimo Dalam itu belum bisa merincikan. Dari telaahan sementara ia memperkirakan kerugian mencapai triliunan.


‘’Kami belum hitung secara rinci ya. Itu akan mau digodok. Kalau bisa kita bentuk pansus. Tapi kami tentu harus ke sana (Lagoi, red) dulu,” paparnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD melalui Komisi III menemukan adanya dugaan penyimpangan kepemilikan saham Pemprov Riau di Lagoi Resort. Lahan milik Pemprov yang berada di Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) seluas 2.000 hektare dikelola oleh swasta untuk dibuatkan sebuah resort mewah. Dari perjanjian awal Pemprov seharusnya mendapat deviden sebesar 12,5 persen kepemilikan saham.


Akan tetapi sejak awal mulai lahan tersebut dikelola, DPRD mengklaim belum sepeser pun uang diterima oleh pemprov. Bahkan hingga kini belum ada rekam jejak berbentuk laporan tertulis mengenai bagi hasil dari saham yang dimiliki. Pihak dewan menduga ada keterlibatan mantan pejabat pemprov yang menjadi komisaris disana untuk mendapatkan keuntungan pribadi.(izl)


(Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru)
KOMENTAR
Berita Update
Ini Alasan Sebagian Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandiaga

Ini Alasan Sebagian Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandiaga
Selasa, 24 September 2018 - 21:31 wib
Buni Yani Bergabung di BPN Prabowo-Sandiaga

Buni Yani Bergabung di BPN Prabowo-Sandiaga
Selasa, 24 September 2018 - 21:04 wib
PDIP Apresiasi Tranparansi Laporan Awal Dana Kampanye

PDIP Apresiasi Tranparansi Laporan Awal Dana Kampanye
Selasa, 24 September 2018 - 20:26 wib

Belum Mau Nikah
Selasa, 24 September 2018 - 18:52 wib
Calon Anggota DPRD Inhu Bertambah Jadi 531 orang

Calon Anggota DPRD Inhu Bertambah Jadi 531 orang
Selasa, 24 September 2018 - 17:43 wib

Komunitas BIJAK Dilatih Tim Desa Binaan LPPM Unri
Selasa, 24 September 2018 - 17:41 wib

Komitmen Kampanye Damai
Selasa, 24 September 2018 - 17:04 wib

Sungai Salak Juara MTQ Kecamatan Tempuling
Selasa, 24 September 2018 - 17:00 wib

1 Dekade Eka Hospital Melayani Sepenuh Hati
Selasa, 24 September 2018 - 16:43 wib
Cari Berita
Ekonomi-Bisnis Terbaru
BPJS TK Beri Penghargaan pada Tiga Perusahaan Terbaik

Senin, 24 September 2018 - 14:44 WIB

Grab Puaskan Pencinta Kuliner Melalui Kitchen by GrabFood

Senin, 24 September 2018 - 14:40 WIB

Dealer Isuzu Isuindomas  Putra Gelar Service Clinic

Senin, 24 September 2018 - 14:29 WIB

Inovasi Produk Dorong Penjualan

Senin, 24 September 2018 - 14:20 WIB

Nasabah BRI Juanda Dapat Xenia dari Simpedes

Senin, 24 September 2018 - 13:23 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini