DIKELUARKAN PER 25 JULI
BPJS Bantah Peraturan Baru Batasi Layanan Kesehatan Masyarakat
Kamis, 26 Juli 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 877 kali Print | Komentar
BPJS Bantah Peraturan Baru Batasi Layanan Kesehatan Masyarakat
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Masyarakat belakangan ini diresahkan oleh adanya peraturan baru yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Peraturan itu membatasi pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Sebelum dikeluarkan per 25 Juli, BPJS Kesehatan sudah mensosialisasikan peraturan baru tersebut empat hari sebelumnya (21/7/2018).

Adapun menurut klaim pihak BPJS Kesehatan, aturan itu sebagai upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Diketaui, dalam aturan yang baru, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Penerbitab peraturan itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

“Kebijakan 3 Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan ini kami lakukan, untuk memastikan peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keberlangsungan Program JKN-KIS. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” kata Nopi Hidayat selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan, Kamis (26/7/2018).

Yang dimaksud dengan efektivitas pembiayaan telah sesuai dengan kutipan penjelasan atas UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 bahwa "luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Hal itu diperlukan untuk kehati-hatian.

BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsinya juga telah berkomunikasi dengan berbagai stakeholder, di antaranya Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK).

Sementara, di tingkat daerah, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, asosiasi setempat.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini," paparnya.

Lebih jauh ditegaskannya bahwa BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

"BPJS Kesehatan juga terus melakukan koordinasi dengan faskes dan dinas kesehatan agar dalam implementasi peraturan ini dapat berjalan seperti yang diharapkan,” tutupnya. (ika)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update

Kapal Eastern Glory “Tabrak” Jembatan 2 Barelang
Kamis, 23 Januari 2019 - 18:46 wib
Calon Tuan Rumah  Bawa Kepala Daerah

Calon Tuan Rumah Bawa Kepala Daerah
Kamis, 23 Januari 2019 - 17:25 wib
Hakim Kuatkan Putusan PN Siak
Nelson Tetap Dihukum Setahun Penjara
Hakim Kuatkan Putusan PN Siak
Kamis, 23 Januari 2019 - 17:00 wib
Per usak Atribut PD Segera Jalani Persidangan

Per usak Atribut PD Segera Jalani Persidangan
Kamis, 23 Januari 2019 - 16:25 wib
Hadirkan 15 Saksi, Satu Alat Bukti Dibatalkan

Hadirkan 15 Saksi, Satu Alat Bukti Dibatalkan
Kamis, 23 Januari 2019 - 16:15 wib
BRPS Sepi, Bus dan Travel Tak Masuk Terminal
Kendi Harahap: Terminal Kewenangan Kemenhub
BRPS Sepi, Bus dan Travel Tak Masuk Terminal
Kamis, 23 Januari 2019 - 16:00 wib
Curanmor Kembali Beraksi, Resahkan Warga Dumai

Curanmor Kembali Beraksi, Resahkan Warga Dumai
Kamis, 23 Januari 2019 - 15:40 wib
Dana Terhimpun saat Tablig Akbar UAS Rp48 Juta Lebih

Dana Terhimpun saat Tablig Akbar UAS Rp48 Juta Lebih
Kamis, 23 Januari 2019 - 15:25 wib
120 Kasus DBD, Mayoritas Anak-Anak

120 Kasus DBD, Mayoritas Anak-Anak
Kamis, 23 Januari 2019 - 15:15 wib
Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Kamis, 23 Januari 2019 - 15:00 wib
Cari Berita
Kesehatan Terbaru
RS Harus Terima Pasien Belum Punya Jaminan Kesehatan

Sabtu, 19 Januari 2019 - 14:13 WIB

Kenali Penanganan  Tepat Patah Tulang

Jumat, 18 Januari 2019 - 14:49 WIB

Puskesmas Tambusai Jadi Percontohan

Kamis, 17 Januari 2019 - 15:30 WIB

RSUD AA Turut Minta Pengalihan Penahanan Tiga Dokternya
Menjaga Kesehatan saat Perubahan Cuaca Ekstrem

Minggu, 30 Desember 2018 - 10:22 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini