DIPANDANG MEMBATASI LAYANAN
BPJS Kesehatan Ubah Regulasi, Begini Kritikan Sekjen IDI
Jumat, 27 Juli 2018 - 17:20 WIB > Dibaca 741 kali Print | Komentar
BPJS Kesehatan Ubah Regulasi, Begini Kritikan Sekjen IDI
Ilustrasi. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kritikan saat tertuju kepada perubahan pelayanan yang dijamin dalam regulasi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Adapun peraturan itu dipandang membatasi layanan terkait pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Seperti diberitakan sebelumnya, Pihak BPJS Kesehatan mengklaim aturan itu sebagai upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Diketahui, BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang mengelola keuangan Dana Jaminan Kesehatan senantiasa menjalankan fungsi kendali mutu dan kendali biaya dengan tetap mengutamakan mutu pelayanan kepada pasien JKN-KIS.

Lantas, per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Terkait itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Moh. Adib khumaidi, SpOT, menerangkan bahwa PB IDI tetap mendukung program JKN untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan pelayanan yang sesuai standar.

Dia menyebut, regulasi-regulasi terkait dengan JKN harus mengedepankan kepentingan rakyat dan melibatkan organisasi profesi (IDI dan perhimpunan spesialis terkait).

"Sebagai organisasi profesi, IDI menyadari adanya defisit pembiayaan JKN, namun hendaknya hal tersebut tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, mutu layanan, dan keselamatan pasien," katanya, seperti dikutip JawaPos.com, Kamis (26/7/2018).

Dipaparkannya, PB IDI bersama stakeholder lain dalam pelayanan kesehatan senantiasa bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan kewenangannya (DJSN dan Kementerian Kesehatan) agar lebih proaktif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan BPJS.

Dia mengakui saat bicara soal JKN, masalah itu susah untuk diselesaikan karena berbenturan dengan pembiayaan tinggi, antara lain, misalnya, dalam pembiayaan pasien ortopedi.

"Saya sebagai dokter ortopedi misalnya, pasien-pasien dihadapkan dengan pembiayaan tinggi. Bisa tindakan operatif, operasi-operasi atau ada kaitannya dengan intervensional. Kecukupan pembiayaan di situ masih rendah," tuntasnya. (ika)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Calon Tuan Rumah  Bawa Kepala Daerah

Calon Tuan Rumah Bawa Kepala Daerah
Rabu, 23 Januari 2019 - 17:25 wib
Hakim Kuatkan Putusan PN Siak
Nelson Tetap Dihukum Setahun Penjara
Hakim Kuatkan Putusan PN Siak
Rabu, 23 Januari 2019 - 17:00 wib
Per usak Atribut PD Segera Jalani Persidangan

Per usak Atribut PD Segera Jalani Persidangan
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:25 wib
Hadirkan 15 Saksi, Satu Alat Bukti Dibatalkan

Hadirkan 15 Saksi, Satu Alat Bukti Dibatalkan
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:15 wib
Berkas Tersangka Ribuan Ekstasi Dilengkapi

Berkas Tersangka Ribuan Ekstasi Dilengkapi
Rabu, 23 Januari 2019 - 16:05 wib
Curanmor Kembali Beraksi, Resahkan Warga Dumai

Curanmor Kembali Beraksi, Resahkan Warga Dumai
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:40 wib
120 Kasus DBD, Mayoritas Anak-Anak

120 Kasus DBD, Mayoritas Anak-Anak
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:15 wib
Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Penempatan Kerja Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Rabu, 23 Januari 2019 - 15:00 wib

Pembangunan Harus Berjalan Maksimal
Rabu, 23 Januari 2019 - 14:46 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Jatmiko Krisna Santosa Jabat Dirut PTPN V

Rabu, 23 Januari 2019 - 13:28 WIB

Sony Melaju ke Babak Pertama

Rabu, 23 Januari 2019 - 13:15 WIB

2019 Tetap Ada Tes CPNS, Rekrutmen PPPK 2 Tahap

Rabu, 23 Januari 2019 - 12:43 WIB

Dugaan Kartel Maskapai Masuk Tahap Penelitian

Rabu, 23 Januari 2019 - 09:45 WIB

Supermoon Bakal Terjadi 3 Kali

Selasa, 22 Januari 2019 - 13:44 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us