DIAPRESIASI IDI
BPJS Kesehatan Keluarkan Aturan Baru, Menkes Minta Ditunda
Sabtu, 28 Juli 2018 - 17:00 WIB > Dibaca 1096 kali Print | Komentar
BPJS Kesehatan Keluarkan Aturan Baru, Menkes Minta Ditunda
Menkes Nila Moeloek. (JPG)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pelaksanaan aturan baru BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perdiyan (Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan) Nomor 5/2018 tampaknya akan ditunda.

Hal itu setelah Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengonfirmasi perihal tersebut dalam acara sarasehan dengan tema Profesionalisme Menuju Universal Health Coverage kemarin.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof. dr. Ilham Oetama Marsis SpOG(K), keputusan Menkes tersebut layak diapresiasi.

”PB IDI tetap akan mendukung program JKN untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan pelayanan yang sesuai standar. Dengan situasi saat ini, Pemerintah mestinya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, mutu layanan, dan keselamatan pasien,” katanya.

Sementara itu, kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat, kemarin, berlakunya tiga Perdiyan bukan berarti penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut.

”Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan,” jelasnya.

Kata dia lagi, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan.

Adapun penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi. Dia menerangkan, soal peraturan tentang bayi baru lahir sehat, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar.

Termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

”Namun, apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim diluar paket persalinan,” terangnya.

Sementara itu, soal peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdiryan Nomor 5.

”Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan tiga peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS,” paparnya.

Penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan, sambungnya. disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. (lyn)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
KOMENTAR
Berita Update
Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan

Pekan Depan, Nasib OSO Diputuskan
Sabtu, 17 November 2018 - 19:06 wib

BKD Prov Riau Road To Siak 24 November Mendatang
Sabtu, 17 November 2018 - 13:28 wib

Telkomsel Raih Dua Penghargaan Tingkat Asia Pasifik
Sabtu, 17 November 2018 - 11:01 wib

Toyota Posisi Teratas untuk Fitur Keselamatan
Sabtu, 17 November 2018 - 09:48 wib

Dari Ambon Daihatsu Jelajahi Pulau Seram
Sabtu, 17 November 2018 - 08:31 wib

Dua Kecamatan Masih Terendam
Sabtu, 16 November 2018 - 17:30 wib
Cari Berita
Kesehatan Terbaru
Desember, Awal   Pemeriksaan JCH

Kamis, 15 November 2018 - 14:30 WIB

Maksimalkan Pelayanan Kesehatan untuk Vaksinasi MR

Kamis, 15 November 2018 - 13:45 WIB

Ratusan Warga Ikuti Pengobatan Gratis

Selasa, 13 November 2018 - 16:00 WIB

Vaksinasi Ulang Dilakukan di Kelurahan KLB Difteri di Tampan
Perpanjangan Vaksinasi MR, Disdik Dukung Diskes

Kamis, 08 November 2018 - 14:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us