Depan >> Berita >> Riau >>
INTERUPSI
Kaderisasi Parpol Gagal
Senin, 30 Juli 2018 - 12:16 WIB > Dibaca 577 kali Print | Komentar
Kaderisasi Parpol Gagal
Oleh: Bagus Santoso, Mahasiswa S3 Ilmu Politik, Praktisi Politik dan Anggota DPRD Riau

TUGAS dan fungsi  partai politik (parpol ) melakukan kaderisasi dinilai masih sebatas teori. Parpol masih berpikir pragmatis, daripada menjalankan fungsi kaderisasi. Padahal, kegagalan kaderisasi dan sikap pragmatis partai politik akan menghambat konsolidasi demokrasi dan matinya jalan penjenjangan karir politik. Di sisi lain, ini membuat bangsa semakin krisis sosok negarawan sebaliknya subur tokoh pokrol politik.

Kegagalan kaderisasi oleh partai sudah terlihat dari meningkatnya tren pasangan calon kepala/wakil kepala daerah bukan kader partai. Pertunjukan politik paling memalukan baru saja dipertontonkan yaitu munculnya calon tunggal di sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada). Parpol kehilangan kepercayaan ketika pasangan yang diusung dikalahkan kotak kosong. Lihat saja Pilwalkot Makassar pasangan Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi, tak tanggung-tanggung didukung 10 parpol tumbang “dihantam” kotak kosong.

Kemudian indikasi kegagalan kaderisasi parpol semakin menjadi- jadi, parpol memasukkan tokoh figur nonkader atau kutu loncat partai lain  ditempatkan di struktur kepengurusan bahkan langsung ditunjuk sebagai ketua partai. Untuk hal ini tidak perlu dicontohkan hampir semua parpol melakukan praktik demikian, dari tingkatan pengurus pusat sampai daerah.

Kasus terkini dan mencolok wajib dikritisi oleh semua pihak sebagai kepedulian mengawal proses demokrasi adalah penyusunan bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota untuk Pemilu 2019.  Di mana begitu enteng membuang, lalu “membunuh” kadernya sendiri dalam meniti karier politik. Adapun bentuk dan ragamnya berbeda- beda, parpol terang- terangan tidak mencalonkan lagi, membuang ke dapil lain (kecuali permintaan caleg, red), juga tak segan menghapusnya. Sayang sekali, keberanian mengungkap fakta di internal parpol masih menakutkan, tabu, padahal berpolitik bukan hanya mengkritisi eksternal tetapi juga perbaikan ke dalam.

Menurut Ikhsan Darmawan Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang dimuat koran Tempo jelang Pemilu 2019, memperebutkan kursi politik  ada 4 fenomena yang terang benderang. Pertama, semakin gencarnya sejumlah ketua umum berebut kursi calon wakil presiden, kedua, politikus loncat pagar yang dicalonkan lewat parpol lain, ketiga, menteri dan selebritis kembali marak dijadikan caleg dan keempat, meski dilarang masih juga parpol memasukkan nama mantan narapidana korupsi pada daftar calon anggota legislatif.

Penulis menambahkan satu  perilaku tak mendidik dalam berpolitik yaitu membunuh kader, di mana secara sadar elite parpol mematikan langkah dan karir politik kadernya sendiri dengan menggusur pada penyusunan nomor urut. Banyak yang kecewa kader ditempatkan pada nomor urut buncit, dipijak orang yang baru saja masuk partai. Malahan ada yang lebih sadis karena keterbatasan kuota, kader militan secara sadis “ disembelih” gagal atau hilang dari daftar caleg.

Penulis menekankan pada buruknya praktik parpol yang mengabaikan pengkaderan. Figur  baru siapapun dia ; artis, jurnalis, budayawan, atlet, mantan PNS, dan TNI/Polri, politisi kutu loncat tidak menjadi bahasan pada tulisan ini karena memang tidak ada  regulasi yang melarangnya. Meskipun disebalik itu ada siasat parpol sosok baru dijadikan figuran untuk menambah perolehan suara.  

Menurut pandangan sejumlah pengamat politik perpindahan kader bukanlah sesuatu yang baik, bahkan bisa melemahkan parpol sebagai institusi demokrasi. Perpindahan kader yang berdasarkan iming-iming semata dapat mencoreng marwah demokrasi, serta menjegal upaya untuk mewujudkan parlemen yang modern, bersih, antikorupsi, dan politik representatif.

Diketahui dari data yang terekam figur baru akan begitu mudah meninggalkan  dan pindah lagi ke partai lain jika keinginannya tak tercapai. Bagi sebagian orang masuk parpol mungkin bukan idealisme tetapi mengejar jabatan dengan hitungan untung rugi. Ketika kader bisa pindah begitu saja, tanpa melalui internalisasi Ideologi dan nilai-nilai yang menjadi platform partai maka partai politik tidak ubahnya seperti bisnis event organizer yang bisa menerima dan menampung siapa pun untuk menjadi caleg yang akan diusung oleh partainya.


KOMENTAR
Berita Update
Prabowo Tunjuk Neno Warisman Jadi Wakil Ketua TKN

Prabowo Tunjuk Neno Warisman Jadi Wakil Ketua TKN
Kamis, 20 September 2018 - 01:22 wib
Kata Nadia Mulya Untuk KPK Terkait Kasus Century

Kata Nadia Mulya Untuk KPK Terkait Kasus Century
Kamis, 19 September 2018 - 20:21 wib

Siak Undang Sineas dan Produser Film
Kamis, 19 September 2018 - 20:00 wib
Luis Milla Kembali Latih Timnas Indonesia

Luis Milla Kembali Latih Timnas Indonesia
Kamis, 19 September 2018 - 19:30 wib
13 Oknum ASN Terjerat Kasus Tipikor

13 Oknum ASN Terjerat Kasus Tipikor
Kamis, 19 September 2018 - 19:00 wib

Pelabuhan Tikus Jalur Masuk Empuk Narkoba
Kamis, 19 September 2018 - 18:30 wib

TP PKK Ikut LMSI Tingkat Riau
Kamis, 19 September 2018 - 18:00 wib

Sekda Lantik Pengurus HNSI Tembilahan Hulu
Kamis, 19 September 2018 - 17:45 wib
Resmi Umumkan Penerimaan CPNS

Resmi Umumkan Penerimaan CPNS
Kamis, 19 September 2018 - 17:30 wib
Cari Berita
Riau Terbaru
Pelabuhan Tikus Jalur Masuk Empuk Narkoba

Rabu, 19 September 2018 - 18:30 WIB

TP PKK Ikut LMSI Tingkat Riau

Rabu, 19 September 2018 - 18:00 WIB

Sekda Lantik Pengurus HNSI Tembilahan Hulu

Rabu, 19 September 2018 - 17:45 WIB

HP 4 Pelajar SMP Berisi Video Porno

Rabu, 19 September 2018 - 17:00 WIB

Bupati: Kembalikan Kejayaan Pramuka Kampar

Rabu, 19 September 2018 - 16:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini
Prabowo Tunjuk Neno Warisman Jadi Wakil Ketua TKN