Riau Pos berupaya menjembatani aspirasi pembaca atau masyarakat Riau pada umumnya. Jika itu berbentuk keluhan terhadap pemerintah daerah, Riau Pos akan menyiapkan liputannya dan diterbitkan di halaman ini. Termasuk instansi lain. Tentunya melalui kaedah atau etika yang sudah ditentukan. Dan Riau Pos berhak untuk memilih mana yang ditindaklanjuti dan yang mana tidak dengan berbagai pertimbangan. Kami juga akan mengedit seperlunya aspirasi pembaca yang dimuat, tanpa mengurangi/menghilangkan substansi isi. Untuk menyampaikan aspirasinya, silahkan kirim pesan teks atau foto, atau keduanya melalui:WA: 081334159333. Email/FB: riaupos.interaktif@gmail.com IG: @riaupos_interaktif, Twitter: @riaupos2017. Path: @riaupos2017.
Minimal Satu Kelurahan Satu TPS
Selasa, 07 Agustus 2018 - 12:34 WIB > Dibaca 365 kali Print | Komentar
Minimal Satu Kelurahan Satu TPS
SAMPAH: Tumpukan sampah berserakan di pinggir Jalan Rajawali. Kondisi ini terjadi selain kurangnya kesadaran warga, juga diperparah minimnya TPS yang tersedia. (DEFRIZAL/RIAU POS)
Berita Terkait
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sikap tegas Pemko Pekanbaru memberi sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan disambut positif. Tapi, pemko juga  diminta memberikan solusi agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Seperti menyediakan minimal satu tempat pembuangan sampah (TPS) di satu kelurahan.

“Pada intinya kami setuju ada penerapan sanksi sesuai Perda Pengelolaan Sampah yaitu denda Rp2,5 juta. Dan tentu kami berharap dengan sanksi itu kesadaran masyarakat ada sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan dan dampaknya dirasakan banyak orang,” ujar anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Herwan Nasri, Senin (6/8).

Hanya saja, disebutkan politisi Golkar ini, penerapan sanksi denda itu tidak diiringi dengan solusi. Solusi yang dimaksudnya adalah, pengadaan TPS di setiap kecamatan. 

“Ini seharusnya dibuat. Minimal satu kelurahan satu TPS. Jadi mestinya juga, sebelum sanksi diterapkan, sarana dan prasarana harus disiapkan dulu. Sehingga  akan lebih baik penerapan dan penegakan perdanya,” kata Herwan Nasri.

Masalah ini disebutkan Herwan menjadi catatan khusus bagi pemko.

 “Jadi ketika dilarang dan warga bertanya di mana buang sampah yang benar? Petugas tinggal menunjuk tempat yang sudah disiapkan,” ulasnya.

Yang terjadi sekarang, menurut Herwan adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan bersih masih kurang. “Karena TPS tak ada, maka ditumpuk di tepi jalan. Ditambah lagi, petugas lambat mengangkutnya. Bahkan ada yang sampai 2-3 hari baru diangkat, seperti di Jalan Duyung. Jadi ini harus bersamaan lah, sesuai dengan petunjuk perda. Ada kewajiban pemko menyiapkan sarana dan prasarana,” terangnya lagi.(gus)
KOMENTAR
Berita Update

Riau Raih 3 Emas di Kejurnas Hapkido
Rabu, 19 September 2018 - 16:00 wib
BPJS Kesehatan Laporkan Pengkritik

BPJS Kesehatan Laporkan Pengkritik
Rabu, 19 September 2018 - 15:48 wib
Fahri: Jubir Jokowi Belum Ada yang Berkelas

Fahri: Jubir Jokowi Belum Ada yang Berkelas
Rabu, 19 September 2018 - 15:46 wib

Ginting Permalukan Lin Dan
Rabu, 19 September 2018 - 15:30 wib
Caleg Eks Napi  Korupsi Tak  Otomatis Lolos

Caleg Eks Napi Korupsi Tak Otomatis Lolos
Rabu, 19 September 2018 - 15:19 wib

Baznas Sosialisasi Zakat Petani Padi di Sungai Mandau
Rabu, 19 September 2018 - 14:45 wib

Beruang Madu Terkena Jeratan Babi
Rabu, 19 September 2018 - 14:30 wib

Habisi Guru karena Enggan Bayar Utang Minuman
Rabu, 19 September 2018 - 14:00 wib
Kadis Diingatkan Harga Ikan
Bengkalis Duta Riau Masak Ikan Nasional
Kadis Diingatkan Harga Ikan
Rabu, 19 September 2018 - 13:30 wib

Dominasi Kandang
Rabu, 19 September 2018 - 13:00 wib
Cari Berita
Interaktif Terbaru
Tahanan Perambah TNBT Dititipkan ke Polres

Selasa, 28 Agustus 2018 - 14:58 WIB

Tak Dibantu, Sejumlah Jalur Tetap Berangkat

Senin, 27 Agustus 2018 - 13:50 WIB

Gangguan Jaringan, 17 Jam Layanan Telekomunikasi Terputus
Petani Minta Kecocokan Harga TBS

Sabtu, 18 Agustus 2018 - 09:17 WIB

Benarkah Tarif  Retribusi Sampah Naik?

Jumat, 17 Agustus 2018 - 09:58 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us